CSR, SDG14 dan Konservasi serta Restorasi Habitat Dugong

>>CSR, SDG14 dan Konservasi serta Restorasi Habitat Dugong

CSR, SDG14 dan Konservasi serta Restorasi Habitat Dugong

By |2018-02-19T09:34:39+00:00January 17th, 2018|Articles|0 Comments

CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk membantu mencapai pembangunan berkelanjutan secara umum, dan keberlanjutan perusahaan secara khusus. Tujuan khusus tersebut tak bisa dicapai apabila tujuan umum tidak tercapai, sehingga perusahaan harus turut memerjuangkan keberlanjutan secara umum.

Karena tujuan CSR adalah pembangunan berkelanjutan, maka perusahaan-perusahaan paling progresif kini melihat Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai rujukan untuk merumuskan tujuan-tujuan CSR-nya. Mereka kini sedang memelajari secara saksama apa saja isi SDGs tersebut, turut serta dalam diskusi-diskusi tentang SDGs, dan mulai memetakan inisiatif CSR mereka yang sekarang versus Tujuan-tujuan SDGs.

Namun, pengetahuan tentang SDGs itu masih sangat minim, lantaran kebanyakan perusahaan itu bukanlah yang progresif. Selain perusahaan yang progresif, perusahaan-perusahaan yang punya risiko reputasi besar biasanya lebih cepat mengenali SDGs dan memelajarinya; sementara perusahaan-perusahaan yang kurang terpapar risiko reputasi, berukuran sedang dan kecil, ada dalam industri yang kurang sensitif, cenderung untuk mengabaikan SDGs.

Perusahaan-perusahaan yang memetakan inisiatifnya versus SDGs menggunakan berbagai alat yang sudah dikembangkan. Kebanyakan, terutama anggota UN Global Compact dan WBCSD, menggunakan SDG Compass yang telah dikembangkan sejak lebih dari dua tahun yang lalu. Mereka mengikuti langkah-langkah yang distandarkan di dalamnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan SDG Compass kebanyakan baru memetakan apa yang sudah dan belum mereka lakukan versus Tujuan atau Target SDGs. Hasil dari analisis kesenjangan (gap analysis) itu kemudian mereka gunakan untuk membuat perbaikan atas apa yang selama ini mereka lakukan.

Sayangnya, kebanyakan perusahaan di Indonesia, kecuali perusahaan asing dan sangat sedikit perusahaan nasional, belum banyak yang melakukan tindakan-tindakan nyata terkait dengan SDGs. Kebanyakan perusahaan tidak menggunakan SDG Compass, belum melakukan analisis kesenjangan, belum memelajari SDGs, bahkan belum mengetahui konsekuensi dari SDGs terhadap tanggung jawab sosial yang mereka miliki.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan yang hendak memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan CSR-nya dengan benar sangat perlu memmfasilitasi, mengajak, mendorong, dan memaksa perusahaan untuk segera memelajari SDGs dan konsekuensinya bagi bisnis mereka. Perpres tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah terbit pada Juli 2017 bisa dirujuk untuk menyatakan urgensi SDGs untuk CSR mereka.

Secara spesifik, untuk tujuan konservasi dugong yang menjadi fokus pertemuan ini, Tujuan SDGs yang paling relevan adalah SDG14, Life Below Water, yang diterjemahkan menjadi Ekosistem Lautan di dalam Perpres SDGs. Sebagaimana yang tertera, tujuan SDG14 adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya kelautan dan samudera untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat Target 14.1 pencegahan polusi; 14.2 pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut; 14.3 minimisasi dampak asidifikasi laut; 14.4 regulasi pemanenan dan pengakhiran lewah panen, penangkanan ikan ilegal, tak telaporkan dan tak terregulasi, serta destruktif; 14.5 konservasi minimal 10% wilayah; 14.6 pelarangan bentuk-bentuk subsidi yang merugikan; 14.7 peningkatan manfaat ekonomi negara-negara berkembang; serta 3 mean of implementation.

Walaupun SDG14 adalah yang tampak paling relevan, namun secara spesifik diperlukan pemahaman yang lebih detail atas Target tertentu—mungkin 14.2 dan 14.1—manakala menyampaikan kepentingan SDGs kepada perusahaan. Di sisi yang lain, terdapat Tujuan SDGs lainnya yang juga relavn untuk konservasi. Sebagai misal, apabila ancaman terhadap kelestarian dugong dan ekosistemnya terjadi lantaran kemiskinan penduduk setempat, maka SDG1 sangatlah relevan. Bila ancaman itu datang dari praktik industri tertentu, maka SDG9 juga relevan untuk dilihat.

Di samping SDGs, cukup banyak perusahaan yang memanfaatkan ISO 26000 Guidance on Social Responsibility untuk memandu inisiatif mereka. Dalam hal ini, maka Subjek Inti 4 Lingkungan, bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dengan mereka. Terdapat 4 isu dalam subjek inti tersebut, yaitu pencegahan polusi; penggunaan sumberdaya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta proteksi lingkungan dan keanekaragaman hayati serta restorasi habitat. Walaupun seluruhnya penting dan saling terkait, mungkin yang paling relevan sebagai bahan diskusi dengan perusahaan yang hendak diikutsertakan dalam konservasi habitat dugong adalah Isu 4.

Dalam Subjek Inti 4, Isu 4 ISO 26000 itu terdapat berbagai ekspektasi atas apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu: (1) Mengidentifikasi dampak negatif atas keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, serta melakukan tindakan untuk menghilangkan atau meminimumkan dampak terebut. (2) Memanfaatkan mekanisme pasar untuk menginternalisasikan biaya lingkungan serta menciptakan nilai ekonomi dari perlindungan lingkungan. (3) Memprioritaskan penghindaran hilangnya ekosistem alami, kemudian restorasi, dan terakhir kompensasi, ketika dua tindakan yang pertama tidak dimungkinkan, dan melakukan kompensasi dengan tujuan meningkatkan jasa lingkungan dalam jangka panjang. (4) Membuat dan menjalankan strategi terpadu dalam pengelolaan, tanah, air, dan ekosistem, yang mempromosikan konservasi dan pemanfaatan yang berkeadilan sosial. (5) Melakukan tindakan untuk menjaga spesies dan habitat endemik, langka, dan terancam punah. (6) Mengimplementasikan rencana, desain, dan praktik yang meminimalkan dampak negatif atas lingkungan yang terkait dengan pemanfaatan lahan. (7) Menjalankan proteksi terhadap habitat alami, lahan basah, hutan, koridor satwa, kawasan lindung, dan lahan pertanian di dalam proses konstruksi.

Mengadopsi praktik pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh standar dan skema sertifikasi terkemuka. (8) Menggunakan semakin banyak produk dari pemasok yang menggunakan teknologi dan proses yang berkelanjutan. (9) Menganggap hewan liar dan habitatnya sebagai ekosistem alami manusia, sehingga harus dihargai, dilindungi, dan ditimbang kelestariannya. Dan, (10) Menghindari berbagai pendekatan yang dapat menyebabkan kepunahan spesies, atau yang bisa menyebabkan berkembangnya spesies yang invasif.

Dari ekspektasi tersebut, tampak bahwa urusan proteksi dan restorasi ini terutama adalah tanggung jawab operasional perusahaan, bukan sekadar urusan donasi perusahaan atas upaya konservasi. Hal ini sangat penting untuk ditegaskan kepada perusahaan, dan perusahaan harus dibantu untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Hanya apabila perusahaan serius dalam menjalankan proteksi dan restorasi ini—dan isu lainnya dalam subjek inti ini—maka perusahaan pantas untuk turut serta dalam upaya konservasi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga yang punya reputasi baik. Perusahaan yang tak mengelola dampak lingkungannya dengan baik, namun mau ikut serta dalam upaya konservasi dalam bentuk donasi sesungguhnya sedang melakukan CSR-washing—atau secara spesifik melakukan greenwashingkarena dalam ranah lingkungan—bukan melakukan CSR yang sesungguhnya.

Mencari perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan lingkungannya, terutama yang terkait dengan lingkungan laut dan pesisir atau habitat air lainnya, dan wika adalah sangat penting untuk kesuksesan kemitraan dalam konservasi dugong dan habitatnya. Apabila tidak terdapat mitra yang demikian, maka sangat penting untuk memastikan mitra perusahaan adalah yang memiliki rekam jejak pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam konteks Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan peringkat PROPER Hijau dan Emas adalah yang paling potensial menjadi mitra. Namun, yang mendapat PROPER Biru—yang berarti telah memenuhi seluruh regulasi terkait lingkungan—pun bisa dipertimbangkan untuk menjadi perusahaan mitra konservasi. Mereka yang mendapatkan peringkat Merah dan Hitam wajib dihindari.

Kemitraan, tidak seperti sekadar donasi, memiliki tiga prinsip penting, yaitu equitytransparency dan mutual benefit. Ketiganya harus ditegakkan manakalah hendak menjalankan konservasi habitat dugong dengan memanfaatkan CSR. Para pemangku kepentingan harus memerlakukan perusahaan sebagai mitra yang setara (bukan yang lebih tinggi atau rendah, bukan sekadar pemberi sumberdaya finansial), memastikan transparensi maksimum untuk seluruh sumberdaya yang dipergunakan dan aktivitas yang dilaksanakan, serta memberikan manfaat yang relatif berimbang di antara para mitra, sesuai dengan peran masing-masing.

Manfaat melakukan CSR oleh perusahaan terdiri dari manfaat operasional, reputasional, dan finansial. Apabila pemangku kepentingan konservasi dugong ingin mendapatkan dukungan CSR untuk program atau projek tersebut, maka sangat penting untuk memikirkan setidaknya salah satu dari ketiga jenis manfaat untuk perusahaan itu. Semakin banyak potensi manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan, dan dinyatakan di dalam proposal kegiatan secara artikulatif, semakin besar peluang mendapatkan dukungan perusahaan untuk program atau projek konservasi itu.

Di samping hal-hal prinsip di atas, terdapat beberapa hal teknis yang penting diperhatikan dalam membina hubungan dengan perusahaan, yaitu: (1) Memulai dengan definisi isu yang baik, logika intervensi yang kokoh, dan didukung dengan data yang baik. (2) Menghubungi pihak yang tepat di dalam perusahaan, seperti direktur/manajer CSR atau direktur operasi atau manajer lingkungan. (3) Memberikan penjelasan mengenai business case: risiko dan manfaat bisnis yang mungkin timbul (operasional, reputasional, finansial). (3) Menghubungi dalam waktu yang tepat, yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan dan penganggaran. (4) Membantu perencanaan dan penganggaran dengan keahlian yang dimiliki. (5) Merumuskan cara eksekusi terbaik: oleh perusahaan sendiri (dalam pengelolaan dampak operasi, misalnya), kontraktor, mitra pelaksana, kemitraan multi-pihak. (6) Memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik. Dan (7) Memberikan dukungan untuk komunikasi ke publik, sesuai dengan komitmen dan kinerja yang ditunjukkan perusahaan/kemitraan.

 

Disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi dengan Calon Mitra untuk Implementasi Skema Insentif dan CSR Dugong and Seagrass Conservation Project, di Jakarta, 17 Januari 2018.

 

Sumber: https://www.linkedin.com/pulse/csr-sdg14-dan-konservasi-serta-restorasi-habitat-dugong-jalal-csri?articleId=6359201455366340608#comments-6359201455366340608&trk=prof-post

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

%d bloggers like this: