Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara membawa beberpa konsekuensi, di antaranya peraturan-peraturan turunannya.  Salah satu peraturan turunan yang dibuat adalah Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Regulasi turunan tersebut bukan sekadar menyatakan bahwa perusahaan pertambangan mineral dan batubara wajib melaksanakan PPM sepanjang daur (eksplorasi hingga pascatambang), melainkan juga wajib membuat Rencana Induk (Masterplan) PPM yang dikonsultasikan dan dilaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM.

Di sisi lain, regulasi yang sama juga mewajibkan pemerintah provinsi yang di daerahnya terdapat pertambangan untuk membuat Cetak Biru (Blueprint) PPM yang memberikan petunjuk bagi perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya dalam membuat Rencana Induk PPM.  Oleh karena itu, sesungguhnya pembuatan Cetak Biru PPM sesungguhnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan manakala sebuah provinsi memiliki sektor pertambangan di dalam wilayahnya.

Namun demikian, sesungguhnya urusan Cetak Biru PPM bukanlah sekadar pemenuhan regulasi—walaupun tentu saja pemenuhan regulasi adalah hal yang teramat penting.  Ada beberapa pertimbangan lain yang, menurut hemat saya, membuat Cetak Biru PPM menjadi sangat penting, terutama sebagai peluang pembangunan bagi setiap provinsi penghasil tambang.

Pertama, dengan memiliki Cetak Biru PPM maka pemerintah provinsi akan bisa membuat perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di dalamnya melakukan pengembangan masyarakat dengan benar, hingga selesai operasinya, bahkan hingga pascatambang.  Kalau selama ini banyak perusahaan tambang yang kurang bertanggung jawab meninggalkan kerugian bagi masyarakat (dan lingkungan), dengan Cetak Biru PPM, maka komitmen perusahaan akan dituangkan sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi.

Saya sudah melakukan penyisiran berbagai dokumen dan standar terkait dengan konsep pertambangan berkelanjutan.  Salah satu kesimpulan penting yang saya dapati adalah bahwa aspek sosial dari pertambangan berkelanjutan relatif tertinggal dibandingkan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.  Ketika fokus saya arahkan pada fase pascatambang, ketertinggalan itu terasa semakin jauh.  Bahkan, lembaga internasional terkemuka dalam bidang tambang sekalipun baru saja mengeluarkan dokumen aspek sosial penutupan tambang yang baru di bulan Februari 2019.  Dokumen itu menggantikan dokumen yang lama, dan jauh tertinggal, yang terbut lebih dari satu dekade lampau.

Di Indonesia, kondisi ini juga sama saja.  Kita tahu ada regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang membuat Rencana Penutupan Tambang (RPT).  Namun, isi RPT tersebut sangatlah kental dengan aspek teknis dan lingkungan belaka.  Sudah lama dikembangan indikator untuk menilai secara lingkungan apakah perusahaan tambang itu sudah boleh dinyatakan selesai kewajibannya, tapi tak ada indikator yang sama untuk aspek sosial.  Cetak Biru PPM sesungguhnya bisa menegaskan hal tersebut.

Kedua, sifat PPM yang mengatur pengelolaan sosial sepanjang daur menjamin masyarakat di sekitar lokasi pertambangan akan terus mendapatkan pengembangan masyarakat dari perusahaan pertambangan hingga pascatambang.  Hal ini bukan saja menjamin keberlangsungan penghidupan masyarakat sepanjang masa tambang, melainkan juga setelah perusahaan tambang.  Cetak Biru bisa mengarahkan agar masyarakat, terutama kelompok rentan, menjadi mandiri sebelum perusahaan tambang selesai masa operasinya.

Hal ini agaknya harus dinyatakan sebagai tujuan penutupan tambang dari aspek sosial.  Cetak Biru PPM harus bisa menjawab pertanyaan: bagaimana kondisi masyarakat, terutama kelompok rentan, yang berada di sekitar tambang yang sudah bisa ditinggalkan.  Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah provinsi yang membuat Cetak Biru PPM memanfaatkan Sustainable Livelihoods Approach, yang dapat mengukur kuantitas dan kualitas modal insani, ekonomi, infrastruktur, sosial dan natural yang dimiliki oleh masyarakat.  Ini sangat penting untuk bisa meyakinkan seluruh pemangku kepentingan bahwa mereka memang sudah menyongsong kesejahteraan dan kemandiriannya, dan dapat meneruskan kondisi hidup mereka yang lebih baik setelah tambang berhenti beroperasi.

Ketiga, pemerintah provinsi bisa mendapatkan manfaat dengan koodinasi pembangunan daerah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten di mana perusahaan-perusahaan tambang beroperasi, juga dengan perusahaan tambang dan masyarakatnya.  Tumpang tindih program dan projek pembangunan bisa dihindari, dan sinergi yang saling menguntungkan bisa dibangun di antara seluruh aktor pembangunan.

Kemitraan adalah kata yang mudah diucapkan, namun secara konseptual sebetulnya membutuhkan elaborasi yang canggih.  Pemerintah provinsi yang membuat PPM perlu untuk menegaskan prinsip-prinsipnya, bagaimana kelembagaan kemitraan tersebut, serta prosedur yang perlu ditaati oleh seluruh yang terlibat.  Ini berarti Cetak Biru PPM tak bisa dibuat secara unilateral, melainkan harus secara sungguh-sungguh dibangun bersama para pemangku kepentingan di dalam provinsi bersangkutan.

Keempat, masyarakat bukan saja akan meningkat kesejahteraannya, namun juga bisa diupayakan untuk menjadi masyarakat yang rukun dengan seluruh pemangku kepentingan.  Di banyak daerah pertambangan, konflik dengan masyarakat lokal sangatlah menonjol.  Cetak Biru PPM bisa meminimalkan hal tersebut, sehingga konflik yang berbiaya mahal bisa dihindarkan.

Memang pengembangan masyarakat bukanlah alat untuk melakukan resolusi konflik.  Namun, pengembangan masyarakat yang tepat tentu bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas modal sosial yang bisa membuat guyub masyarakat.  Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas modal ekonomi yang terjadi pada kelompok masyarakat rentan tentu akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar-kelas di masyarakat, dan akibatnya adalah turunnya kecemburuan sosial yang bisa memicu konflik.  Oleh karena itu Cetak Biru PPM sangat penting untuk memerhatikan peningkatan modal ekonomi dan sosial ini.

Kelima, pemerintah provinsi dapat memasukkan seluruh kewajiban sosial (dan lingkungan) yang berasal dari berbagai regulasi ke dalam Cetak Biru PPM, sehingga perusahaan pertambangan bisa diarahkan untuk memenuhi seluruh regulasi tersebut dengan tertib.  Kebanyakan ketidakpatuhan terhadap regulasi berasal dari ketidaktahuan atas seluruh kewajiban apa saja yang melekat kepada setiap entitas usaha.  Cetak Biru PPM Provinsi bisa menjadi semacam kompendium yang menjelaskan semua kewajiban sosial perusahaan pertambangan.

Keenam dan terakhir, pemerintah provinsi bisa menjadikan Cetak Biru PPM sebagai cara yang efektif untuk memberi arah bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

Pemerintah provinsi yang kebetulan sudah memiliki RAD SDGs akan berada pada posisi yang sangat diuntungkan, lantaran Cetak Biru PPM-nya bisa diselaraskan dengan RAD.  Namun, bagi provinsi yang belum memilikinya, Cetak Biru PPM bisa menjadi dorongan bagi penyelesaian RAD.  Penting pula untuk disadari bahwa Bappenas sedang menyusun Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pencapaian SDGs di Indonesia.  Dokumen yang masih berupa draft tersebut sangat penting untuk diacu dalam Cetak Biru PPM.

Demikianlah.  Selain pemenuhan kewajiban yang dinyatakan di dalam Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri ESDM, sesungguhnya pembuatan Rencana Induk PPM merupakan peluang bagi seluruh provinsi penghasil tambang untuk menguatkan sinergi pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, serta untuk mencapai target-target SDGs.  Oleh karena itu, pembuatan Cetak Biru PPM sangat direkomendasikan untuk segera dilaksanakan.