Memilih Jalan Pembangunan Berkelanjutan

>>Memilih Jalan Pembangunan Berkelanjutan

Memilih Jalan Pembangunan Berkelanjutan

By |2018-04-25T18:08:22+00:00April 25th, 2018|Articles|0 Comments

Oleh Jalal 
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

“Sustainability, ensuring the future of life on Earth, is an infinite game,  the endless expression of generosity on behalf of all.” – Paul Hawken

Ketika diminta untuk menjadi pembahas buku Profesor Oekan S. Abdoellah, Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan—yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2016 lalu—saya langsung menyetujuinya. Betapa tidak? Beliau adalah salah satu di antara pakar yang mumpuni di bidang ini, dan buku tersebut menjanjikan analisis yang mutakhir atas kondisi pembangunan (belum) berkelanjutan di Indonesia.  Saya sangat berharap bisa membaca rekomendasi yang disodorkannya, dan mendapatkan banyak wawasan dari analisis yang mendahului rekomendasi itu.  Harapan saya untuk itu memang terpenuhi.

Buku setebal 214+XIII halaman itu disusun menjadi 9 bab, mulai dari duduk perkara pembangunan; konsep dan teori pembangunan; masalah-masalah internal; peluang, kendala, dan indikasi pembangunan berkelanjutan; konteks lingkungan global, regional dan nasional’ syarat-syarat ideal normatif untuk penerapan model pembangunan berkelanjutan; implikasi kegagalan pembangunan berkelanjutan terhadap persatuan dan kesatuan nasional; rancangan normatif penerapan model pembangunan berkelanjutan; lalu ditutup dengan pascawacana.  Membaca struktur buku tersebut saya langsung paham bagaimana logika buku ini disusun, dan ini menunjukan kejelasan logika yang diusung Prof Abdoellah.

Sejujurnya, ketika saya membaca di bagian Ucapan Terima Kasih bahwa buku ini dikembangkan dari naskah tugas akhir di Lemhanas pada tahun 2007 saya khawatir bahwa relevansinya akan berkurang.  Ada banyak sekali peristiwa antara 2007 dan 2016, yang kalau tak masuk di dalam pembahasan tentang pembangunan  berkelanjutan di Indonesia, maka buku ini akan menjadi catatan sejarah hingga tahun  2007 saja.  Saya lalu bergegas memeriksa daftar pustaka di bagian akhir buku, dan bisa segera bernafas lega.  Di situ bisa didapati berbagai sumber klasik untuk tema ini, juga sumber-sumber kontemporer.  Ada banyak artikel baru yang disebutkan.  Buku kontroversial John Perkins, Confession of an Economic Hit Man, yang terbit pada tahun 2016 juga ada di situ.  Tetapi, di antara sumber kontemporer yang saya sangat gembira melihatnya dicantumkan adalah kitab karya Jeffrey Sachs, The Age of Sustainable Development yang terbit pada 2015.  Buku itu, menurut naturalis terkenal, Edward Wilson, adalah “My candidate for most important book in current circulation.”  Dan saya setuju dengan pendapat Wilson, sehingga mendapatinya di dalam daftar pustaka yang dirujuk Prof Abdoellah adalah pertanda penting tentang bobot buku ini.

Masuk ke prawacana, saya mendapati bahwa buku ini ‘sangat Indonesia’. Dimulai dari cerita tentang Ekspedisi Kapsul Waktu yang pada penghujung 2015 bangsa ini menanam pesan yang ditujukan untuk dibuka pada tahun 2085, buku ini benar-benar langsung menarik perhatian benak dan hati saya.  Ini adalah esensi dari pembangunan berkelanjutan, janji kita untuk melindungi hak mereka agar bisa memenuhi kebutuhan mereka, tak kurang dari apa yang sekarang kita nikmati.  Membaca bagian itu ketika berita kontroversial soal Indonesia bubar sebelum 2030 tak bisa membuat saya tak tersenyum lebar.

Paragraf berikutnya adalah soal kesenjangan ekonomi.  Kapsul waktu itu adalah tema diskusi Prof Abdoellah dengan rekan-rekannya, dan salah seorang rekan menyatakan soal indeks Gini yang menandai kondisi kesenjangan ekonomi negeri ini. Ketika itu, indeks Gini Indonesia berada pada skor 0,41—yang artinya kurang lebih 1% penduduk Indonesia terkaya menguasai 42% kekayaan negeri ini—sementara Mesir bergejolak pada indeks Gini 0,43, dan sebuah negara dinyatakan gagal bila indeks Gini-nya mencapai 0,50.  Saya tak tahu soal yang terakhir itu, walau tentu saja angka ketimpangan yang demikian sangat mengancam.  Saya juga teringat bahwa status Indonesia dalam Fragile States Index 2016, di mana ukuran ketimpangan ekonomi adalah salah satu indikatornya, adalah elevated warning.  Status itu tidaklah menggembirakan, walau sebuah artikel dari Henning Melber di The Conversation melancarkan kritik keras kepada metolodologi indeks tersebut.

Soal indeks Gini, ada satu kesalahan (cetak?) yang cukup mengganggu di hal. 17, yaitu pernyataan bahwa angkanya di Indonesia telah mencapai 0,43.  Sepanjang sejarah, indeks Gini di Indonesia yang tertinggi terjadi pada bulan September 2014, yang mencapai 0,414.  Setelahnya angka itu terus menurun, hingga mencapai 0,391 pada bulan Januari 2018 lalu.  Memang, pada saat kita mencapai rekor tak menyenangkan itu, indeks Gini di perkotaan mencapai 0,433, sementara di pedesaan mencapai 0,366.  Tetapi, kalau hendak menyatakan indeks Gini Indonesia, maka angka yang dikutip dari pernyataan Prof Mahfud MD di hal. 2 itulah yang lebih tepat.

Dari paragraf-paragraf pembuka itu saya merasa tahu bahwa buku yang saya sedang baca itu akan mengupas keberlanjutan secara komprehensif dan saling terkait.  Dan benar saja, pada halaman-halaman selanjutnya saya membaca betapa Prof Abdoellah dengan lincah meloncat dari pembahasan ekonomi, ke sosial, ke lingkungan, dan seterusnya, dengan menjelaskan kaitan-kaitannya secara sangat mudah dicerna oleh pembaca awam sekalipun.  Sebagai non-akademisi yang berusaha menulis artikel dan makalah tentang pembangunan berkelanjutan, saya paham betul bahwa menuangkan gagasan kompleks ke dalam tulisan yang enak dibaca seperti dalam buku ini bukanlah tugas mudah.  Easy reading is damn hard writing, demikian kata Nathaniel Hawthorne atau Thomas Hood, dan Prof Abdoellah, dengan gaya bertuturnya yang sangat baik, lolos dari kesulitan itu.  Pembacanya akan berterima kasih untuk mendapatkan ulasan yang komprehensif tanpa perlu mengernyitkan dahi.

Saya sangat menikmati membaca bab 2 tentang konsep dan teori pembangunan.  Ringkasan Teori Modernisasi dan Teori Ketergantungan yang dipaparkan di situ membuat saya mengingat kembali bacaan-bacaan standar tentang kedua teori tersebut. Saya agak berharap Prof Abdoellah berkenan untuk mencantumkan Teori Sistem Dunia di dalam bab tersebut.  Mungkin karena semacam template yang ada di kepala saya sejak membaca Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia, buku yang ditulis Suwarsono dan Alvin So di tahun 1991.  Tetapi, saya kemudian berpikir mungkin pembahasan itu tak juga memberikan tambahan yang berarti,mengingat pesan paling kuat dari Prof Abdoellah sendiri adalah bahwa teori-teori itu abai terhadap persoalan lingkungan alam.  Kedua teori sama-sama mendorong eksploitasi sumberdaya alam tanpa memikirkan keberlanjutan.  Bedanya hanya kalau Teori Modernisasi mau mengeksploitasi sumberdaya alam untuk meniru jalan perkembangan negara maju, Teori Ketergantungan menekankan eksploitasi untuk meningkatkan kekuatan dalam negeri dan memutus ketergantungan.  Teori Sistem Dunia, dalam soal itu, sebetulnya sama saja primitifnya dengan dua yang telah dibahas Prof Abdoellah.

Yang terpenting dari bab tersebut, tentu saja adalah bagaimana Prof Abdoellah meletakkan fondasi tentang paradigma pembangunan berkelanjutan, yang menjadi pokok bahasan hingga akhir buku.  Di sini, Prof Abdoellah tidak menghabiskan waktu untuk memulai dengan sejarah, yang biasanya dimulai dengan kesadaran Rachel Carson yang dituliskan dalam buku terkenal, Silent Spring, yang terbit di tahun 1962.  Prof Abdoellah juga tidak membahas bagaimana buku Carson kemudian mengilhami gerakan-gerakan lingkungan di seluruh dunia.  Lantaran fokusnya memang membandingkan tiga paradigma pembangunan, maka Prof Abdoellah langsung mendaratkan pembacanya di Brundtland Report di tahun 1987.  Saya kira, strategi ini jauh lebih efektif buat pembaca yang tak sabar.  Dan, saya menilai bagian ini memang sangat efektif dalam menyampaikan pokok-pokok paradigma tersebut.  Unsur kunci, asumsi, dan kritik atas pembangunan berkelanjutan disampaikan secara ringkas.  Kritik dari Orecchini, Redclift, juga Berkey dan Conroy disampaikan, lalu Prof Abdoellah menjawabnya.

Saya sangat mengagumi bagian di penghujung bab tersebut yang mengutip mahaguru keberlanjutan Profesor Otto Soemarwoto, “…terkait kinerja pembangunan berkelanjutan di Indonesia, semestinya patokan pokoknya dapat mencerminkan persoalan utama dan aspirasi politik masyarakat Indonesia yang beragam.”  (hal. 39). Ini adalah komentar yang disandarkan pada kesadaran ekologi politik yang kokoh, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan sesungguhnya perlu dilihat dalam jejaring kepentingan yang berkelindan antar-aktor dan isu.  Kemudian, Prof Abdoellah menyatakan bahwa persoalan dan aspirasi itu bisa diringkaskan ke dalam empat hal utama: penciptaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi nasional, dan perlindungan lingkungan hidup—yang mungkin lebih dikenal dengan terjemahan dalam bahasa Inggris-nya, pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-environment.

Sejurus kemudian, Prof Abdoellah kembali menampilkan kutipan pendirian Prof Soemarwoto dengan menyatakan “Bagi Indonesia, setidaknya ada enam tolok ukur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yakni memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (pro-NKRI), konservasi dan perlindungan lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, perbaikan kesetaraan gender, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi yang bebas korupsi.” (hal. 39-40). Pendirian yang diambil dari buku Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realita—terbit tahun 2006, dua tahun sebelum Prof Soemarwoto meninggalkan kita semua—itu ditegaskan merupakan kontekstualisasi Indonesia atas hasil The World Summit for Sustainable Development 2002 (atau lebih dikenal sebagai Konferensi Rio+10).  Saya berpikir bahwa rumusan Prof Soemarwoto itu lebih lengkap dan lebih baik daripada rumusan sebelumnya.  Buat saya, pro-NKRI, pro-kesetaraan gender, dan anti-korupsi adalah pokok-pokok yang juga secara tegas perlu disampaikan, dan kiranya itu masuk ke dalam aspirasi politik yang lurus dan memiliki legitimasi yang kuat.

