Yang Dilarang dan Dianjurkan untuk Pemerintah dalam Mempromosikan CSR Arus Utama

>>Yang Dilarang dan Dianjurkan untuk Pemerintah dalam Mempromosikan CSR Arus Utama

Yang Dilarang dan Dianjurkan untuk Pemerintah dalam Mempromosikan CSR Arus Utama

By |2018-02-13T11:49:25+00:00October 18th, 2016|Articles|0 Comments
Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
 
 
Dilarang menyempitkan dan membelokkan pengertian CSR menjadi sekadar donasi perusahaan.  CSR sejak awal sudah berarti tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan operasi perusahaan.  Ini adalah soal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan; bukan soal berapa uang yang disumbangkan perusahaan, yang terkadang malah dimanfaatkan untuk menutupi kinerja buruk atau dosa perusahaan.
 
Dilarang mengatur jumlah atau persentase dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari keuntungan. Sudah sejak 21 tahun lampau (Kang dan Wood, 1995) para pakar sepakat bahwa CSR sifatnya adalah before-profitatau investasi perusahaan dalam mencapai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan; bukan dana yang disisihkan setelah laba.  Bayangkan kalau perusahaan yang belum atau sedang tidak memiliki keuntungan diperbolehkan mengabaikan masyarakat dan lingkungan!
 
Dilarang menyempitkan CSR menjadi sekadar pengembangan masyarakat.  Pengembangan masyarakat—yaitu pemberdayaan kelompok rentan secara sistematis dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri dan sumberdaya komplementernya—adalah bagian penting dari CSR.  Namun CSR sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu, dan perusahaan perlu dibujuk, didorong, dibantu, dan dipaksa menegakkan seluruh cakupan CSR.  Atau, tujuan CSR, yaitu pencapaian pembangunan berkelanjutan tak akan tercapai.
 
Dilarang membuat perusahaan menggantikan peran pemerintah.  Hubungan antara CSR dengan pemerintah itu ada 5 jenis (Gond, Kang, Moon, 2011): (1) CSR as self-government, (2) CSR as facilitated by government, (3) CSR as partnership with government, (4) CSR as mandated by government, dan (5) CSR as a form of government. Bentuk kedua dan ketiga adalah yang paling banyak keberhasilannya.  Bentuk pertama membuat perusahaan cenderung berbuat semaunya; bentuk keempat dan kelima terbukti banyak sekali kegagalannya.
 
Dianjurkan untuk menegakkan regulasi terkait perusahaan yang sudah ada.  Ada banyak regulasi yang sama sekali belum ditegakkan, bahkan tidak diketahui eksistensinya oleh perusahaan maupun aparat pemerintah dan masyarakat.  Kalau hendak ditegakkan, sebaiknya dibuatkan kompendium regulasi dan disosialisasikan secara massif sehingga seluruh pihak memahami kewajiban perusahaan (yang sudah ada) dan kemudian bisa menuntut dan membantu perusahaan dalam menjalankannya.
 
Dianjurkan untuk melakukan harmonisasi atas regulasi tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sudah ada.  Masih banyak peraturan yang saling bertabrakan atau setidaknya tidak koheren di tingkat nasional maupun daerah. Hanya apabila kompendium dan analisis atas semua regulasi yang berlaku untuk perusahaan dilakukan saja maka disharmoni dalam regulasi bisa diketahui dan diperbaiki.  Kalau harmonisasi tidak dilakukan, kebingungan akan terus terjadi.
 
Dianjurkan untuk menggunakan perspektif dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam upaya memperbaiki regulasi terkait CSR.  CSR adalah alat, sementara pembangunan berkelanjutan adalah tujuannya. Seluruh perbaikan regulasi, bila tujuannya memang mengarusutamakan CSR, tidak bisa tidak, harus mengacu kepada pembangunan berkelanjutan.  Bila tidak, regulasi akan mengacaukan CSR, bukan memerbaikinya.  Yang sangat penting diperhatikan: regulasi harus mengatur kinerja keberlanjutan minimum yang bisa diterima, lalu mendorong perusahaan agar melampauinya.         
 
Dianjurkan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya melekat pada perusahaan, melainkan juga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.  Kini banyak sekali pihak yang berpikir bahwa hanya perusahaan yang harus menegakkan tanggung jawab sosial, tanpa menyadari bila pemerintah dan organisasi masyarakat sipil tidak menegakkannya, maka mustahil tujuan keberlanjutan bisa dicapai.  Penekanan yang berlebihan pada CSR dan bukan SR (social responsibility) telah membuat ketidakadilan pada perusahaan yang berkomitmen, dan upaya untuk menghindarinya oleh perusahaan yang rendah komitmennya. 
 
Dianjurkan untuk menegakkan KLHS, tata ruang, dan amdal untuk setiap kebijakan dan projek yang hendak diselenggarakan.  KLHS memberi tahu kita soal daya dukung lingkungan suatu wilayah, tata ruang mengikatnya menjadi apa yang bisa dan tak bisa dilakukan, amdal membuatnya detail di level projek.  Itu adalah mandat UU PPLH 2009 yang hingga sekarang belum ditegakkan, dan yang paling banyak menjadi sumber masalah keberlanjutan.  Menegakkannya adalah bagian paling penting dari tanggung jawab sosial pemerintah. Meninggalkannya membuat pemerintah tak punya legitimasi moral untuk mendorong pemangku kepentingan lain menjalankan tanggung jawab sosialnya.
 
Dianjurkan untuk memerbaiki regulasi tata kelola.  Regulasi tata kelola di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan ilmu pengetahuan maupun kenyataan.  Ketika bertemu dengan pembangungan berkelanjutan, muncul model social stewardship (Dutta, Lawson, dan Marcinko, 2012) yang menegaskan bahwa manajemen bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk lingkungan, bukan cuma mementingkan dirinya sendiri dan pemilik modal.  Kita sudah terikat untuk menggunaan ASEAN CG Scorecard juga lantaran ASEAN Economic Community.  Penting untuk diingat: tata kelola adalah dasar seluruh tanggung jawab sosial.       
 
Dianjurkan untuk mewajibkan pelaporan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Ada banyak sekali contoh negara yang sukses dalam mempromosikan CSR dengan cara mewajibkan pelaporan keberlanjutan (Ioannou dan Serafeim, 2012), dan memastikan bahwa laporan tersebut tersedia di domain publik, sehingga bisa diteliti dan diperiksa oleh seluruh pemangku kepentingan.  Detail tentang apa yang dilaporkan, audit atas kebenarannya, dan sanksi bila ada kebohongan di dalam laporan tersebut akan membuat mekanisme transparensi dan akuntabilitas ini secara otomatis memerbaiki kinerja CSR.  Indonesia sangat perlu mencontoh jalan keberhasilan itu.
 
Dianjurkan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap pengetahuan keberlanjutan.  Hal ini bisa dilakukan melalui jalur pendidikan formal, mulai dari tingkat paling bawah hingga jenjang pendidikan tertinggi. Penerjemahan buku dan penyediaan artikel tentang keberlanjutan penting dilakukan.  Mengundang para pakar keberlanjutan, terutama yang memahami konteks Indonesia dan negara berkembang, untuk bicara secara regular perlu dilakukan, dengan akses terbuka kepada siapapun yang berminat. Itu semua terutama ditujukan untuk generasi muda yang menggenggam masa depan Indonesia.       
 
 
Tulisan ini dipersiapkan sebagai pemantik diskusi pada diskusi panel Nusantara CSR Summit and Awards 2016 di Jakarta tanggal 18 Oktober 2016.

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

Join Our Newsletter Today On The Writers Social Investment

Stay updated with all latest updates,upcoming events & much more.
Subscribe
SUBSCRIBE NOW
close-link
%d bloggers like this: