Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan Tambang

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
 

 

CSR dan Keberlanjutan Perusahaan Tambang

Perusahaan kini diharapkan untuk berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan, selain memiliki kepentingan untuk mengupayakan keberlanjutan entitasnya sendiri.  Pembangunan berkelanjutan ingin mencapai kondisi masyarakat di masa sekarang dan masa depan yang dapat terus memenuhi kebutuhannya dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem yang sesuai.  Untuk mencapai kondisi itu, bukan saja seluruh aktor pembangunan generasi sekarang seharusnya tidak merusak ekosistem, melainkan juga harus meningkatkan daya dukung dan daya tampungnya.  Hanya di atas ekosistem yang sehat saja bisa dibangun masyarakat yang secara sosial harmonis dan secara ekonomi menyejahterakan.

Untuk dapat berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan—yang sekarang telah diformulasikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs)—perusahaan dalam sektor apapun, termasuk pertambangan, harus melakukan pengelolaan dampak yang sesuai dengan bisnis intinya.  Pengelolaan dampak positif dan negatif dilakukan dengan cara identifikasi dan maksimisasi (untuk dampak positif), serta identifikasi, penghindaran, minimisasi, rehabilitasi, dan kompensasi (untuk dampak negatif).  Pengelolaan dampak keputusan dan operasi perusahaan inilah yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR).

Tanggung jawab sosial, menurut SNI ISO 26000:2013 memiliki 7 subjek inti, yaitu tata kelola, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.  Dengan demikian, perusahaan yang ingin benar-benar bertanggung jawab sosial harus mengelola dampaknya dalam ketujuh aspek tersebut, sesuai dengan ekspektasi yang dinyatakan di dalam standar tersebut.

Kalau di banyak perusahaan dan pemangku kepentingan di Indonesia kerap CSR disamakan dengan pengembangan masyarakat, dari dokumen tersebut bisa disimpulkan bahwa pelibatan dan pengembangan masyarakat adalah bagian dari CSR.  Pelibatan masyarakat dinyatakan sebagai ekspektasi untuk melakukan konsultasi dengan mereka yang berpotensi terkena dampak operasi perusahaan, sementara pengembangan masyarakat akan dijelaskan lebih jauh pada bagian berikut. Dalam CSR, subjek inti ini sangatlah penting bagi pemangku kepentingan yang spesifik, yaitu masyarakat, dan menjadi semakin penting bagi perusahaan yang bergerak di negara-negara berkembang, terlebih yang bekerja di industri ekstraktif.

Pengembangan Masyarakat dengan SLA

Pengembangan masyarakat (community development) sendiri adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok masyarakat rentan dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri serta sumberdaya dari pihak lain.  Sumberdaya dari pihak lain itu—baik dari pemerintah, perusahaan, donor, LSM, dan lainnya—bersifat komplementer (melengkapi) dan suplementer (menambahkan) sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat rentan yang menjadi sasaran pengembangan masyarakat.

Di dalam penjelasan berbagai teori tentang pengembangan masyarakat dijelaskan bahwa pengembangan masyarakat artinya sama dengan pemberdayaan masyarakat (community development is community empowerment), sehingga biasanya hanya salah satu saja yang disebutkan, karena artinya memang bisa saling dipertukarkan.  Terkadang, pemberdayaan masyarakat sengaja dipilih sebagai istilah yang dipergunakan karena lebih menekankan pada sasarannya, yaitu kelompok masyarakat yang tidak berdaya atau rentan.

Kelompok masyarakat rentan sendiri dijelaskan sebagai kelompok yang mengalami kekurangan satu atau lebih dari jenis-jenis modal yang perlu dimiliki masyarakat agar menjadi sejahtera dan mandiri.  Terdapat lima jenis modal itu, yaitu modal insani (human capital), berupa kesehatan dan pendidikan; modal finansial (financial capital) berupa sumber nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; modal fisikal (physical capital) berupa infrastruktur yang memudahkan dan melancarkan aktivitas; modal sosial (social capital) berupa kondisi hubungan masyarakat yang baik; dan modal natural (natural capital) berupa sumberdaya alam yang mampu menopang kehidupan masyarakat di atasnya.

Gambar 1. Sustainable Livelihoods Approach (SLA) dalam Pengembangan Masyarakat

Kelima jenis modal tersebut perlu dipahami dalam konteks kerentanan (vulnerability context), berupa kejutan (shocks), kecenderungan (trends), dan musim (seasonality).  Kejutan bisa datang berupa bencana yang membuat kehidupan menjadi porak poranda.  Kecenderungan merupakan kondisi jangka panjang yang bisa diperkirakan akan membawa kerentanan menjadi lebih buruk, termasuk mengubah mereka yang tadinya tidak rentan menjadi rentan.  Musim, bagi banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam juga sangat bisa mengubah kerentanan.  Di perkotaan sekalipun, kelompok-kelompok masyarakat tertentu bisa menjadi sangat rentan, seperti halnya dalam kasus banjir di musim hujan.

Pada masyarakat sekitar pertambangan, selain kejutan dan musim yang memang menjadi konteks kerentanan di masyarakat manapun, penting disadari adanya kecenderungan yang terkait dengan sifat industri ini.  Pertambangan banyak memberikan peluang ketenagakerjaan dan perkembangan bisnis lokal bagi masyarakat, sejak fase konstruksi dan terutama di sepanjang operasinya.  Namun, pertambangan akan berakhir pada titik tertentu, sehingga penutupan tambang menjadi kecenderungan yang pasti bahwa suatu saat masyarakat akan kehilangan modal finansialnya, terutama bagi yang selama ini terkait dengan ekonomi pertambangan.

Lebih jauh daripada itu, pengembangan masyarakat oleh perusahaan tambang yang biasanya memberikan penguatan modal insani berupa program kesehatan dan pendidikan akan sangat menurun menjelang penutupan dan akan benar-benar berakhir ketika perusahaan tambang keluar dari lokasi.  Infrastruktur yang tadinya dibangun dan dipelihara oleh perusahaan, kemudian akan mengalami penurunan karena tidak lagi dipelihara, sehingga modal fisikal yang dimiliki masyarakat juga bisa tergerus.  Dan, apabila perusahaan tambang tidak benar-benar mengembalikan kondisi alam menjadi baik setelah pertambangan berakhir, maka modal natural yang dimiliki oleh masyarakat bukan saja menurun, bahkan bisa hilang sama sekali.

Oleh karena itu, dari sudut pandang SLA (lihat Gambar 1), pengembangan masyarakat di sekitar tambang sesungguhnya bukan saja merupakan upaya memastikan kelompok masyarakat rentan bisa meningkat kesejahteraannya sepanjang perusahaan tambang beroperasi, melainkan juga adalah upaya untuk memastikan bahwa jumlah seluruh kapital yang ada di masyarakat cukup untuk melanjutkan kehidupan yang sejahtera dan mandiri tanpa kehadiran perusahaan tambang.  Ujian terbesar dari pengembangan masyarakat perusahaan tambang bukanlah kondisi masyarakat selama mereka hadir menjalankan projek dan program pengembangan masyarakat sepanjang fase konstruksi dan operasi, melainkan kondisi masyarakat ketika mereka sudah tak lagi ada di lokasi tersebut.

Kebijakan, kelembagaan, proses dan strategi pengembangan masyarakat yang ada di pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan pertambangan, karenanya, perlu diarahkan sepenuhnya untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat rentan untuk bisa sejahtera dan mandiri—yang dicapai ketika perusahaan tambang masih beroperasi dan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sesudahnya.  Dalam SLA, kondisi tersebut dijabarkan sebagai kondisi yang lebih baik berupa: pendapatan yang lebih tinggi, kesejahteraan yang meningkat, kerentanan yang berkurang, keamanan pangan yang terjaga, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.  Kelima kondisi tersebut adalah tujuan tertinggi dalam pengembangan masyarakat pertambangan.

Masalah dengan Regulasi PPM

Dari sudut pandang pemerintah pusat, regulasi mengenai Cetak Biru PPM Provinsi dan Rencana Induk PPM Perusahaan Tambang penting dibaca sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut.  Apabila tidak, maka tidak ada perbedaan antara merencanakan pengembangan setahunan—sebagaimana yang selama ini berjalan—dengan merencanakan pengembangan masyarakat hingga selesainya masa operasi perusahaan.  Baik pemerintah provinsi maupun perusahaan tambang perlu menekankan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pascatambang sebagai visi yang hendak dicapainya.

Oleh karena itu, sebetulnya akan sangat baik apabila kedua dokumen yang diwajibkan dibuat oleh Kementerian ESDM itu dibuat dengan mengikuti pendekatan SLA secara kokoh—karena SLA adalah salah satu pendekatan atas pengembangan masyarakat yang dinilai paling kokoh sekarang.  Sayangnya, regulasinya tidak demikian.  Regulasi tersebut membagi pengembangan masyarakat menjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pembangunan ekonomi; pengembangan sosial, budaya, dan lingkungan; penguatan kelembagaan; dan pembangunan infrastruktur.

Kalau ditelisik lebih dalam, lantaran tidak dimanfaatkannya pendekatan SLA yang mapan, ada banyak hal yang membingungkan di dalam kategorisasi itu.  Di dalam IPM sudah ada ukuran pendapatan, sementara di dalam pembangunan ekonomi hal itu jelas menjadi indikator paling pentingnya.  Sementara, di dalam penguatan kelembagaan juga ditemukan berbagai kelembagaan ekonomi.  Hal ini menunjukkan pengulangan dan percampuran yang membingungkan bagi banyak perusahaan.  Dengan menggunakan SLA secara konsisten, seluruh hal yang disebutkan itu seharusnya masuk ke dalam modal finansial, sementara IPM minus ukuran pendapatan secara tepat bisa dimasukkan ke dalam modal insani.

Isu yang lain lagi terkait dengan modal natural yang dimasukkan bersama-sama dengan sosial dan budaya.  Bukan saja hal itu mencampurkan dua jenis modal yang seharusnya dianalisa secara terpisah sebagai prasyarat kesejahteraan masyarakat, melainkan juga bisa mengaburkan pentingnya modal natural bagi kesejahteraan masyarakat di masa sekarang dan mendatang.  Kesehatan ekosistem kini mendapatkan tempat yang sangat spesial di mata definisi pembangunan berkelanjutan, tetapi pada regulasi PPM ini malah dijadikan bagian yang lebih kecil.  Akibat ikutannya mungkin adalah pemerintah provinsi dan perusahaan tambang tidak akan melihatnya sebagai program yang paling penting dalam menentukan kehidupan masyarakat, dan hanya memberikan sumberdaya finansial, personel, dan organisasi yang sedikit saja.

Tetapi, agaknya tak akan ada provinsi dan perusahaan tambang yang berani membuat Cetak Biru dan Rencana Induk itu menjadi lebih masuk akal secara teoretis.  Memerdebatkannya dengan para pejabat ESDM yang mengurusi PPM mungkin juga tak ada manfaatnya, karena mereka memang sama sekali bukan pakar pengembangan masyarakat yang mengetahui konsep dan teori pengembangan masyarakat dengan benar.  Dari pilihan nama regulasi yang ganjil saja sudah jelas menerangkan ketidakpahaman itu.  Sementara, kekakuan birokratis bakal tidak mengizinkan penamaan judul atau urutan yang tidak sesuai dengan regulasi.

Penyatuan Tiga Kepentingan

Dokumen Cetak Biru adalah bagian dari pemenuhan regulasi Kementerian ESDM yang berlaku untuk seluruh provinsi penghasil tambang dan wajib diikuti oleh perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di seluruh Indonesia.  Sebagai cetak biru di tingkat provinsi, dokumen tersebut menjelaskan visi dan misi PPM di tingkat provinsi, serta apa saja strategi serta sasaran program dan projek yang harus atau dapat dipilih oleh perusahaan-perusahaan tambang untuk berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi tersebut, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

Gambar 2. Seluruh Pertimbangan dalam Menyusun Rencana Induk PPM

Pengembangan masyarakat, termasuk oleh perusahaan pertambangan, tidak bisa mengabaikan berbagai kepentingan, dan menurut IFC (2010), kepentingan yang harus ditimbang di dalam pengembangan masyarakat itu adalah prioritas masyarakat sendiri, yang konsisten dengan prioritas pembangunan pemerintah, dan mendukung tujuan bisnis perusahaan.  Dengan demikian, ketika perusahaan tambang membuat Rencana Induk PPM perlu memasukkan pertimbangan ketiganya, dan tidak bisa mengasumsikan bahwa Cetak Biru PPM yang dibuat oleh pemerintah provinsi tempat mereka beroperasi sebagai satu-satunya sumber rujukan kepentingan pemerintah.  Seluruh pertimbangan yang perlu diambil ketika perusahaan tambang membuat rencana jangka panjang pengembangan masyarakat ditampilkan pada Gambar 2.

Untuk dapat memahami prioritas pembangunan menurut masyarakat, maka perusahaan perlu untuk berpartisipasi aktif di dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di desa-desa yang terdampak operasinya. Selain itu, perusahaan perlu untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan, untuk mengetahui secara objektif apa saja isu-isu material dari operasinya, dan siapa saja pemangku kepentingan terkait dengan setiap isu tersebut.  Di dalam pemetaan pemangku kepentingan tersebut, akan juga diketahui siapa saja di antara pemangku kepentingan yang termasuk di dalam kelompok masyarakat rentan.

Untuk mengetahui lebih mendalam soal modal apa saja yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, serta kebutuhan apa saja yang mereka rasakan—juga untuk menentukan sumberdaya apa saja yang masih diperlukan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dengan modal yang tersedia secara lokal—diperlukan penilaian kebutuhan dan aset masyarakat (community needs and assets assessment).  Pada setiap kelompok sasaran yang hendak diintervensi oleh pengembangan masyarakat oleh perusahaan, perlu juga dilakukan pengukuran data dasar kelima jenis modal yang mereka miliki.  Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kelak bisa diketahui apakah memang benar-benar terjadi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian pada kelompok sasaran pengembangan masyarakat.

Dari sisi prioritas pembangunan pemerintah, perusahaan tambang perlu melihat berbagai kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dan daerah yang jenisnya bisa dilihat pada Gambar 2 di atas.  Dokumen Cetak Biru yang disusun oleh pemerintah provinsi mungkin saja telah berupaya merangkai prioritas pembangunan dari dokumen-dokumen perencanaan yang ada.  Namun perusahaan tetap perlu untuk mengecek lebih jauh ke berbagai dokumen kebijakan dan regulasi yang disebutkan itu ketika membuat Rencana Induk PPM maupun Rencana Tahunan yang menjadi turunannya kelak.  Ada pula isu seperti provinsi yang belum menyelesaikan RAD SDGs-nya, KLHS-nya, dan sedang menyusun RPJMP-nya untuk mengikuti RPJMN 2020-2024, sehingga ada kemungkinan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten juga berubah dalam waktu dekat.  Oleh karena itu, dokumen Cetak Biru PPM ini harus dianggap sebagai salah satu saja, bukan satu-satunya, rujukan dari sisi pemerintah.

Demikian juga, perusahaan pertambangan sangat penting untuk melihat apa yang menjadi kepentingannya sendiri di dalam pengembangan masyarakat.  Hal ini termasuk dukungan masyarakat untuk operasi perusahaan (social license to operate), kepentingan reputasional, keuntungan finansial perusahaan, pemenuhan RKL/RPL dalam AMDAL, pemenuhan persyaratan PROPER terutama untuk peringkat Hijau dan Emas, hingga hasil monitoring dan evaluasi atas program yang sudah dijalankan sebelumnya.

Penyatuan ketiga kepentingan  tersebut menjamin pengembangan masyarakat oleh perusahaan tambang menjadi bisa diterima dan membawa manfaat optimal untuk para pemangku kepentingan.  Namun, tentu yang paling penting adalah kesadaran bahwa tujuan pengembangan masyarakat pertambangan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok masyarakat rentan selama perusahaan beroperasi dan menjamin kesejahteraan dan kemandirian itu tetap atau bahkan meningkat ketika perusahaan sudah selesai beroperasi.  Tanpa tujuan itu sebagai pemandu, pengembangan masyarakat pertambangan hampir pasti tidak akan mencapai hasil yang seharusnya.