Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Ketika memaparkan bagaimana perusahaan sosial berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, tanggal 19 Juni yang lalu, saya mendapat pertanyaaan yang sebetulnya tidak begitu nyambung dengan tema tersebut. Mungkin lantaran lebih dari dua dekade berkecimpung di dunia pengembangan masyarakat oleh perusahaan, nama saya dilekatkan pada tema itu, jadilah pertanyaan yang agak menyimpang dari tema itu muncul.

Seorang peserta dengan antusias mengajukan sebuah pertanyaan tentang pengembangan masyarakat yang relatif jarang diajukan secara terbuka, karena banyak orang akan menyatakan bahwa itu adalah isu yang sensitif.  Dia mulai dengan kalimat-kalimat yang intinya adalah menyatakan bahwa masyarakat di sekeliling tempat perusahaannya beroperasi itu bukanlah masyarakat yang mudah diajak bekerjasama dalam projek-projek yang sifatnya pemberdayaan. Mereka gembira dengan pemberian donasi tetapi tidak beranjak lebih jauh daripada itu.

Dalam pernyataan-pernyataan awal itu, dia juga membandingkan dengan masyarakat di Jawa yang menurut dia jauh lebih bisa diberdayakan. Dia sendiri berasal dari daerah di mana dia bekerja sekarang, tetapi dia pernah ditugaskan untuk mengelola pengembangan masyarakat di Jawa, dan pengalamannya itu membuat dia bisa membandingkan.

Jadi, yang dia sampaikan adalah sebuah otokritik. Seandainya saja dia bukan orang setempat, kejujurannya itu mungkin akan punya konseskuensi tidak mengenakkan, lantaran puluhan pasang mata menyaksikannya.

Pertanyaannya sendiri bisa diduga, yaitu bagaimana cara menghadapi masyarakat yang demikian, yang jauh lebih suka mendapatkan bantuan tunai atau barang dari perusahaan, namun tak mau bekerja keras memberdayakan dirinya dengan bantuan perusahaan.

Saya sendiri berpikir bahwa label ‘pemalas’, ‘sulit diajak kerjasama’, ‘mau enaknya saja’, ‘oportunis’, ‘tidak jujur’, serta sederetan sebutan negatif untuk kelompok masyarakat itu sangat kerap disandarkan pada prasangka dan stereotipe belaka. Kalau kita berkeliling Indonesia, bahkan berkunjung ke tempat-tempat lain di Bumi ini, selalu saja bisa ditemukan mereka yang diberi label negatif itu. Ketika kita kemudian lebih mengenal mereka, biasanya label-label itu tak lagi bisa kita terima.

Karena pengalaman itu, saya lalu menyimpulkan bahwa percaya pada label negatif itu hanya membawa mudarat saja. Kalau memang ada perilaku dan kebiasaan suatu masyarakat yang bisa ditafsirkan sebagai negatif, kita pasti akan menemukan penjelasannya yang jauh lebih kompleks dibandingkan label itu.

Tetapi, saya memandang pertanyaan yang diajukan itu sesungguhnya lebih teknis.  Jadi, saya tak mau sekadar bilang ‘hilangkan prasangka’ lalu berpura-pura bahwa segalanya akan beres. Dan saya punya pengalaman yang bisa dibagi untuk mengupayakan hasil yang optimal dalam situasi tersebut.  Jadilah saya menjawab pertanyaan tersebut dengan tiga butir rekomendasi, yang akan bisa diimplementasikan dengan jauh lebih efektif bila kita sudah berupaya menghilangkan prasangka terlebih dahulu.

Pertama, bila saya punya waktu yang relatif sempit, sementara masyarakatnya menunjukkan bahwa mereka relatif sulit didekati—mungkin lantaran pengalaman buruk dengan pendatang, atau sekadar lelah lantaran terlalu banyak pendatang yang berkunjung (engagement fatigue)—maka satu-satunya cara adalah mencari orang-orang yang eksepsional di dalam masyarakat.  Mereka biasa disebut sebagai positive deviants, sementara kondisi yang mereka tunjukkan disebut positive deviance.

