Menghindari Kutukan Sumberdaya Alam

>>Menghindari Kutukan Sumberdaya Alam

Menghindari Kutukan Sumberdaya Alam

By | 2018-02-19T09:38:49+00:00 October 6th, 2017|Articles|0 Comments

Pengelolaan Sosial hingga Pasca-Operasi di Industri Ekstraktif

by Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Permen ESDM 41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara telah menimbulkan banyak komentar.  Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah kekuasaan yang diberikan kepada gubernur untuk membuat Cetak Biru PPM tanpa batasan yang jelas.  Sudah jamak diketahui bahwa pengembangan masyarakat banyak diselewengkan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi untuk kepentingan politik mereka. Dan, regulasi tersebut malah membuka pintu penyelewengan lebar-lebar.  Kritik lain atas detail regulasi itu masih banyak.  Namun tujuan tulisan ini bukan untuk melancarkan kritik atasnya.

Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan tambang untuk membuat rencana PPM hingga pascatambang.  Regulasi pascatambang selama ini jauh lebih banyak menyangkut aspek lingkungan, setidaknya demikian penafsirannya. Sementara, aspek sosial biasanya dikelola secara setahunan.  Padahal, sebagaimana yang diketahui seluruh pekerja pengembangan masyarakat, hampir tak ada pengembangan masyarakat yang bisa dikerjakan dalam periode sependek itu.  Demikian juga pengelolaan beragam isu sosial di luar pengembangan masyarakat.

Dengan demikian, terlepas dari segala kelemahannya, regulasi ini telah membawa perubahan horison pemikiran soal pengelolaan sosial di industri pertambangan—dan kemungkinan juga migas yang ditangani oleh kementerian yang sama.  Perusahaan tambang sekarang harus memiliki Rencana Induk PPM yang mencakup periode operasi hingga pascatambang.  Kalau kita gunakan juga untuk industri migas, maka regulasi ini membuat perusahaan ekstraktif di Indonesia mulai memikirkan pengelolaan sosial hingga pasca-operasi.

Pertanyaannya kemudian, apa yang sebetulnya menjadi tujuan dari sebuah pengelolaan sosial, khususnya pengembangan masyarakat hingga pasca-operasi. Jawabannya sederhana: kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, terutama mereka yang tadinya masuk ke dalam kelompok rentan, sebelum operasi berakhir.  Melekat dengan pengertian ini adalah bagaimana agar mereka bisa melanjutkan kehidupan yang baik tanpa tergantung lagi dari bisnis maupun investasi sosial perusahaan.

Jim Ife adalah salah satu pakar pengembangan masyarakat yang sejak awal mengingatkan perlunya strategi decouplingatau penyapihan antara bisnis dan investasi sosial perusahaan dengan kehidupan masyarakat.  Pada periode awal, sangat masuk akal buat perusahaan memasukkan masyarakat ke dalam rantai pasokannya, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pemasok lokal.  Hal ini misalnya sangat ditekankan oleh konsep Creating Shared Value (CSV) dari Porter dan Kramer (2011).  Namun, mengingat perusahaan ekstraktif memiliki masa kerja yang terbatas di suatu wilayah, maka proses penyapihan harus dimulai sebagai exit strategy untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan.

Kebanyakan perusahaan ekstraktif yang beroperasi di Indonesia belum menyadari hal ini, sehingga kerap corak dari pengembangan masyarakatnya tak berubah sepanjang masa operasi.  Bahkan, ada banyak perusahaan yang terus-menerus membanggakan betapa masyarakat sangat erat hubungan bisnisnya dengan perusahaan, hingga detik-detik terakhir operasi.  Ketika masyarakat tersadar bahwa sumber kesejahteraan mereka selama ini akan segera pergi, keteganganpun meningkat.  Ini pertanda bahwa pengembangan masyarakat yang dilakukan sesungguhnya bertentangan dengan ide dasar pengembangan masyarakat itu sendiri: kesejahteraan dan kemandirian.  Kalau masyarakat tak rela ditinggal pergi, mereka sesungguhnya sudah tergantung atau bahkan kecanduan pengembangan masyarakat  perusahaan.

Lalu, apa yang menjadi pertanda mereka sebetulnya sudah bisa hidup sejahtera dan mandiri tanpa perusahaan? Agaknya sustainable livelihoods approach (SLA) tampaknya punya jawaban yang sangat baik atas pertanyaan tersebut.  Bagi seluruh masyarakat, prasyarat untuk bisa hidup dengan sejahtera adalah ketersediaan lima jenis modal: alam, insani, finansial, fisik, dan sosial (Scoones, 1998).  Modal alam (natural capital) adalah cadangan sumberdaya alam dan jasa lingkungan.  Modal insani (human capital) adalah pengetahuan, keterampilan dan tenaga kerja.  Modal finansial (financial capital) adalah uang tunai, kredit, tabungan, dan aset ekonomi lainnya.  Modal fisik (physical capital) adalah infrastruktur dan alat serta teknologi produksi.  Terakhir, modal sosial (social capital), adalah jejaring, relasi, afiliasi dan asosiasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Pendekatan SLA kini memiliki popularitas yang luar biasa besar, walaupun bukan tanpa kritik sama sekali.  Morse dan McNamara (2013) meringkaskan seluruh kritik yang diajukan kepada SLA, namun menyatakan bahwa pendekatan ini tetap bermanfaat, dan mungkin yang terbaik, untuk memastikan keberlanjutan suatu masyarakat.  Operasionalisasinya adalah dalam bentuk pentagram yang kemudian dibentuk menjadi jaring laba-laba (spider web), biasanya dengan memanfaatkan skala Likert 0-5 untuk masing-masing modal itu.  Semakin besar modal tertentu yang ada di masyarakat itu, semakin tinggi pula skornya.

Pertanyaan lebih lanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa masyarakat itu memiliki modal yang memadai?  Pada skor berapakah sebuah modal dianggap mencukupi bagi masyarakat untuk hidup sejahtera dan mandiri?  Sayangnya, jawabannya tidak diberikan dengan jelas oleh pendekatan ini.  Yang pernah menggunakan pendekatan yang mirip, yaitu Compass of Sustainability, yang dibuat oleh AtKisson (2008) menganjurkan skor 8 pada skala Likert 10 untuk bisa menyatakan bahwa sebuah organisasi atau masyarakat memang pada trajektori berkelanjutan.  Kiranya, ini berarti bahwa siapapun yang menggunakan skala Likert 5, seperti dalam SLA, bisa yakin bahwa suatu masyarakat akan bisa dinyatakan, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan bila seluruh modal yang mereka miliki ada di skor 4.

Jelas, kesimpulan itu akan mengundang perdebatan lebih lanjut.  Tetapi, perdebatan itu ada di luar cakupan tujuan tulisan ini.  Yang ingin ditekankan adalah bahwa skor tersebut memang menunjukkan level yang meyakinkan bagi suatu masyarakat untuk bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik.  Dan, level itu pulalah yang perlu dicapai oleh pengembangan masyarakat oleh industri ekstraktif sebelum mereka menutup operasinya.  Namun, sebagaimana yang diingatkan oleh Jim Ife, sangat perlu untuk memastikan bahwa modal finansial yang ada pada kondisi tersebut sudah tidak akan terpengaruh lagi oleh ketidakhadiran perusahaan. Seluruh bentuk ekonomi alternatif yang ada di masyarakat tersebut sudah mampu sepenuhnya menggantikan apa yang selama ini disediakan oleh perusahaan.  Karenanya, kalau di awal operasi mengikuti strategi CSV mungkin sangat baik, di pertengahan menuju akhir operasi, sangat diperlukan strategi baru, yang mungkin bisa diberi nama Creating New Value (CNV).  Penulis, bersama dengan Toko Susetio dari Antam, sedang mengembangkan pendekatan itu dengan lebih detail.

CNV adalah tentang bagaimana perusahaan bisa melakukan exit strategy dengan mulus.  Bertahun-tahun sebelum ekonomi terkait perusahaan itu diputus karena berhentinya operasi, maka perusahaan sudah memastikan timbulnya bentuk-bentuk ekonomi alternatif yang kokoh.  Ini membutuhkan pemahaman komprehensif atas value chain seluruh bentuk ekonomi alternatif yang perlu dikuatkan dan hendak ditimbulkan.  Ini tentu saja bukan tanggung jawab perusahaan sendiri, karena pemerintah daerah dan masyarakat sendiri perlu untuk memastikannya.  Ketiganya perlu berkolaborasi agar benar-benar seluruh bentuk modal bisa menopang kehidupan masyarakat ketika perusahaan ekstraktif tutup.  Karena kondisi yang sebaliknya sungguhlah tak menyenangkan untuk dibayangkan.

Permen ESDM 41/2016 dengan segala kelemahannya mungkin berbahaya bila diselewengkan oleh kepentingan yang bertentangan dengan pengembangan masyarakat.  Namun, permen tersebut sangat bisa dimanfaatkan untuk membuka cakrawala berpikir perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan ekstraktif lainnya, juga perusahaan manapun yang sungguh-sungguh ingin membawa kesejahteraan masyarakat di manapun mereka berada.  Sustainable Livelihoods Approach bisa membantu berpikir komprehensif soal kebutuhan beragam modal yang dibutuhkan agar masyarakat menjadi sejahtera, mandiri dan berkelanjutan.  Dan perhatian khusus perlu diberikan pada bentuk-bentuk ekonomi alternatif yang perlu menjadi kuat bertahun-tahun sebelum perusahaan meninggalkan wilayah operasinya.

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

%d bloggers like this: