Jalal

Ketika Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan berunding untuk mendapatkan saham majoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), terdapat empat butir perundingan yang diketahui secara luas oleh publik. Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PTFI akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).  Kedua, divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Ketiga, PTFI membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur. Terakhir, stabilitas penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan penerimaan melalui KK selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PTFI.

Keempat butir tersebut telah disetujui, dan majoritas saham PTFI kini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BUMN PT Inalum.  Namun demikian, sesungguhnya ada satu hal lagi yang walaupun tidak masuk ke dalam butir perundingan tersebut namun secara efektif mengikat PTFI, yaitu terkait dengan pengelolaan lingkungan, terutama tailing.  Banyak pemangku kepentingan yang berharap bahwa pengelolaan lingkungan (dan sosial) masuk ke dalam butir perundingan secara formal lantaran di masa lalu banyak isu yang terkait dengan keduanya.

Oleh karena itu, ketika akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan SK Menteri LHK No. 175/2018 tentang Pengelolaan Tailing PTFI, banyak pihak yang melihatnya secara positif.  SK Menteri LHK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri LHK No. 594/2018 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PTFI, dan perubahannya yang dikeluarkan melalui SK Menteri LHK No. 101/2019.  Dengan terbitnya ketiga regulasi tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh PTFI terkait dengan tailing-nya antara tahun 2018 hingga 2024 sesungguhnya sudah menjadi sangat jelas.  Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lain bisa memantau dengan lekat apakah PTFI memang memenuhi apa yang sudah ditetapkan itu.

Untuk bisa mengetahui hal tersebut, tentu apa yang menjadi ketetapan dari Kementerian KLHK perlu dibuka kepada publik dengan sejelas-jelasnya.  Secara umum, apa yang dimuat di dalam regulasi tersebut adalah empat hal besar, yaitu penangangan material di area tambang (hulu), penanganan material di area pengendapan Ajkwa (Modified Ajkwa Deposition Area, biasa disingkat ModADA), penanganan material di daerah estuari (hilir), serta pemanfaatan tailing.

Dalam lampiran SK Menteri LHK No. 101/2019 itu bisa dilihat bahwa ada kewajiban PTFI berupa kajian dan ada yang berupa tindakan pengelolaan dan pemantauan, yang diuraikan ke dalam 11 butir kegiatan.  Ada 4 kajian yang harus dilakukan oleh PTFI dan tindak lanjutnya akan tergantung dari hasil kajiannya, yaitu kajian tentang kelayakan tanggul melintang di ModADA, kajian tentang kombinasi struktur hidraulik bagi pengambilan tailing, kajian tentang isolasi dampak pengendapan pada area estuari dan pantai, serta kajian pemanfaatan material urug untuk pengembangan wilayah.

Sementara, ada 7 butir kewajiban pengelolaan dan pemantauan yang perlu dilakukan oleh PTFI tanpa menunggu hasil kajian terlebih dahulu.  Ketujuh butir itu adalah pengurangan sedimen non-tailing dari Wanagon, pengurangan sedimen non-tailing dari area tambang, peningkatan retensi tailing melalui berbagai metode, pengendalian daerah pengendapan tailing hingga estuari, perluasan area hutan mangrove, pemanfaatan tailing untuk penutupan ruang tambang bawah tanah yang sudah tak dimanfaatkan (paste fill), serta pembangunan infrastruktur untuk kegiatan pemanfaatan tailing.

Regulasi tersebut secara detail memuat waktu pelaksanaan dan target yang harus dicapai.  Memang dalam beberapa butir masih terdapat target yang dinyatakan perlu dirundingkan kembali dengan KLHK dan perlu dibuatkan MoU-nya, namun secara umum sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh PTFI.  Dengan demikian, yang kemudian menjadi titik perhatian utama para pemangku kepentingan adalah apakah PTFI memang menjalankan kewajibannya itu dengan komitmen yang tinggi.

Di tahun 2018 tidak banyak yang bisa dilihat oleh para pemangku kepentingan, lantaran regulasi pertama soal roadmap, yaitu SK Menteri LHK No. 594/2018, baru dihasilkan di penghujung tahun.  Namun, di tahun 2019 ini akan ada banyak kegiatan yang perlu dilakukan oleh PTFI, diawasi secara lekat oleh KLHK, serta dipantau oleh para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian atas kinerja lingkungan PTFI.

Terkait dengan kajian, seluruhnya mulai dilaksanakan pada tahun ini dengan sebagian akan selesai di tahun 2020.  Tanggul melintang di ModADA harus selesai studi kelayakan teknisnya pada Agustus 2019, dan apabila layak secara teknis maka di tahun 2020 desain rekayasa detail serta perkiraan biayanya harus selesai, untuk kemudian diimplementasikan di tahun berikutnya.  Kajian struktur hidraulik untuk pengambilan tailing bahkan sudah harus selesai seluruhnya di tahun ini, dari pemodelan hingga kelayakan ekonominya, sehingga, apabila layak, maka di tahun 2020 implementasi sudah harus dilaksanakan.

Demikian halnya dengan apa yang menjadi kewajiban pengelolaan dan pemantauan.  Dalam kewajiban peningkatan retensi tailing, misalnya, PTFI harus mengambil 2 juta meter kubik tailing dan dimanfaatkan untuk meninggikan tanggul barat di tahun ini.  Sementara, sebanyak minimal 846.853 ton tailing akan dimasukkan ke dalam ruang tambang bawah tanah yang perlu ditutup.  Bengkel kerja pemanfaatan tailing untuk material konstruksi juga wajib selesai di tahun ini.

Apakah PTFI akan bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya di tahun 2019 masih harus dilihat hingga penghujung tahun. Namun, beberapa data yang dilaporkan PTFI ke KLHK menunjukkan perkembangan yang melampaui ekspektasi.  Hingga pertengahan April 2019, PTFI melaporkan telah menangkap sedimen sebanyak 936 ton di Kolam Pengendap Kasuang.  Padahal, targetnya adalah 1.400 ton padatan per tahun.  Ini berarti PTFI sudah mencapai hampir 67% target tersebut di penghujung kuartal pertama.  Hasil yang lebih tinggi lagi ditunjukkan di Kolam Pengendap 233, yang pada periode yang sama dilaporkan telah menangkap sedimen sebanyak 2.200 ton dari target 2.900 ton per tahun, atau lebih dari 75%.

Tentu saja, tidak dalam semua target angka-angka yang ditunjukkan sudah jauh melampaui ekspektasi.  Namun, dengan keputusan yang mengikat dari KLHK, komitmen yang tinggi dari PTFI untuk mematuhinya, serta pemantauan yang lekat dari seluruh pemangku kepentingan, maka tujuan pengelolaan tailing—yaitu untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, serta memaksimalkan dampak positifnya untuk pengembangan masyarakat dan daerah—akan bisa dicapai.

*Artikel ini juga dimuat di Kompas tanggal 20 Juni 2019