Bayangkan pada masyarakat yang dilabel ‘bodoh’ oleh pengamat eksternal yang tak berempati dan bersimpati, ternyata ditemukan orang-orang yang berpendidikan tinggi.  Mungkin ada satu rumah tangga yang seluruh anaknya berhasil mentas menjadi sarjana.  Ini berkali-kali saya temukan di lapangan.  Atau, ketika suatu masyarakat dibilang ‘jorok’, tetapi dari observasi singkat kita bisa temukan sebuah rumah yang bersih dan asri.  Ini juga termasuk kerap kita temukan.

Agaknya kita perlu melatih kepekaan untuk menemukan figur-figur eksepsional ini.  Mereka ada di tempat yang secara umum dilabel negatif, mereka juga menghadapi permasalahan dan tantangan yang sama dengan warga lainnya.  Tetapi, ‘entah mengapa’ mereka bisa menunjukkan pencapaian yang sangat berbeda.  Apa yang menyebabkan mereka bisa demikian itulah yang perlu digali.  Biasanya, mereka menyimpan nilai-nilai dan perilaku positif yang tak kita duga.  Dari mereka pula kita bisa mendapatkan informasi yang simpatetik atas apa yang sebetulnya terjadi di lingkungannya, dan rekomendasi soal apa yang bisa kita lakukan untuk intervensi pengembangan masyarakat.

Kedua, apabila kita punya waktu yang cukup panjang, dan sumberdaya yang memadai, bagaimanapun melakukan pemetaan sosial yang komprehensif perlu dilakukan.  Pemetaan sosial ini adalah kumpulan beberapa aktivitas yang membuat kita memiliki seluruh prasyarat pengetahuan untuk bisa melakukan intervensi pengembangan masyarakat.  Saya menyarankan siapapun melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping), penilaian aset dan kebutuhan masyarakat (community needs and assets assessment), dan studi data dasar sosial (social baseline study) agar bisa melakukan pengembangan masyarakat secara optimal.

Dengan pemetaan pemangku kepentingan yang komprehensif—sebagaimana yang dipandu oleh AA1000 Stakeholder Engagement Standard atau Stakeholder Research Toolkit yang dibuat oleh ICMM—maka perusahaan akan benar-benar bisa memahami siapa saja pemangku kepentingannya, isu yang mereka usung, profil pemangku kepentingan utama, serta jejaring yang mereka miliki.  Dari pemetaan pemangku kepentingan itu pula bisa diketahui persis siapa saja kelompok rentan yang perlu menjadi sasaran pengembangan masyarakat.  Kalau ini tak dilakukan, biasanya perusahaan akan mengandalkan asumsi atau infomasi parsial atau bahkan partisan untuk menentukan kelompok sasaran.

Apabila pemetaan pemangku kepentingan dilakukan, siapa saja yang menjadi kelompok sasaran akan jauh lebih tajam.  Ini kemudian perlu diikuti oleh upaya untuk mengetahui lebih dalam apa saja kebutuhan—bukan sekadar keinginan—yang mereka rasakan, selain aset yang mereka miliki dalam memenuhi kebutuhan itu.  Bila menggunakan Sustainable Livelihoods Approach, perusahaan juga bisa mengetahui apa saja konteks kerentanan yang dihadapi masyarakat.  Biasanya itu terkait dengan kejutan, tren, serta musim.  Untuk nantinya bisa mengetahui keberhasilan intervensi secara presisi, maka data dasar kondisi masyarakat sebelum diintervensi juga perlu diperoleh.

Dalam pengamatan saya, banyak perusahaan tak bersedia berinvestasi dalam studi-studi tersebut.  Banyak juga perusahaan yang tak punya sumberdaya finansial untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.  Anggaran pengembangan masyarakatnya difokuskan hanya untuk melaksanakan kegiatan.  Ini, menurut saja, adalah sumber kegagalan paling penting dari sisi perusahaan.  Mereka tak mengenal cukup baik masyarakatnya dan tak bersedia mengukur tingkat keberhasilan yang telah mereka capai. Tak mengherankan kalau kebanyakan perusahaan di Indonesia tak beranjak dari sekadar menginformasikan jumlah uang yang mereka gelontorkan ke masyarakat.  Padahal, seperti kata pakar pengembangan masyarakat Luc Zandvliet dan Mary Anderson, “There is NO CORRELATION (and sometimes even an inverse correlation!) between the amount of money a company spends on community projects and the quality of its relationship with the community.”

Ketiga, saya merekomendasikan perusahaan untuk mengadopsi paradigma yang paling kokoh dalam pengembangan masyarakat, yaitu investasi sosial.  Sama dengan investasi pada umumnya, sumberdaya yang dikeluarkan haruslah dipastikan mendatangkan keuntungan.  Hanya saja, dalam hal ini belum tentu yang dimaksud itu bentuknya keuntungan finansial bagi investornya, melainkan juga bisa berupa keuntungan reputasional dan operasional.

Salah satu biang kerok dari berantakannya pengembangan masyarakat oleh perusahaan adalah bahwa masih banyak di antara pimpinan perusahaan—bahkan hingga pelaksana pengembangan masyarakatnya sendiri—yang menganggap bahwa pengembangan masyarakat adalah sekadar mengeluarkan sedekah, tanpa pertanggungjawaban yang ketat atas sumberdaya yang dikeluarkan itu.  Padahal, sumberdaya itu harus dipertanggungjawabkan kepada para pemilik modal.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga terkemuka seperti ISO dan IFC di tingkat global, CSR Asia di tingkat regional, juga para pakar seperti Jane Nelson dari Universitas Harvard secara tegas menyatakan bahwa pengembangan masyarakat oleh perusahaan harus dilihat sebagai investasi.  Mereka juga menegaskan bahwa keuntungan untuk investor (perusahaan) haruslah didahului manfaat untuk investe (masyarakat), yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian.

Lalu mengapa masyarakat seperti tak bersedia diajak bekerjasama dalam program dan projek yang mengarah kepada kemandirian?  Di antara yang saya perhatikan di banyak kasus adalah perusahaan gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka sungguh-sungguh dalam upayanya.  Paradigma investasi sosial yang diusung oleh IFC, misalnya, mengajarkan agar perusahaan punya anggaran untuk quick impact projects—projek yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat tapi bisa mendatangkan manfaat yang jelas—dan long term investments—projek pemberdayaan dalam jangka lebih panjang—namun juga discretionary funds atau cadangan dana untuk donasi yang akan memungkinkan perusahaan responsif atas kebutuhan mendesak dari masyarakat.

Saya sudah melihat kasus-kasus di mana masyarakat yang marah lantaran tak ada projek pengembangan masyarakat oleh perusahaan yang tampak mendatangkan manfaat bagi mereka dalam jangka waktu yang singkat.  Saya juga sudah melihat, walau pada kasus yang jauh lebih sedikit, hubungan yang panas akibat perusahaan ngotot bahwa hanya projek pemberdayaan saja yang mereka akan biayai.  Kasus yang paling banyak mungkin adalah kesalahan perusahaan yang menempatkan seluruh atau sebagian besar anggarannya pada donasi belaka.  Masyarakat yang terbiasa menerima donasi selama bertahun-tahun, tentu sulit diajak untuk berpikir dan bertindak dalam kerangka waktu yang lebih jauh.

Dengan berefleksi atas seluruh kasus pengembangan masyarakat yang telah saya saksikan, saya percaya bahwa pembagian anggaran yang ideal menurut IFC—sekitar 25% untuk projek yang bisa menghasilkan dampak segera, 65% untuk projek pemberdayaan jangka panjang, dan 10% untuk cadangan donasi—adalah relatif tepat.  Tetapi, setiap perusahaan perlu untuk menimbang konteks lokal masing-masing, yang mungkin akan menghasilkan proporsi yang berbeda.  Walaupun saya percaya tidak akan terlampau jauh dari saran IFC.  Juga, untuk sampai pada proporsi yang ideal itu membutuhkan waktu, apalagi bila selama ini perusahaan sudah telanjur menaruh donasi dalam proporsi yang tertinggi.