Oleh: Agung ComDev
Senior Consultant Social Investment Indonesia

Sahabat CSR, berdasarkan Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk PPM.

Permen di atas kemudian lebih diperjelas lagi dalam Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepmen ini berisi dua hal penting yaitu (1) Pedoman Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM, (2) Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM.

Point ke 1 adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan point ke 2 tanggung jawab badan usaha pertambangan.

Sahabat CSR, logika idealnya seharusnya blue print duluan, baru kemudian rencana induk. Tetapi ternyata belum semua daerah punya blue print PPM. Dalam catatan saya baru Kaltim dan Kaltara. Sedang proses adalah Kalteng dan Kalsel.

Dalam konteks kebutuhan, badan usaha pertambangan dapat melangkah lebih dulu tanpa menunggu diterbitkannya blue print PPM. Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas PPM badan usaha pertembangan segera terarah.

Ada 2 hal penting yang akan memudahkan sahabat CSR dalam menyusun rencana induk yaitu: (1) Lakukan lebih dulu pemetaan sosial (social mapping); (2) Kumpulkan dokumen RPJP Daerah, RPJM Daerah, RTRW daerah termasuk perencanaan tingkat desa pada cakupan wilayah terdampak perusahaan; (3) Susunlah matriks perencanaan program utama PPM sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018; (4) Susunlah dokumen lebgkap rencana induk PPM sesuai format dalam Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018.

Langkah 1 sd 4 yang paling urgen adalah pont no 1. Social mapping sangat penting untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat terdampak di sekitar tambang. Bagaimana kondisi five capital mereka? Siapa saja aktor penting dan bagaimana hubungannya? Apa saja masalah dan kebutuhan mereka?

Dengan social mapping yang dikerjakan dengan baik maka proses 3 point berikutnya tidak terlalu rumit.

Bila kita perhatikan Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 maka pola pendekatan yang diambil adalah SLA (sustainable livelihoods approach) dengan five capitals nya. Oleh karena itu agar kuat perencanaanya maka perlu dipelajari juga terkait SLA.

Setidaknya ada 8 program utama PPM yang perlu dirumuskan oleh Badan Usaha Pertambangan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, (4) Kemandirian ekonomi, (5) Sosial dan Budaya, (6) Lingkungan, (7) Kelembagaan komunitas, (8) Infrastruktur.

Ada pertanyaan penting, berapa besaran anggaran untuk program PPM yang harus dikeluarkan oleh Badan Usaha Pertambangan? Sampai tulisan ringan ini dipublish belum ada aturan khusus terkait hal ini untuk perusahaan swasta. Apakah dalam waktu dekat ada aturan terkait hal ini? Kita lihat perkembangannya.

Tetapi kalo perusahaan BUMN sudah dipatok 2% dari labanya untuk membiayai kegiatan CSR nya (PKBL) berdasarkan Permen Negara BUMN No. 4 Tahun 2007.

Semoga bermanfaat

27/06/2019