Bab ketiga, yang menguraikan sejumlah masalah keberlanjutan yang dihadapi bangsa ini tak henti membuat saya kagum.  Prof Abdoellah menguraikan bahwa masalah-masalah internal kita sebagai bangsa Indonesia mencakup masalah geografis, demografis, sumberdaya alam dan lingkungan, ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.  Seluruh bagian itu diuraikan dengan data yang sangat memadai.  Ada banyak hal yang baru saya sadari setelah membaca uraian atas setiap masalah itu.  Dan, yang paling membuat saya tertarik adalah uraian tentang masalah ideologi.  Secara tegas Prog Abdoellah menunjuk hidung ideologi Kapitalisme sebagai biang keladi pengelolaan pembangunan yang destruktif atas sumberdaya alam dan lingkungan.  Bahkan, Prof Abdoellah menyatakan ideologi tersebut masuk ke dalam perundang-undangan yang mengatur sektor strategis.

Saya sudah beberapa kali membaca analisis bahwa banyak regulasi kita yang kapitalistik, menghamba pada kepentingan (pemilik) modal, namun sejujurnya tak menyangka bahwa sebuah buku teks pembangunan berkelanjutan akan menyatakannya secara terbuka.  Dan, kutipan atas pernyataan Presiden Jokowi di bagian itu, dari Kompas tanggal 8 Agustus 2015 seakan menjadi pengingat untuk kembali bertanya apakah memang kepemimpinan Presiden Jokowi telah menegakkan ideologi sebagai “penggerak, pemersatu, dan … bintang pengarah.” (hal. 54). Prof Abdoellah sendiri menegaskan pada kalimat selanjutnya: “Jalan ideologis adalah jalan yang mengharuskan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat.”  Sebuah pernyataan yang sangat kuat, dan langsung mengingatkan saya kepada Pasal 33 UUD yang pada ayat 4-nya kini memuat keberlanjutan dan wawasan lingkungan sebagai tafsir atas “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka, apapun yang tak berkelanjutan sesungguhnya bertentangan  secara diametrikal dengan ideologi Indonesia dan harus dinyatakan inkonstitusional.

Ketika masuk ke bab keempat dan menemukan bahwa pembahasan mengenai peluang dan kendala pembangunan berkelanjutan disandarkan pada rumusan Prof Soemarwoto, saya sangat senang.  Tetapi, saya harus menyatakan bahwa pembahasan peluang di bab tersebut agak keterlaluan pendeknya.  Hanya satu halaman.  Sementara, kendala bagi pembangunan berkelanjutan dibahas dalam 16 halaman, yang membuat saya berpikir bahwa judul bab ini mungkin lebih tepat diubah menjadi Pembangunan Belum Berkelanjutan.  Saya sendiri sangat setuju dengan rumusan kendala-kendala di situ, namun sungguh berharap bisa membaca uraian yang lebih panjang tentang peluang.  Saya membayangkan, kalau dibuat sebuah tabel dua kolom (peluang dan kendala) dengan barisnya adalah aspek-aspek yang diuraikan Prof Soemarwoto, mungkin akan sangat menolong bab ini menjadi lebih seimbang.  Namun saya berpikir bahwa Prof Abdoellah pasti sudah memikirkan hal tersebut, dan punya alasan mengapa uraian yang berimbang itu tak muncul.

Begitu pula yang saya rasakan ketika masuk ke bab selanjutnya.  Konteks global, regional dan nasional yang mengelilingi kita semua tampak melawan keberlanjutan.  Pada konteks global misalnya, Prof Abdoellah kembali menguraikan bagaimana Kapitalisme telah membuat negara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan jalan mengobarkan konsumsi dan produksi tanpa mengingat batas-batas daya dukung alam, selain juga menempatkan biaya lingkungan sebagai eksternalitas belaka.  Kapitalisme, dan anak kandungnya, Globalisasi, memang membawa konsekuensi jangka panjang yang kerap tak disadari oleh para pengambil keputusan politik yang horison pemikirannya sependek masa jabatannya.  Namun, pada bab ini pula Prof Abdoellah mengingatkan kita semua bahwa pembangunan berkelanjutan adalah juga ide yang tak datang dari dalam negeri.  Degradasi lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi dan polusi dilawan oleh ideologi pembangunan berkelanjutan, dan ini adalah ideologi global yang lebih sesuai dengan kepentingan Indonesia.  Jadi, persoalannya bukanlah menerima atau menolak Globalisasi, melainkan memilih bentuk Globalisasi yang baik.

Soal kritik terhadap Kapitalisme ini, saya teringat pada buku Naomi Klein yang terbit pada tahun 2014, This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate.  Kalau ada pembaca buku Prof Abdoellah yang tertarik pada analisis yang mendalam soal bagaimana Kapitalisme membawa dampak buruk berupa perubahan iklim, bisa meneruskannya dengan membaca buku tersebut.  Sementara, lantaran Prof Abdoellah sudah mengutip The Age of Sustainable Development karya Jeffrey Sachs, sebetuknya saya berharap bahwa pembahasan tentang gerakan global pembangunan berkelanjutan  bisa lebih mendalam lagi uraiannya, termasuk dan terutama mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Bagaimanapun, pada tahun 2016 sesungguhnya sudah banyak konteks internasional terkait dengan SDGs yang bisa dibahas lebih mendalam.  Apalagi, sesungguhnya Prof Abdoellah sudah memulai buku dengan menampilkan UN SDSN pada bagian awal buku (hal. 13-15).

Saya tak ingin mengomentari banyak tentang bab 6 hingga 9 buku ini yang bersifat preskriptif.  Yang jelas, bagian itu konsisten dibangun dari bab-bab sebelumnya, sehingga kaitannya sangat tegas mengapa Prof Abdoellah menekankan syarat ideal normatif yang demikian, juga rancangan strateginya.  Ketika Indonesia sedang berada di penghujung RPJMN yang akan habis masa berlakunya di tahun depan, dan RPJMN 2020-2024 telah jauh-jauh hari dijanjikan akan lebih ‘hijau’ oleh Presiden Jokowi, saya hanya berharap bahwa buku ini menjadi salah satu yang dirujuk secara serius oleh para pembangun RPJMN kita selanjutnya. Saya juga berharap bahwa buku ini dibaca oleh banyak generasi muda, sehingga Indonesia tak perlu terperosok ke dalam berbagai kesulitan di masa mendatang yang disebabkan oleh pengabaian keberlanjutan dalam strategi dan eksekusi pembangunannya.

Buku Prof Soemarwoto yang terbit di tahun 2006 telah menghadiahi kita dengan analisis kesenjangan antara harapan dan realita, dan buku Prof Abdoellah di tahun 2016 telah melanjutkannya dengan memberikan analisis atas apa yang diperlukan untuk menjembatani harapan dan realita itu.  Prinsip-prinsip pokok untuk strategi pencapaian itu sudah dituangkan.  Tentu, tugas selanjutnya adalah menuangkan ke dalam strategi pembangunan dan mengeksekusinya.  Komitmen bangsa ini untuk mencapai seluruh tujuan SDGs di tahun 2030 tak membuat kita punya pilihan selain memilih jalan pembangunan berkelanjutan.  Sesungguhnya, ini pesan terpenting dari Prof Abdoellah, walaupun bukunya diberi sub-judul ‘Di Persimpangan Jalan’.

Dengan memilih untuk menapaki jalan keberlanjutan, saya sadar sepenuhnya bahwa buku penting tentang pembangunan berkelanjutan tak bisa menunggu waktu 10 tahun, seperti jarak antara terbitnya buku Prof Soemarwoto dan Prof Abdullah.  Harus lebih cepat daripada itu.  Dan saya punya harapan kepada siapapun penulisnya untuk: (1) Menyajikan data visual yang menarik, lantaran sebagian besar pembaca sekarang lebih bisa diikat perhatiannya oleh data visual.  Buku Sachs sudah menyajikannya, tetapi masih terlampau ‘Gen X’.  Agar lebih ‘milenial’, mungkin buku karya Tony Juniper yang terbit tahun 2016, What’s Really Happening to Our Planet, bisa dirujuk.  (2)  Membahas perkembangan SDGs di tingkat global, regional, nasional, hingga lokal secara komprehensif.  Indonesia sudah memiliki Perpres SDGs pada pertengahan 2017.  Di tahun ini sudah akan ada Rencana Aksi Nasional (RAN) pun Rencana Aksi Daerah (RAD).  Tentu membahas bagaimana formulasi dan implementasinya akan sangat menarik.  Apalagi, kalau sudah bisa menyajikan dashboard perkembangan SDGs di berbagai daerah.  Di penghujung Maret lalu, SDGs Center Universitas Padjadjaran telah menghasilkan dokumen Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia.  Tentu, kelanjutannya akan sangat dinantikan.

(3) Mendiskusikan soal perubahan iklim, baik upaya mitigasi maupun adaptasinya di Indonesia dan kaitannya juga dengan konteks global.  Bagaimanapun, perubahan iklim adalah isu keberlanjutan yang paling penting.  Buku Prof Abdoellah membahas perubahan iklim secara selintasan di berbagai tempat, namun pembahasan yang lebih komprehensif tampaknya diperlukan agar pembaca awam di Indonesia makin memahaminya.  (4) Membahas tentang trade-off dan  sinergi antara berbagai tujuan keberlanjutan.  Kalau Prof Abdoellah menegaskan pro-poor, pro-jobs-pro-growth dan pro-environment sebagai tujuan yang dirumuskan oleh Indonesia (di bawah kepemimpinan Presiden SBY ketika itu), rasanya akan sangat menarik apabila ada pembahasan tentang apakah, dalam jangka pendek, kita seharusnya bersedia mengerem pertumbuhan apabila memang itu adalah konsekuensi dari strategi pro-poor atau pro-environment, misalnya.  Demikian juga, perlu pembahasan tentang bagaimana kita harus phase out dari beragam sektor industri yang tak kompatibel dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti industri rokok, minyak, dan batubara.  Bagaimanapun jalan keluarnya harus mulus, mengingat banyaknya kehidupan masyarakat yang masih tergantung pada sektor-sektor tersebut.

Juga akan sangat menarik apabila sebuah buku tentang pembangunan berkelanjutan bisa (5) Menguraikan peran non-state actors, seperti perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.  Bagaimanapun Prof Abdoellah membangun rekomendasi di dalam bukunya terutama untuk para pengambil kebijakan.  Sementara, pembangunan berkelanjutan terlampau penting untuk diserahkan kepada mereka.  SDGs sendiri sangat menekankan pada kemitraan (SDG17) dan no one left behind (sebagai pemberi maupun penerima manfaat). (6) Membincangkan bagaimana pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan dengan memadai.  Ini berarti juga diskusi soal bagaimana pembiayaan yang selama ini sangat tidak memihak keberlanjutan, bagaimana sustainable finance sudah mulai menjadi kecenderungan global, kebijakan yang sudah dimiliki Indonesia seperti POJK Keuangan Berkelanjutan dan POJK Green Bond, pembiayaan inovatif lainnya seperti blended finance, serta implementasinya di Indonesia.

Sangat mungkin, harapan-harapan saya itu tak bisa diwadahi dalam sebuah buku saja.  Tetapi apa yang saya uraikan tersebut sangatlah penting untuk diketahui oleh publik.  Prof Abdoellah telah memberikan jalan yang mulus dan lempang untuk kita mendiskusikannya secara terbuka.  Seperti yang saya kutip dari penulis keberlanjutan terkenal, Paul Hawken, di bagian awal tulisan ini, saya merasa buku ini adalah sebuah expression of generosity yang ditunjukkan Prof Abdoellah kepada kita.  Dan untuk itu kita semua perlu berterima kasih sedalam-dalamnya kepada beliau.

–##–

Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan pemantik diskusi pada acara bedah buku karya Profesor Oekan S. Abdoellah, Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan yang diselenggarakan di Kampus STIA LAN Jakarta, pada tanggal 25 April 2018.

 

Artikel ini diposting juga di:

http://www.hijauku.com/2018/04/25/memilih-jalan-pembangunan-berkelanjutan/

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

%d bloggers like this: