Resensi Buku: Memanfaatkan Bisnis sebagai Kekuatan Keberlanjutan

>>Resensi Buku: Memanfaatkan Bisnis sebagai Kekuatan Keberlanjutan

Resensi Buku: Memanfaatkan Bisnis sebagai Kekuatan Keberlanjutan

By |2019-01-10T22:10:34+00:00January 10th, 2019|Articles|0 Comments

Oleh: Jalal *

Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia

 

We cannot close our eyes to the challenges the world faces. Business must make an explicit contribution to addressing them.”  – Paul Polman, CEO Unilever (2009-2018)

Dua raksasa dalam ilmu manajemen seakan tak pernah berhenti berperang. Di satu sisi, Milton Friedman selalu mengingatkan pengikutnya untuk meletakkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan berbisnis. Tak ada tujuan yang lain. Di sisi lain Peter Drucker menyatakan bahwa bisnis adalah kekuatan besar yang perlu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan untuk mencapai tujuan kemaslahatan itu, maka keuntungan hanyalah sebagian saja dari tujuan bisnis.

Ketika Paul Collier mencandra masa depan Kapitalisme dalam karya terbarunya, The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties (2018), dia pun memulai bab soal korporasi dengan menunjukkan soal pertempuran yang banyak orang pikir tak berkesudahan itu. Sebagian besar orang di Indonesia bahkan mungkin berprasangka bahwa Friedman-lah yang pendiriannya lebih banyak dianut dibandingkan Drucker. Tapi prasangka itu salah. Di seluruh dunia, pemikiran Drucker menunjukkan keperkasaannya. Dalam survei yang dikutip Collier, sekitar 3 dari 4 orang tak setuju pada pendirian bahwa bisnis itu tujuannya hanyalah mengejar keuntungan. Publik kini sesungguhnya tak lagi memihak pada Friedman. Peperangan besar dalam ilmu manajemen, menurut hemat saya, tampaknya sudah selesai.

Kalau publik sudah tak lagi memihak Friedman, itu berarti tujuan bisnis itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mencari keuntungan. Masih dari buku Collier, kita bisa membaca bahwa British Academy secara resmi menyatakan dalam program yang diluncurkan pada tahun 2017, The Future of the Corporation, bahwa tujuan dari bisnis adalah memenuhi kewajibannya terhadap para pemangku kepentingan, dengan menyebutkan dua yang spesifik: pelanggan dan pekerjanya. Lalu, apa peran keuntungan di situ? Colin Mayer, profesor bidang keuangan dari Universitas Oxford yang memimpin program tersebut, menyatakan bahwa keuntungan adalah “…constraint that has to be satisfied in order to achive these objectives on a sustainable basis.”

Keuntungan sebagai fundamental constraint sudah lama menjadi pendirian beberapa pakar manajemen. Mungkin yang pertama kali mengajukannya adalah Eric Beinhocker, yang juga berasal dari Universitas Oxford. Penggambaran yang ia ajukan itu sederhana. Keuntungan bagi bisnis adalah seperti halnya makanan buat manusia. Manusia tidak hidup untuk makan, melainkan makan agar tetap hidup dan bisa berkarya. Karenanya, menurut Beinhocker, walaupun keuntungan bukanlah tujuan bisnis, namun ia harus dipenuhi agar bisnis bisa mencapai tujuannya. Mayer dan rekan-rekanya di British Academy jelas sudah mengambil posisi yang tegas soal tujuan bisnis.

Sesungguhnya, berpikir bahwa keuntungan adalah tujuan dari bisnis itu adalah sesuatu yang aneh. Apakah tak pernah terpikirkan bahwa sebetulnya segala aktivitas atau institusi itu selalu memiliki tujuan yang lebih besar dan mulia daripada dirinya sendiri. Pada tahun 2015, Thomas Donaldson dari Sekolah Bisnis Wharton, Universitas Pennsylvania; dan James Walsh dari Sekolah Bisnis Ross, Universitas Michigan, menulis artikel mereka yang sangat terkenal, Toward a Theory of Business. Artikel itu sangat terkenal di antaranya karena pada bagian awal mereka menaruh pertanyaan: ‘‘Law is to justice, as medicine is to health, as business is to _____.’’ Pertanyaan itu sangat mengguncang benak. Kalau tujuan dari hukum adalah keadilan, dan tujuan pengobatan adalah kesehatan, mungkinkah tujuan bisnis itu sekadar pencarian keuntungan?

Donaldson dan Walsh menutup artikelnya dengan pernyataan bahwa tujuan bisnis adalah optimized collective value. Mereka kemudian menyatakan bahwa ketiga kata tersebut tidaklah cukup memuaskan untuk bisa disetarakan dengan keadilan dan kesehatan. Kalau hanya boleh ada satu kata yang mereka pilih, maka itu adalah prosperity atau kemakmuran, dalam pengertiannya yang paling luas—yaitu “…special kind of well-being, one that honors the dignity of those who affect and are affected by the creation of that wealth.” Dan itu berarti adalah kemakmuran seluruh pemangku kepentingan.

Dalam diskusi mereka soal creation of wealth, Donaldson dan Walsh memberikan gambaran dengan menggunakan kasus bisnis kopi. Mereka menunjukkan bahwa kalau (maksimisasi) keuntungan menjadi satu-satunya tujuan, maka dalam jangka pendek akan terlihat bagaimana dampak sosial dan lingkungan akan muncul dan pada akhirnya menggerus bahkan menghilangkan keuntungan yang dicita-citakan semua yang terlibat dalam bisnis itu—bahkan secara lebih luas akan merugikan masyarakat yang tak terlibat dalam bisnis tersebut. Dampak lingkungan seperti hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, berkurangnya air, serta menurunnya mutu lahan, tidak bisa dibatasi pada mereka yang ada di rantai nilai bisnis kopi tersebut. Keberlanjutan bisnis, karenanya, adalah tujuan yang lebih baik daripada maksimisasi keuntungan jangka pendek.

 

Petunjuk Praktis yang Komprehensif

Keberlanjutan kini telah diformulasikan secara formal ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga sangatlah tepat kalau Maria Dian Nurani memulai bukunya, Menuju Bisnis Berkelanjutan – Petunjuk Praktis Pelaksanaan CSR (Balai Pustaka, Desember 2018), dengan menguraikan mengenai TPB. Bagian itu menjelaskan ide TPB secara ringkas, termasuk bagaimana bisnis berkontribusi terhadap TPB dengan menggunakan SDG Compass atau Kompas SDGs.

Bagi mereka yang sudah fasih dalam soal TPB, mungkin bagian ini bisa dibilang sukses meringkas apa yang perlu diingat kembali. Namun, buat pembaca yang masih baru dalam wacana ini—yang agaknya adalah majoritas pembaca dari sektor bisnis—saya merasa bagian ini terlampau ringkas. Ada banyak hal yang sesungguhnya perlu dikemukakan agar bagian ini menjadi lebih mulus. Salah satunya adalah bahwa TPB bukan merupakan beban bagi bisnis, melainkan peluang yang luar biasa besar. Hal itulah yang misalnya menjadi jangkar dari buku Marga Hoek, The Trillion Dollar Shift – Achieving Sustainable Development Goals: Business for Good is Good Business (2018). Demikian juga pesan yang ditekankan oleh John Elkington dalam artikelnya di Harvard Business Review, Mei 2017, Saving the Planet from Ecological Disaster is a $12 Trillion Opportunity.

Saya merasa sangatlah penting untuk memberikan nada positif di depan buku ini, mengingat sebagian pebisnis dan profesional yang saya temui dalam urusan TPB punya reaksi yang khas. Selain mengernyitkan dahi (mungkin bisa diterjemahkan sebagai “Apa urusannya dengan bisnis saya?”), reaksi berikutnya yang khas adalah melihat TPB sebagai beban tambahan. Hal ini sesungguhnya tak mengherankan karena setelah sekitar dua dekade CSR menjadi wacana dan praktik di negeri ini, majoritas pemangku kepentingan tetap menganggapnya sebagai urusan donasi perusahaan semata. CSR artinya cukup serahkan rupiah. Karenanya, ketika TPB diumumkan, dan para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah RI kerap menyatakan bahwa kontribusi perusahaan terhadap TPB adalah melalui pendanaan, dan perusahaan dimasukkan ke dalam satu klaster pemangku kepentingan bersama-sama dengan organisasi filantropi, maka sudah terbayang bahwa lagi-lagi makna CSR yang diselewengkan itu bakal kembali dominan.

Penulis buku ini, yang adalah sahabat saya, sesungguhnya memiliki kapasitas yang sangat mumpuni untuk meluruskan kesalahan itu dari depan. Dengan menaruh TPB sebagai peluang bisnis—hal yang pasti sangat dia kuasai dari interaksinya yang luas dengan kalangan perusahaan dan pemangku kepentingannya—maka Maya, begitu panggilannya, bisa memberikan kesadaran kepada perusahaan tentang imperatif bisnis dari TPB. Di sisi lain, mungkin penting juga diberikan argumentasi bahwa mengabaikan TPB juga punya konsekuensi hilangnya peluang bisnis. Seperti yang ditempuh oleh Hoek dan Elkington, setelah argumentasi itu diberikan, barulah kemudian dijelaskan prasyarat yang perlu dilakukan perusahaan agar bisa mewujudkannya.

Maya juga bisa memberikan penekanan kepada para pemangku kepentingan bahwa kontribusi perusahaan kepada TPB itu sesungguhnya bukan melulu urusan donasi, kalau bukan malahan bukan soal itu sama sekali. Dalam dokumen Business and the Sustainable Goals: Building Blocks for Success at Scale (2015), Jane Nelson, Beth Jenkins, dan Richard Gilbert menyatakan bahwa kontribusi bisnis terhadap SDGs adalah melalui tiga strategi: bisnis inti, investasi sosial, dan advokasi kebijakan publik. Tentu ada donasi di strategi kedua dan ketiga tersebut, namun itu adalah urusan sangat kecil. Yang terpenting, sebagaimana penempatannya, adalah transformasi bisnis inti menjadi bisnis yang berkelanjutan.

Saya kira, buku ini utamanya memang bertujuan untuk membantu transformasi bisnis inti itu. Sehingga pilihannya memang lebih menekankan pada urusan tentang bisnis inti di bab kedua dan, terutama di bab ketiga. Bahkan, di ujung bab pertama pun kita sudah bisa baca soal Kompas TPB. Saya adalah penggemar Kompas TPB yang merasa mendapatkan manfaat sangat besar sejak dokumen SDG Compass – The Guide for Business Action on the SDGs yang dikembangkan oleh GRI, UN Global Compact dan WBCSD itu dipublikasikan tahun 2015. Ketika menemukan bagian itu di akhir bab pertama, yang saya pikirkan (lagi-lagi) adalah terlampau ringkas; dan mungkin lebih baik kalau dipindahkan saja ke bab kedua atau bahkan ketiga, lantaran sudah lebih teknis. Tetapi, seandainya tetap dipertahankan di ujung bab pertama, saya membayangkan para pembaca akan mendapatkan manfaat lebih apabila bagian itu dibuat lebih panjang.

Memasuki bab kedua, saya langsung merasakan bahwa tujuan buku ini dituliskan semakin kuat. Maya adalah salah seorang yang menguasai tanggung jawab sosial secara komprehensif. Dia adalah wakil Indonesia dalam pembahasan-pembahasan soal ISO 26000, sehingga sangat tampak dari caranya meringkas petunjuk tanggung jawab sosial itu. Kalau ada yang bisa diperbaiki di bab kedua, mungkin adalah bagian awalnya yang mau bertutur soal urgensi keberlanjutan bisnis. Saya membayangkan bagian itu bisa menjadi lebih panjang—mungkin ditambah 3 hingga 5 halaman—dengan penggambaran tentang bukti-bukti yang sudah ditunjukkan bahwa bisnis berkelanjutan itu memang menguntungkan. Di penghujung 2018, saya membaca Balancing Green: When to Embrace Sustainability in a Business (and When Not To) karya Yossi Sheffi dan Edgar Blanco yang terbit di awal tahun lalu. Di situ, bukan saja bisa ditemukan studi literatur yang luas dan mutakhir, namun juga wawancara dengan lebih dari 100 profesional yang menangani keberlanjutan. Business case keberlanjutan sangatlah kokoh, walau tidak sama kuatnya untuk setiap inisiatif keberlanjutan, dan ada banyak literatur yang bisa didiskusikan untuk menunjukkannya.

Bab ketiga adalah bab yang sangat terpuji. Penggabungan Kompas SDG dan ISO 26000 tidaklah hal yang mudah dilakukan, dan mustahil apabila tidak dilakukan oleh orang dengan wawasan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan seperti Maya. Berbagai alat, kebanyakan berupa tabel yang harus diisi oleh penggunanya, sangat efektif menuntun para pembaca, dengan langkah demi langkah untuk mencapai keberlanjutan yang diinginkan. Kadang-kadang, saya masih menemukan ide yang perlu ditambahkan, atau diubah dengan alat yang lebih kuat, namun secara umum langkah-langkahnya sudah sangat jelas.

 

Beberapa Usulan Perbaikan

Di antara yang saya pikir akan membuat bab ketiga menjadi lebih baik adalah pemanfaatan atribut pemangku kepentingan dan langkah-langkah pemetaan pemangku kepentingan yang diformulasikan AccountAbility dalam AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Standar lain yang agaknya penting untuk dirujuk adalah Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standard (GRI SRS) yang bagaimanapun adalah standar pelaporan yang paling penting. Yang mungkin juga perlu diperbaiki pada bagian ini adalah terdapat beberapa saltik. Isu ditulis sebagai Isi pada tabel di halaman 37-40, Isi Relevansi pada tabel di halaman 42 mungkin seharusnya Isu Relevan, Isu Signifikansi pada tabel di halaman 44 tampaknya dimaksudkan sebagai Isu Signifikan atau Signifikansi Isu. Terakhir, ada baiknya apabila bab yang cukup panjang ini diberikan pembagian yang cukup jelas di daftar isi, sehingga pembaca bisa dengan cepat memahami struktur bab ini yang sangat baik.

Bab keempat, sejujurnya, membuat saya tidak nyaman membaca buku ini. Kalau bab ketiga telah menyediakan alat yang sangat baik untuk dipergunakan oleh para pembacanya, membaca bab keempat membuat saya bertanya-tanya apakah sesungguhnya perusahaan-perusahaan yang dijadikan kasus telah mengikuti langkah-langkah yang diresepkan, atau setidaknya mendekatinya. Masing-masing perusahaan dituliskan (atau menuliskan sendiri?) pengalamannya dalam ber-CSR, tetapi tak ada koherensi dari kelima kasus itu: Astra International, Adaro, MedcoEnergi, Arus Liar dan Gajah Tunggal (yang beberapa kali ditulis saltik menjadi Gajah Tunggul, termasuk di daftar isi).

Akan menjadi sangat baik kalau masing-masing kasus dituliskan dengan kerangka yang sama. Pembabakan bagaimana perusahaan itu memahami keberlanjutan, mendefinisikan prioritas keberlanjutan, membuat tujuan keberlanjutan, mengintegrasikannya ke dalam praktik bisnis, serta melakukan komunikasi keberlanjutan—sebagaimana yang dijabarkan oleh Kompas SDG dan dengan sangat baik diuraikan dalam bab ketiga—tentu akan sangat bermanfaat untuk pembacanya. Terlebih, bagi pembaca yang bekerja pada sektor-sektor yang sama dengan yang digambarkan di dalam kasus-kasus itu. Kalau masing-masing kasus tak jelas betul benang merahnya—bahkan kasus MedcoEnergi sesungguhnya sangat berbeda lantaran hanya bertutur soal satu projek pengembangan masyarakat, yaitu padi organik—tentu pembaca agak sulit menarik manfaatnya.

Di hadapan tantangan SDGs, sebetulnya memilih perusahaan migas (MedcoEnergi) dan tambang (Adaro) bisa dinyatakan problematik. SDG7 dan SDG13 akan mustahil dicapai apabila sektor energi suatu negara didominasi oleh energi fosil. Kalaulah kedua kasus itu hendak dipertahankan, maka ada baiknya kalau melihat bagaimana keduanya bertransformasi ke perusahaan energi terbarukan dalam jangka panjang. Adaro pada tahun 2016 mengumumkan rencananya untuk masuk ke energi terbarukan. Mereka tegas menyebutkan energi surya, panasbumi, biomass dan mikrohidro. Sementara, MedcoEnergi bahkan telah memiliki Sarulla, pembangkit listrik tenaga panasbumi berkapasitas 300 MW. Akan sangat menarik apabila transisi itu memang telah direncanakan dan diimplementasikan beserta target-targetnya yang jelas.

Kalau ada sektor lain yang masih bisa ditambahkan, saya sangat ingin melihat FMCGs dan industri keuangan. Kita tahu, Indonesia berhadap-hadapan dengan isu sampah plastik yang sangat besar, dan perusahaan-perusahaan seperti Danone, Nestle dan Unilever telah bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini akan menjadi kasus SDG17 yang sangat menarik. Bagaimana mereka mengelola isu-isu lainnya, seperti rantai pasokan serta sumber air, juga tak kalah menarik.

Indonesia sudah sejak 2017 memiliki regulasi keuangan berkelanjutan, dan sepanjang 2018 bank-bank Buku 4 sibuk menyiapkan dirinya untuk implementasi mulai 2019. Tetapi, pada beberapa bank, transisinya sudah dimulai jauh sebelum regulasi itu muncul. Dan itu jelas akan menjadi cerita keberlanjutan yang menarik. Bagaimanapun, sumberdaya finansial yang disalurkan lembaga jasa keuangan, dari sudut pandang keberlanjutan, bisa diarahkan untuk mendukung atau menghambatnya. Tak ada uang yang netral. Selama lembaga jasa keuangan tidak menimbang keberlanjutan dalam keputusan pembiayaannya, kemungkinan besar hasilnya adalah hambatan terhadap keberlanjutan. Ketika bank mulai menimbang keberlanjutan, proses dan hasilnya akan sangat menarik untuk dilihat.

 

Agenda untuk Buku yang Lain

TPB kerap dikritik oleh para pakar karena implementasinya sepertinya tidak cukup berani mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, seperti sektor-sektor ekonomi yang harus dimatikan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan keberlanjutan. Sektor apa saja dan kapan sektor itu harus diakhiri biasanya tidak dibahas dengan serius. Padahal, target-target TPB itu punya kurun waktu pencapaian yang jelas. Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan yang berada pada sektor yang tak kompatibel dengan TPB itu dibiarkan tetap eksis?

Perusahaan-perusahaan yang sudah ada pada sektor yang mungkin dioptimasi untuk menjadi berkelanjutan saja bukannya tak menghadapi masalah ketika berhadapan dengan idealisme TPB. Dalam dokumen yang terbit di tahun 2015, Make It Your Business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC memberikan gambaran bahwa ternyata bisnis dan para pemangku kepentingannya di tingkat global memiliki prioritas TPB yang berbeda. Ketika bisnis ditanya tentang lima prioritas tertingginya, jawabannya adalah kerja dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, energi yang terjangkau dan bersih, perubahan iklim, dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di sisi lain, pemangku kepentingan merujuk urutan prioritas yang berbeda, yaitu penghilangan kelaparan, perubahan iklim, pendidikan, penghilangan kemiskinan, serta air bersih dan sanitasi. Hanya perubahan iklim yang sama-sama berada di peringkat lima besar.

Kalau demikian adanya, bagaimana caranya mencari titik temu di antara prioritas TPB perusahaan versus masyarakat? Tentu bisa saja jawabannya adalah dengan cara memastikan masyarakat dipenuhi prioritasnya lewat mekanisme lain. Kebijakan publik dan filantropi adalah dua yang paling tampak. Tetapi, bukankah Hoek dan Elkington menyatakan bahwa TPB adalah peluang bisnis? Tidakkah seharusnya ada bisnis yang ditemukan untuk menjawab prioritas TPB yang disampaikan oleh masyarakat itu. Mungkin bukan dengan pendekatan bisnis komersial, melainkan dengan pendekatan bisnis sosial, yang semakin kuat kedudukan kontribusinya di mata TPB.

Terakhir, baru beberapa hari lalu saya membaca Target‐Setting for Ecological Resilience: Are Companies Setting Environmental Sustainability Targets in Line with Planetary Thresholds? Artikel Merriam Haffar dan Cory Searcy yang diterbitkan dalam jurnal Business Strategy and Environment Vol. 27/7 2018. Jawaban atas pertanyaan itu menggelisahkan. Majoritas perusahaan yang mereka teliti belum membuat koneksi yang jelas antara target-target keberlanjutan yang mereka buat dengan batas-batas resiliensi alam. Mereka yang merasa dan/atau mengklaim telah berkelanjutan sekalipun sesungguhnya masih berada pada situasi less unsustainable, belum benar-benar sudah ada di tataran sustainable. Padahal, dengan tantangan yang kita hadapi sekarang, dunia butuh perusahaan—dan seluruh aktor pembangunan lainnya untuk berada pada tataran praktik restoratif hingga regeneratif.

Tetapi, itu semua berada di luar cakupan buku yang panduan praktis yang ditulis Maya. Bagaimanapun, Maya telah menuliskan panduan yang sangat bermanfaat untuk para profesional keberlanjutan yang terutama bekerja di dalam perusahaan, juga para konsultan, yang hendak memanfaatkan bisnis sebagai kekuatan (menuju) keberlanjutan. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit perlu disimpan dan dijawab oleh pihak lain lewat publikasi lainnya. Untuk apa yang sudah dituliskan Maya, kita semua perlu mengucapkan rasa terima kasih yang dalam.

–##–

 

Sumber: https://www.hijauku.com/2019/01/09/resensi-buku-memanfaatkan-bisnis-sebagai-kekuatan-keberlanjutan/

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Leave a Reply

Join Our Newsletter Today On The Writers Social Investment

Stay updated with all latest updates,upcoming events & much more.
Subscribe
SUBSCRIBE NOW
close-link
%d bloggers like this: