Inikah Wajah Mutakhir Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan?

>>Inikah Wajah Mutakhir Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan?

Inikah Wajah Mutakhir Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan?

By |2018-03-02T10:49:42+00:00March 2nd, 2018|Articles|0 Comments

Catatan dari Pelatihan Pengembangan Masyarakat Tingkat Dasar Batch 65 CFCD

Oleh Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

 

Pada tanggal 20-22 Februari 2018 lalu, saya diminta untuk memberikan pelatihan pengembangan masyarakat tingkat dasar oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD).  Saya menyanggupinya sepanjang boleh melakukan perubahan atas substansi pelatihan.  Alasannya, saya melihat bahwa ilmu pengetahuan dan praktik pengembangan masyarakat—baik di level global, regional, maupun nasional yang secara lekat saya ikuti—sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Perkembangan tersebut membuat peningkatan kapasitas bagi profesional yang bergiat di bidang ini perlu memelajari hal-hal yang mutakhir.

Alasan kedua, saya sangat mendorong agar pengembangan masyarakat oleh perusahaan bisa benar-benar menjadi profesi yang kokoh, dengan definisi kompetensi yang jelas, tingkatan-tingkatan yang terkait dengan jenjang karier, dengan sertifikasi yang diakui setidaknya secara nasional.  Gayung bersambut, kepengurusan baru CFCD 2017-2019 memang memiliki visi yang sejalan.  Jadilah saya mulai mendefinisikan kompetensi profesional pengembangan masyarakat oleh perusahaan di tingkat dasar, lalu mengembangkan silabus yang sesuai.

Saya tak akan menjelaskan lebih lanjut soal ini di dalam tulisan kali ini.  Akan ada waktunya saya mengungkapkan metodologi dan rekomendasi saya untuk mendefinisikan kompetensi tersebut.  Yang saya mau tuturkan kali ini adalah hasil sampingan (by product) dari pelatihan.  Tak dinyana, pelatihan yang dibuat mendadak, dengan target 10 peserta saja, ternyata diminati oleh jauh lebih banyak dari target itu.  Akhirnya, 31 peserta diterima oleh CFCD, dan pelatihanpun diselenggarakan di Bandung.

Tentu saja, pengalaman dari eksekusi di lapangan dan manajemen pengembangan dari 31 peserta (dari 17 perusahaan) adalah hal yang menarik untuk diketahui.  Saya tak mau menyianyiakan kesempatan itu, sehingga saya meminta bantuan panitia pelatihan untuk mengumpulkan informasi dan mengolah data yang saya pikir akan bisa bermanfaat buat siapapun yang melakukan pengembangan masyarakat—bukan hanya para profesional dari perusahaan.  Saya sadar sepenuhnya, 31 peserta pelatihan bukanlah sebuah sampel yang representatif, tapi jumlah itu cukup banyak untuk menghasilkan data indikatif.  Berikut adalah apa yang saya pelajari.

 

Isu-isu Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Pertama-tama adalah tentang bagaimana para peserta pelatihan melihat praktik perusahaannya, bila dibandingkan dengan ekspektasi di setiap isu pada subjek inti 7 ISO 26000, pelibatan dan pengembangan masyarakat.  Setelah saya paparkan pengertian dan apa saja ekspektasi di setiap isu, dengan bahan presentasi yang mereka dapat lihat, saya meminta peserta untuk memberikan penilaian 5 derajat atas praktik perusahaannya.  Lima derajat itu: belum sama sekali, sebagian kecil, sekitar separuh, sebagian besar, atau seluruh ekspektasi yang telah dijalankan oleh perusahaan.

Pada isu pelibatan masyarakat, berturut-turut nilainya (dalam persentase) adalah 0, 5, 0, 37, 58. Saya sendiri berpendirian bahwa angka 58% dari peserta yang mengaku perusahaannya sudah menjalankan seluruh ekspektasi pada isu ini jauh dari kenyataan di Indonesia.  Saya menyaksikan di banyak kasus bahwa perusahaan masih banyak yang dalam hubungannya dengan aparat pemerintahan pernah atau bahkan kerap memberikan suap dan pengaruh tak pantas. Di sisi lain, tak banyak perusahaan yang melibatkan diri di dalam pemberian masukan untuk kebijakan pembangunan.  Tetapi, saya sendiri tak melihat ada alasan di antara peserta untuk ‘gede rasa’ karena pemberian skor dilakukan secara anonim.  Jadi, mungkin saja demikian yang sudah dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang mengirimkan peserta pelatihan.  Dan untuk itu, kita perlu menyukuri kondisi 95% perusahaan itu sudah memenuhi sebagian besar bahkan seluruh ekspektasi ISO 26000.

Pada isu kedua, pendidikan dan kebudayaan, angkanya berubah menjadi 0, 0, 21, 58, dan 21.  Kalau dijumlahkan dua yang terakhir, artinya perusahaan yang memenuhi sebagian besar dan seluruh ekspektasi ISO 26000 dalam isu ini mencapai 79%.  Sebuah angka yang cukup tinggi. Mungkin, yang tak membuat angkanya setinggi isu pertama adalah ekspektasi terkait dengan HAM, yaitu  “mempromosikan aktivitas budaya, menghargai tradisi yang konsisten dengan nilai-nilai HAM,” serta “mempertimbangkan untuk memfasilitasi pendidikan HAM.” Dari percakapan dengan beberapa peserta saya mendapat kesan kuat bahwa HAM bukanlah topik yang sudah melekat dengan pengembangan masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan adalah isu ketiga.  Data dari peserta yang dikumpulkan menunjukkan sebaran angka 0, 5, 29, 48, dan 19. Kalau kita jumlah dua yang paling belakang, angkanya kembali turun, dibandingkan dua isu pertama, menjadi 67% saja.  Percakapan saya dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa tiga ekspektasi pertama di isu tersebut, yaitu “menganalisa dampak investasi perusahaan dalam hal ketenagakerjaan, dan menggunakan dampak positif investasi untuk mempekerjakan kaum kaum miskin,” “menganalisa dampak penggunaan teknologi atas ketenagakerjaan, menggunakan teknologi yang memaksimumkan tenaga kerja,” serta “mempertimbangkan dampak outsourcing” belum banyak dilakukan.  Dari kasus-kasus yang saya ketahui, ketenagakerjaan lokal kerap tidak dianggap sebagai bagian dari pengembangan masyarakat (demikian juga peluang dan pengembangan bisnis lokal) lantaran perusahaan menganggap bahwa pengembangan masyarakat sama artinya dengan projek untuk masyarakat.  Kebanyakan perusahaan juga menganggap ketenagakerjaan lokal sebagai bagian kerja SDM dan itu tidak terkait dengan pengembangan masyarakat.

Isu keempat adalah pengembangan dan akses atas teknologi tepat guna.  Dari apa yang saya saksikan di seluruh penjuru negeri, jangankan pengembangan teknologi, pemanfaatannya saja masih jarang dalam pengembangan masyarakat.  Saya tidak heran ketika kemudian para peserta itu menghasilkan angka berturut-turut 0, 50, 25, 20, dan 5.  Ini berarti hanya 25% saja yang menyatakan sudah memenuhi sebagian besar atau seluruh ekspektasi.  Saya sungguh berharap bahwa di masa mendatang perusahaan-perusahaan bisa melihat dengan saksama ekspektasi dalam ISO 26000 pada isu ini kemudian bisa memenuhinya.  Mengapa?  Karena saya sudah menyaksikan betapa teknologi-teknologi tertentu, seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan teknologi informasi berhasil mendongkrak kondisi ekonomi dan sosial desa-desa di Indonesia dan mancanegara.

Pada isu peningkatan pendapatan dan kekayaan dugaan saya lagi-lagi tak meleset.  Angka yang diperoleh dari informasi yang disampaikan peserta adalah 0, 11, 39, 33, dan 17.  Jadi, 50% dari peserta menyatakan bahwa persahaannya telah memenuhi sebagian besar atau seluruh ekspektasi.  Ini tak mengherankan karena ada banyak sekali perusahaan yang memang memfokuskan peningkatan ekonomi lokal sebagai salah satu program pengembangan masyarakatnya.  Dugaan saya adalah bahwa kebanyakan perusahaan masih belum secara tegas memiliki kebijakan preferensial kepada para pemasok lokal, apalagi yang berasal dari kelompok rentan.  Pengembangan bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh kelompok rentan—misalnya perempuan—belum menjadi arus utama di banyak perusahaan.  Demikian juga preferensi pembelian produk dari mereka.

Isu keenam, kesehatan, adalah isu yang paling popular dari program pengembangan masyarakat di manapun.  Ini tentu saja terkait erat dengan status kesehatan masyarakat Indonesia yang memang masih jauh dari ideal.  Apalagi di daerah pedesaan dan terpencil.  Tetapi, data dari para peserta pelatihan ternyata menunjukkan bahwa ekspektasi ISO 26000 dalam isu ini belumlah cukup baik dipenuhi.  Skornya adalah 0, 10, 20, 20, dan 50. Sejujurnya, saya menduga penggabungan dua angka terakhir akan ada di atas 80, bukan 70. Kalau kita periksa apa saja ekspektasi yang relatif sulit dipenuhi, mungkin adalah “mengeliminasi dampak negatif atas kesehatan dari proses produksi dan produknya” serta “meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyakit besar (AIDS, kanker, dsb.) dan pencegahannya.” Dampak negatif dari proses produksi biasanya tidak ditangani oleh mereka yang ada di bagian pengembangan masyarakat, padahal ini adalah tindakan preventif yang penting bagi hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar.  Kalau terkait dengan dampak kesehatan negatif dari produk serta peningkatan kesadaran atas penyakit kanker, biasanya perusahaan sadar bahwa epidemi rokok di Indonesia adalah tantangan terbesar.  Pria dewasa Indonesia adalah yang tertinggi di dunia prevalensi merokoknya.  Dan, hampir tidak ada program pengembangan masyarakat yang mengurusi ini lantaran lebih memilih untuk membantu tindakan kuratif.

Isu terakhir dalam subjek inti ketujuh adalah investasi sosial.  Investasi sosial adalah pendekatan yang sekarang menjadi paling penting dalam pengembangan masyarakat, dengan penekanan pada peningkatan kondisi sosial di masyarakat (investee), memberikan sumberdaya tanpa menimbulkan ketergantungan (investment), dan pada gilirannya juga menguntungkan organisasi (investor) yang mencurahkan sumberdayanya.  Skor yang muncul adalah 0, 15, 40, 15, dan 30.  Percakapan saya dengan peserta pelatihan menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun belum berhasil menyapih masyarakat dari bantuan perusahaan.  Jadi, kesejahteraan meningkat tetapi demikian juga ketergantungannya pada sumberdaya perusahaan.  Hal ini bertentangan dengan tujuan investasi sosial yang meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian.

Itu adalah gambaran dari penilaian diri atas praktik pengembangan masyarakat dilihat dari ekspektasi ISO 26000.  Ini mengindikasikan bahwa walaupun sudah berusia hampir sewindu, ISO 26000 belum lagi menginspirasi perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa melaksanakan pelibatan dan pengembangan masyarakat dengan optimal.  Saya kemudian lebih jauh lagi menampilkan apa yang dimaksud dengan investasi sosial—isu terakhir dalam subjek inti ketujuh—dengan menunjukkan enam karakter utamanya, lalu meminta peserta pelatihan untuk kembali menilai sendiri praktik di perusahaannya sekarang.

 

Karakteristik dan Tipologi Investasi Sosial

Menurut 61,3% peserta, praktik mereka telah memenuhi karakteristik pendekatan strategis.  Sejumlah 58,1% peserta menyatakan sudah memiliki desain pengembangan masyarakat yang mengacu pada keberlanjutan.  Sementara, proses yang partisipatoris diakui telah dijalankan oleh 48,4% peserta.  Ketika ditanyakan apakah pengelolaan pengembangan masyarakat telah terintegrasi dengan bagian-bagian lain dari perusahaan, hanya 32,3% yang menyatakan demikian.  Pengukuran kinerja yang sistematis, misalnya dengan menggunakan pendekatan Social Return on Investment, hanya diakui oleh 22,6% peserta telah dilakuan perusahaan tempat mereka bekerja.  Namun demikian, pada karakteristik terakhir, yaitu menguntungkan masyarakat dan perusahaan, 61,3% peserta menyatakan telah demikian, walau mereka tak yakin apakah pembagian manfaat di antara keduanya bisa dinyatakan telah adil.

Saya mencoba menguji kembali soal karakteristik di atas dengan meminta setiap peserta untuk memikirkan dua karakter yang paling sulit dipenuhi.  Dan, hasilnya memang konsisten. Pengukuran yang sistematis adalah tantangan tertinggi (43%), disusul pengelolaan yang terintegrasi (31%), lalu desain yang mengacu pada keberlanjutan (12%), sifat menguntungkan perusahaan (7%), proses yang partisipatoris (5%), dan terakhir adalah pendekatan strategis (1%).  Secara konsisten tampak bahwa pengukuran dan integrasi adalah isu yang paling menantang dalam pengembangan masyarakat.

Pertanyaan berikutnya yang saya ajukan terkait dengan tipologi investasi sosial.  Sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen International Finance Corporation (2010), investasi sosial terbagi menjadi tiga tipe, yaitu projek-projek yang berjangka relatif pendek namun menghasilkan manfaat yang jelas bagi masyarakat maupun perusahaan (quick impact projects), investasi jangka panjang yang menyejahterakan dan memandirikan masyarakat dan mendatangkan beragam keuntungan untuk perusahaan (long-term investments), serta dana untuk kegiatan yang membutuhkan keputusan segera (discretionary funds).  Idealnya, QIP ada pada kisaran 30%, LTI proporsinya 60%, lalu DF hanyalah 10%.

Di sini, setelah saya menguraikan ketiga jenis tipe investasi sosial itu, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana distribusi QIP, LTI dan DF yang terjadi di perusahaan-perusahaan peserta pelatihan.  Hasilnya berturut-turut adalah 43%, 33%, dan 24%.  Tampak di sini bahwa pengembangan masyarakat yang dilakukan masih utamanya dilakukan di jenis investasi QIP, disusul LTI, dan yang paling kecil adalah DF.  Proporsinya sendiri masih belum ideal, karena QIP dan DF lebih banyak dari yang seharusnya, sementara LTI menjadi sangat kurang.  Padahal, LTI-lah yang paling penting dalam membentuk kesejahteraan dan kemandirian dalam jangka panjang.

Sejujurnya, yang saya saksikan di sebagian besar kasus di Indonesia adalah bahwa DF sangat mendominasi. Banyak perusahaan yang tak memiliki strategi jangka panjang, sehingga bertumpu pada proposal yang masuk.  Akibatnya, tentu saja, kesejahteraan dan kemandirian yang menjadi tujuan pengembangan masyarakat menjadi sulit dicapai. Penting juga dinyatakan bahwa dominasi DF terjadi lantaran tekanan pemangku kepentingan eksternal, dan juga godaan pelaksana pengembangan masyarakat untuk melakukan yang paling mudah.  Dalam beberapa kasus saya dapati DF mencapai 100%, namun mungkin kebanyakan yang saya lihat ada pada porsi 50-70%.  Artinya, apa yang dilaporkan oleh peserta pelatihan tampaknya jauh lebih baik dibandingkan rerata.

 

Langkah Investasi Sosial

Saya kemudian memberikan penjelasan mengenai tujuh langkah investasi sosial, lagi-lagi dengan meminjamnya dari dokumen terbitan IFC tersebut.  Ketujuh langkah adalah memahami konteks bisnis, memahami konteks lokal, membina hubungan dengan pemangku kepentingan, mengembangkan kapasitas, membuat beragam parameter, memilih model implementasi, serta mengukur dan mengomunikasikan hasilnya. Dari ketujuh langkah tersebut, saya meminta para peserta untuk memberikan penilaian apakah masing-masingnya belum sama sekali dilakukan, sudah dilakukan secara parsial, atau sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk IFC.  Saya tak menanyakan kepada peserta apakah urutannya memang seperti yang diresepkan IFC.

Hasilnya, tak ada satupun dari peserta yang menyatakan bahwa ada langkah yang sama sekali belum dilakukan.  Sekecil apapun, ada hal yang sudah dilakukan di masing-masing langkah itu.  Sehingga,  berikut ini saya tampilkan angka yang berarti parsial dan penuh saja.

Ada 52% dari peserta yang menyatakan bahwa program pengembangan masyarakatnya menimbang konteks bisnis secara parsial, sementara 48% menyatakan telah menimbang sepenuhnya.  Saya kira, ini tidak mewakili realitas.  Kebanyakan pengembangan masyarakat yang saya ketahui tidak menimbang kepentingan bisnis secara saksama.  Yang paling primitif mungkin adalah yang motivasinya adalah ‘pemadaman kebakaran’.  Hingga kini saya masih kerap mendapati perusahaan yang terus-menerus memenuhi permintaan projek pengembangan masyarakat lantaran tekanan pihak tertentu.  Padahal, ada banyak konteks bisnis lain yang bisa ditimbang dalam pengembangan masyarakat, termasuk manfaat operasional, reputasional, dan finansial perusahaan.

Sejumlah 43% peserta menyatakan bahwa mereka menimbang konteks lokal secara parsial, dan 57% menyatakan menimbang seluruh konteks lokal.  Saya sendiri berpendapat bahwa angka 57% itu terlampau tinggi, bila dibandingkan dengan yang saya amati di seluruh penjuru tanah air.  Dari beragam literatur, tampak bahwa pemahaman konteks lokal yang dibutuhkan sebelum memulai program pengembangan masyarakat adalah pemetaan pemangku kepentingan dan isu; penilaian aset dan kebutuhan masyarakat; serta studi data dasar sosial.  Dan, hampir seluruh perusahaan yang saya lihat tak memilikinya dengan memuaskan.  Ada yang memiliki peta pemangku kepentingan, tetapi dibuat tanpa metode yang kokoh atau sudah tak lagi mutakhir.  Beberapa perusahaan memiliki data ‘kebutuhan’ masyarakat yang sesungguhnya bercampur dengan keinginan masyarakat dan kepentingan para elit.  Sangat jarang yang memiliki data aset masyarakat.  Saya juga sangat sedikit menemukan perusahaan yang memiliki data dasar sosial, kecuali yang menjadi bagian dari AMDAL, yang biasanya bermutu antara rendah hingga biasa.

Terkait dengan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan, 32% menyatakan baru melaksanakan secara parsial, sementara 68% yakin perusahaan telah menjalankan secara penuh.  Lagi-lagi, menurut saya, ini tak mencerminkan realitas kebanyakan perusahaan.  Tentu saja, kalau sekadar berjumpa dengan pemangku kepentingan tertentu, semua perusahaan melaksanakannya.  Tetapi, hingga sekarang jumlah perusahaan yang memiliki peta pemangku kepentingan yang komprehensif, rencana strategi pembinaan hubungan, serta implementasinya yang benar-benar menegakkan prinsip inklusif, material, serta responsif itu benar-benar bisa dihitung dengan jari.  Kalau 68% peserta pelatihan yakin bahwa perusahaan mereka telah melaksanakannya, dan jika memang demikian kenyataannya, itu adalah kemajuan yang sangat besar.

Dalam hal pengembangan kapasitas, 52% peserta menyatakan bahwa perusahaannya sudah melakukannya secara penuh, dan 48% yang menyatakan baru melaksanakan secara parsial.  Pengembangan kapasitas, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam pelatihan, sebetulnya menyasar para pelaksana pengembangan perusahaan sendiri, kelompok sasaran, mitra pelaksana, serta pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah.  Tentu saja, perusahaan yang mengirimkan pekerjanya untuk mengikuti pelatihan sudah mengembangkan kapasitas internalnya sendiri.  Namun, hal ini sesungguhnya bukan hal umum yang saya lihat.  Dalam banyak kasus, perusahaan berpikir bahwa pengembangan kapasitas itu semata ditujukan untuk kelompok sasaran.  Demikian juga, biasanya perusahaan enggan berinvestasi untuk pengembangan kapasitas mitra pelaksana dan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah.  Ironisnya, perusahaan paling kerap mengeluhkan ‘kegagalan’ mendapatkan mitra yang kapabel dan minimnya dukungan pemerintah daerah.  Kalau saja perusahaan mau berinvestasi dalam pengembangan kapasitas mereka—setidaknya sebagaimana yang dilaporkan 52% peserta—maka keluhan seperti itu bisa diminimalkan.

Langkah berikutnya adalah pembuatan parameter, yang mencakup tujuan, prinsip dan kriteria investasi; area investasi apa saja yang dipilih; exit strategy; serta penganggaran.  Dari seluruh peserta, 59%-nya menyatakan bahwa perusahaannya baru menjalankan secara parsial, sementara 41% menyatakan sudah secara penuh. Saya sendiri kerap tidak menemukan prinsip dan kriteria investasi sosial di perusahaan yang saya kunjungi.  Area investasi—baik yang berarti bidang maupun ruang—tentu saja ada, namun biasanya tak dibuat dengan memerhatikan kepentingan perusahaan sendiri, juga strategi pembangunan jangka panjang dan menengah pemerintah.  Exit strategy sangat jarang dimiliki, sehingga biasanya perusahaan terjebak dalam permintaan (elit) masyarakat untuk memberikan sumberdayanya tanpa henti.  Penganggaran sendiri tampaknya banyak yang sangat longgar supaya bisa mengakomodasi permintaan-permintaan mendadak.  Kalaulah saja angka 41%  itu mewakili realitas, sesungguhnya akan banyak sekalih perubahan menarik dari situasi yang saya gambarkan itu.

Model implementasi mencakup dilaksanakan sendiri, dilaksanakan oleh yayasan perusahaan, menggunakan jasa pihak ketiga, melaksanakan kemitraan multi-pemangku kepentingan, serta model campuran.  Perusahaan memang harus menimbang mana model implementasi paling tepat dari setiap projek pengembangan masyarakatnya, sehingga kemungkinan besar perusahaan akan memiliki model implementasi campuran. Dalam hal ini, 68% peserta menyatakan perusahaan mereka baru menerapkan sebagian saja, dan 32% menyatakan memanfaatkan seluruh model.  Saya sendiri tidak memiliki perkiraan seberapa besar perusahaan di Indonesia yang telah memanfaatkan seluruh model itu, tapi tampaknya kemitraan multi-pemangku kepentingan itu mengalami perkembangan pesat di tahun-tahun terakhir, walau belum menjadi norma.  Sementara, hanya sebagian sangat kecil perusahaan yang memiliki yayasan sebagai sayap pelaksana pengembangan masyarakatnya.

Langkah yang terakhir adalah pengukuran dan komunikasi.  Langkah ini sesungguhnya bukan dimulai di ujung, melainkan sejak awal perusahaan harus sudah memiliki data dasar dan indikator yang bakal dipergunakan di langkah ini.  Dalam langkah ini juga ditegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, sementara yang diukur utamanya adalah persepsi masyarakat dan hasil dari investasi sosial itu.  Hanya dengan hasil pengukuran saja perusahaan bisa berkomunikasi dengan baik, tidak terus-menerus terjebak di dalam pernyataan tentang jumlah ‘dana CSR’ yang digelontorkan.  Komunikasi investasi sosial harus bergeser ke arah komunikasi kinerjanya, yang meliputi output, outcome dan impact.  Dari seluruh peserta, 71% di antaranya menyatakan bahwa perusahaannya baru melaksanakannya secara parsial, sementara 29% merasa perusahaanya sudah melaksanakan keseluruhannya. Saya sangat yakin bahwa angka tersebut tidak mewakili realitas perusahaan-perusahaan di Indonesia, lantaran yang melakukan pengukuran hasil pengembangan masyarakatnya sesungguhnya masih terlampau sedikit.

 

****
Sekali lagi, saya tidak berpretensi bahwa angka-angka yang diperoleh lewat cara yang telah saya gambarkan itu memang representatif buat kondisi pengembangan masyarakat di Indonesia sekarang.  Namun mungkin itu bisa dijadikan indikasi soal apa yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan yang sudah relatif lebih maju dalam memerhatikan pengembangan masyarakatnya, bukan yang sekadar mengumbar donasi ketika mendapatkan tekanan dari masyarakat yang kecewa atau marah atas perilaku dan kinerja perusahaan dalam mengelola dampak negatifnya.  Saya sendiri sangat berharap akan ada sebuah survei besar di tingkat nasional untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.  Kalau ada laporan “The State of Community Development in Indonesia” yang terbit berkala setiap tahun atau setiap dua tahun sekali, mungkin kita akan bisa melacak dan mendorong perkembangan pengembangan Indonesia ke arah yang lebih strategis, benar-benar menjadi investasi sosial yang mengarah pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).  Semoga segera terwujud.

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

%d bloggers like this: