Antara CSR dengan Pengembangan Masyarakat

>>Antara CSR dengan Pengembangan Masyarakat

Antara CSR dengan Pengembangan Masyarakat

By |2018-09-06T18:57:47+00:00September 6th, 2018|Articles|0 Comments

Refleksi atas Pelajaran dari McLennan dan Banks

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Sudah lama saya mencoba memahami hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) dengan pengembangan masyarakat (community development, biasa disingkat CD atau comdev). Kebanyakan orang di Indonesia menyamakan saja keduanya, namun pendirian itu jelas tidak tepat, lantaran CSR mencakup hal-hal yang lebih luas daripada pengembangan oleh perusahaan (corporate community development).

Sementara, aktor pelaku pengembangan masyarakat sendiri bukanlah perusahaan semata. Bahkan, perusahaan mungkin adalah aktor yang datang paling belakang. Pemerintah, donor, LSM, ormas sudah datang dan melakukan pengembangan masyarakat terlebih dahulu. Dan, lantaran penanggung jawab utama pengembangan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, maka tentu saja masyarakat sendirilah yang merupakan aktor pengembangan masyarakat yang pertama.

Secara konseptual, CSR berarti tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara, pengembangan masyarakat adalah upaya sistematik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok rentan (vulnerable groups) di dalam masyarakat.

Pada banyak literatur, pengembangan masyarakat oleh perusahaan adalah salah satu bentuk, dan mungkin yang terpenting, dari CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang. Walaupun tujuan pengembangan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian, ketika perusahaan yang melakukannya timbul tujuan yang sangat kerap dikutip: social license to operate, atau dukungan masyarakat bagi operasi perusahaan. Pada literatur-literatur CSR yang lebih strategis, perusahaan bahkan diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, yang mencakup keuntungan operasional, reputasional, dan finansial dari pengembangan masyarakat yang mereka lakukan. Semuanya tampak sah, tidak problematik sama sekali, lantaran begitulah memang sifat korporasi.

Namun, pagi ini saya mendapat sebuah artikel forthcoming di jurnal terkemuka Corporate Social Responsibility and Environmental Management, buah pikiran Sharon McLennan dan Glenn Banks, yang membuat saya berpikir lebih jauh. Artikel yang bertajuk Reversing the Lens: Why Corporate Social Responsibility is Not Community Development itu berargumentasi bahwa hingga bentuknya yang sekarang, CSR bukanlah pengembangan masyarakat, lantaran program pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan (sebagai bagian CSR) sifatnya sempit, voluntari, dan menekankan pada dampak positif. Di sisi lain, masyarakat memandang pengembangan masyarakat secara lebih luas, dan terutama memandang manfaat maupun mudaratnya.

Perusahaan yang hendak memberi manfaat untuk masyarakat memfokuskan dirinya pada manfaat projek-projek untuk masyarakat, ketenagakerjaan, pembelian lokal, dan pengembangan bisnis lokal. Itu (jauh?) lebih sempit daripada pengembangan masyarakat yang sesungguhnya mengurusi seluruh dampak pembangunan dan transformasi sosial yang terjadi.

Saya kemudian teringat beberapa bulan yang lampau jurnal Business and Society mendedikasikan sebuah nomor (Vol. 57/6, 2018) untuk membincangkan dampak ketimpangan dari kehadiran perusahaan-perusahaan di masyarakat. Di nomor tersebut akademisi Universitas Sacramento, Richard Marens, menulis sebuah artikel panjang, Laying the Foundation: Preparing the Field of Business and Society for Investigating the Relationship between Business and Inequality. Mengapa perlu disiapkan fondasinya? Karena pengetahuan yang ada sekarang memang baru ada di situ. Kita tak tahu persis detail fenomena itu. Dalam tataran makro, kita tahu Kapitalisme memang biang ketimpangan, tetapi mekanismenya di tingkat perusahaan atau industri masih perlu diselidiki. Dan ini hanyalah salah satu dari dampak pembangunan dan transformasi sosial yang terjadi di masyarakat gegara perusahaan hadir.

McLennan dan Banks dalam artikelnya menyarankan agar para pengelola CSR termasuk pengembangan masyarakat oleh perusahaan untuk ‘membalik lensa’. Para pengelola ini perlu memandang isu ini lewat kacamata masyarakat, yang hanya bisa didapat bila benar-benar ‘menjadi’ masyarakat. Atau, setidaknya para pengelola CSR harus menganggap perusahaan sebagai benar-benar bagian dari masyarakat, bukan sekadar tamu yang berkunjung sementara.

Saya setuju sepenuhnya dengan pesan artikel itu. Sudah lama saya memandang pengembangan masyarakat oleh perusahaan kerap terlalu bersifat satu sisi, walau bukan berarti tak ada perusahaan yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan perspektif masyarakat. Tetapi, bahkan ketika perspektif itu diperoleh secara memadai, ada banyak pengelola pengembangan masyarakat oleh perusahaan yang beroperasi lewat simpati atas nasib kelompok rentan, bukan empati atas kondisi dan perspektif mereka atas totalitas dampak perusahaan dan kekuatan pembangunan lainnya.

Simpati membuat dasar pengembangan masyarakat menjadi belas kasihan. Kelompok rentan dianggap tak memiliki modal sama sekali, daya mereka untuk bertahan dianggap nol. Lalu perusahaan berusaha memberi seluruh sumberdaya yang mereka ‘butuhkan’. Akibatnya, saya menyaksikan banyak sekali contoh di mana kesejahteraan meningkat, namun demikian juga ketergantungan mereka. Simpati tak bisa membuat kemandirian. Dengan empati, para pengelola CSR akan bisa mengetahui apa saja kekuatan yang selama ini dimiliki masyarakat untuk bertahan hidup, bahkan meningkatkan harkat dan martabatnya sendiri. Empati membuat perusahaan memilih menjadi rekan perjuangan yang menyediakan sumberdaya suplementer dan komplementer. Empati menumbuhkan kesadaran bahwa kesejahteraan adalah hak.

Undangan kedua penulis untuk ‘membalik lensa’ ini sangatlah tepat, bukan sekadar lantaran penjelasan di atas. Masih ada hal-hal lain yang tiba-tiba terpikirkan. Misalnya, beberapa minggu lalu, saya memeriksa hasil uji materialitas di beberapa laporan keberlanjutan. Sangat tampak bahwa itu adalah hasil uji yang buruk. Pemangku kepentingan (termasuk kelompok rentan di masyarakat) sama sekali tak terwakili suaranya. Semuanya kepentingan perusahaan semata.

Saya membayangkan itu semua adalah hasil uji materialitas yang dipandu oleh konsultan, dengan role play yang aktor-aktornya adalah orang perusahaan sepenuhnya, yang berusaha memainkan peran sebagai pemangku kepentingan, namun upaya itu tak berhasil. Dengan buruknya hasil yang saya lihat, jelas ada diskoneksi antara CSR perusahaan dengan perspektif masyarakat luas. Sudah waktunya uji materialitas itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mendengarkan pemangku kepentingan yang benar-benar diuji salience-nya, atau perusahaan akan makin sotoy dan menjauh dari realitas dan perspektif pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Saya tahu persis bahwa mendapatkan perspektif pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, apalagi kelompok masyarakat rentan, bukanlah hal yang mudah. Tetapi, kalau perusahaan ingin betul-betul berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar melayani kepentingan jangka pendeknya sendiri sambil membangun ilusi keberlanjutan, ‘membalik lensa’ adalah sebuah keniscayaan. Tentu, lensa perusahaan tetap harus dipergunakan, lantaran para pengelola CSR memang perlu memertanggungjawabkan keputusannya kepada para pemangku kepentingan internal perusahaan, termasuk pemilik modal.

Terima kasih saya ucapkan untuk McLennan dan Banks yang sudah memberikan argumentasi yang kuat dan membuat saya tersadar bahwa hubungan antara CSR dengan pengembangan masyarakat sesungguhnya lebih kompleks daripada yang selama ini saya asumsikan. Semoga tulisan saya ini bisa menarik para pengelola CSR di Indonesia untuk mengambil pelajaran dari artikel yang mereka tulis, lalu melakukan tindakan terbaik demi keberlanjutan perusahaan, masyarakat luas, dan Bumi, satu-satunya planet yang bisa ditinggali manusia.

Depok, 6 September 2018

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

Join Our Newsletter Today On The Writers Social Investment

Stay updated with all latest updates,upcoming events & much more.
Subscribe
SUBSCRIBE NOW
close-link
%d bloggers like this: