Jalal
Ketua Dewan Penasehat – Social Investment Indonesia
Kepala Badan Kompetensi – Corporate Forum for Community Development

“There is NO CORRELATION (and sometimes even an inverse correlation!) between the amount of money a company spends on community projects and the quality of its relationship with the community.”

Luc Zandvliet dan Mary Anderson, 2009

Pertanyaan yang Ketinggalan Zaman

Hampir setiap kali saya memberikan pelatihan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan terutama bila terkait pengembangan masyarakat, pertanyaan yang sama muncul. “Mas, berapa persen sebetulnya dana CSR atau comdev itu?” Sampai sekarang, agaknya itu merupakan pertanyaan favorit para peserta pelatihan. Setiap kali saya mendengar pertanyaan itu, sebetulnya kesedihan mendalam saya rasakan, lantaran jawaban atas pertanyaan tersebut, di level internasional, sudah diberikan secara memuaskan di bulan Januari tahun 1995. Kalau hampir 25 tahun kemudian pertanyaan yang sama masih muncul, rasanya bilangan tahun itu menunjukkan ketertinggalan pemahaman pemangku kepentingan Indonesia atas CSR.

Before-Profit Social Responsibility: Turning the Economic Paradigm Upside Down adalah judul artikel yang ditulis Young Chul Kang dan Donna Wood. Artikel itu merupakan bagian dari Proceedings of the International Association for Business and Society ke-6, dan dimuat di halaman 809-829. Judul artikelnya sangat jelas menggambarkan isinya. CSR itu sifatnya mendahului keuntungan, alias merupakan investasi. Jadi, alih-alih merupakan cara untuk mengeluarkan sejumlah proporsi tertentu dari keuntungan, CSR itu adalah investasi agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan.

Paradigma tersebut kemudian menghasilkan perkembangan CSR strategis, yang menurut penelusuran saya, merupakan CSR generasi keempat dari lima generasi CSR yang sekarang eksis. Mengikuti pendirian Alyson Warhurst, CSR generasi pertama hadir sebagai kesadaran setelah kejadian buruk menimpa perusahaan, dan merupakan kondisi di tahun 1960-1983. Tetapi, kesadaran itu belum diwujudkan dalam tindakan perbaikan yang memadai. Tindakan perbaikan yang memadai, yang sedapat mungkin mengembalikan apa yang dirusak menjadi seperti kondisi semula, dan/atau dengan kompensasi yang memadai, baru muncul di periode berikutnya, 1984-1994, yang merupakan penanda paling penting dari CSR generasi kedua. Pada periode 1995-2001, CSR menjadi lebih matang lantaran sifatnya sudah antisipatif. Perusahaan berusaha agar tidak membawa dampak negatif terhadap masyarakat, dengan membuat tindakan-tindakan pencegahan sedini mungkin.

Di tiga periode itu analisis Warhurst berhenti, lantaran memang artikelnya, Corporate Citizenship and Corporate Social Investment: Drivers of Tri-Sector Partnerships, ditulis pada tahun 2001. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Menurut hemat saya, pendirian Kang dan Wood menjadi arus utama. Perusahaan menyadari bahwa CSR itu bukan cost center belaka, melainkan bisa dan perlu menjadi sumber keuntungan perusahaan melalui berbagai cara. Maka, kita melihat di periode berikutnya, mulai tahun 2002 berkembang artikel-artikel seperti yang ditulis Michael Porter dan Mark Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Inilah yang agaknya menandai datangnya CSR generasi keempat, CSR yang secara sengaja dimaksudkan untuk menguntungkan pemangku kepentingan serta perusahaan sekaligus.

Artikel di Harvard Business Review (HBR) edisi Desember 2002 itu sangatlah terkenal, dan memicu dan memacu munculnya artikel dan buku yang ditulis khusus untuk menunjukkan mengapa dan bagaimana CSR dapat menguntungkan perusahaan. Porter dan Kramer sendiri kemudian masih meneruskan projek kerjasama mereka yang sangat terkenal itu. Di bulan Desember 2006, artikel mereka muncul lagi di HBR, meneguhkan kaitan antara CSR dengan keunggulan kompetitif melalui Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Kemudian, kulminasinya terjadi di awal tahun 2011, ketika artikel HBR mereka, Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism—and Unleash a Wave of Innovation and Growth, muncul.

Creating Shared Value (CSV) adalah salah satu model CSR strategis yang paling terkenal hingga sekarang, walau Porter dan Kramer mengklaim bahwa CSV adalah perkembangan yang lebih jauh dari CSR. Kalau kita periksa model-model CSR strategis lainnya, sesungguhnya klaim itu keterlaluan. Tetapi, bagaimanapun CSV sangatlah popular dan banyak perusahaan—terutama perusahaan di industri pangan olahan, dan industri lainnya secara lebih terbatas—berusaha untuk mengaplikasikannya.

Tetapi, perkembangan baru tak berhenti di sana. Bagaimana menguntungkan perusahaan melalui CSR itu memang sangat penting, namun faktanya adalah bahwa perkembangan CSR malahan menghadirkan disrupsi atas dunia bisnis. Keberlanjutan, sebagai tujuan CSR, telah membuat perusahaan memikirkan ulang apa tujuan perusahaan. Demikian juga dengan perkembangan teori pemangku kepentingan. Kalau dahulu banyak orang berpikir bahwa perusahaan dibuat untuk tujuan tunggal menguntungkan para pemegang sahamnya, CSR membuat setidaknya keseimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan, serta perhatian kepada pemangku kepentingan lainnya—pekerja, masyarakat, pemerintah, di antaranya—setidaknya sama pentingnya dengan pemilik saham.

Perkembangan bisnis sosial—yaitu bisnis yang diciptakan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi secara efektif oleh bisnis komersial maupun pemerintah—juga membuat disrupsi dalam dunia bisnis secara keseluruhan. Dengan memfokuskan diri pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, bisnis sosial telah menemukan bagaimana membuat pembiayaan mikro, perdagangan yang adil (fair trade), pertanian berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan banyak yang lain, menjadi arus utama. CSR disruptif adalah CSR generasi kelima, yang mungkin dimulai pada tahun 2008, dan ditandai dengan kemunculan Building Social Business: The New Kind of Capitalism That Serves Humanity’s Most Pressing Needs karya Muhammad Yunus.

Demikianlah, CSR sudah melangkah sedemikian jauh. Bukan saja sudah lama dianggap sebagai sumber keuntungan perusahaan, melainkan sudah mendisrupsi dunia bisnis itu sendiri. Apakah ada pakar yang bertanya dan menjawab berapa persentase ideal ‘dana CSR’? Tidak ada. Pertanyaan itu sudah sedemikian ‘jadul’-nya. Lalu mengapa masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di Indonesia? Itu karena yang mereka tanyakan sesungguhnya bukanlah CSR, melainkan donasi perusahaan; ada ‘preseden’ dari beberapa aturan yang berlaku di BUMN; ketidaktahuan soal konsep dan perkembangan CSR; kemudahan bagi yang malas berhitung dengan saksama; dan kepentingan pihak tertentu untuk mendapatkan donasi perusahaan dengan mudah.

 

Sepuluh Pertimbangan

Saya tak akan membahas lebih jauh soal penyebab mengapa pertanyaan yang tidak relevan itu terus saja menghantui dunia CSR, dan terutama pengembangan masyarakat, di Indonesia. Pembahasan soal itu, akan menghabiskan energi dan tidak produktif terhadap tujuan tulisan ini dibuat, yaitu untuk mencegah penentuan arbitrer atas anggaran CSR, dan terutama, pengembangan masyarakat. Pada bagian ini saya hendak mengemukakan sejumlah faktor yang perlu ditimbang ketika perusahaan hendak membuat keputusan tentang anggaran pengembangan masyarakat. Harapan saya, dengan menyodorkan faktor-faktor yang perlu ditimbang itu, maka regulator akan menyadari bahwa tidak seharusnya anggaran diatur sehingga tidak akan membuat tambahan kekisruhan di dunia CSR di Indonesia.

Ketika pengembangan masyarakat bertemu dengan paradigma CSR strategis, maka ia menjadi community investment. Istilah ini banyak dipakai, walau belum tentu dengan pengertian yang tepat. Terkadang disebut sebagai social investment, walau sesungguhnya yang belakangan ini lebih luas daripada yang pertama, lantaran aspek sosial dalam CSR tidaklah semata-mata ditujukan untuk pemangku kepentingan. Pengembangan masyarakat saya definisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat rentan, dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri serta sumberdaya pihak lain sebagai komplemen dan suplemen.

Dengan definisi tersebut sangat penting untuk membedakan antara kelompok masyarakat yang rentan dan bukan rentan. Menambah kesejahteraan mereka yang tidak rentan—misalnya yang banyak dilakukan perusahaan dengan mengajak elit desa berbisnis atau bahkan memberikan donasi kepada mereka—sesungguhnya tak bisa dinyatakan sebagai pengembangan masyarakat. Ketika perusahaan, misalnya, membangun infrastruktur tertentu, sesungguhnya hanya bisa dinyatakan sebagai pengembangan masyarakat apabila kelompok-kelompok rentan merupakan penerima manfaat utamanya. Kalau majoritas pemanfaatnya ternyata bukan kelompok rentan, maka itu juga tak sah disebut sebagai pengembangan masyarakat.

Dengan batasan pengertian yang demikian, sesungguhnya banyak di antara projek dan program yang selama ini diklaim perusahaan—tidak terbatas pada industri ekstraktif seperti tambang dan migas— yang tak bisa dimasukkan ke dalam pengembangan masyarakat. Saya sudah menyaksikan ketidaktepatan klaim ini lebih dari dua dekade di hampir seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu, pencarian formula anggaran pengembangan masyarakat dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sesungguhnya problematik. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pemahaman perusahaan yang hendak dijadikan rujukan atas penganggaran pengembangan masyarakat itu sudah tepat. Kalau hendak dilihat berbagai kasus perusahaan rujukan, maka perlu dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu seluruhnya memahami pengembangan masyarakat dengan benar. Ini adalah pertimbangan pertama: definisi pengembangan masyarakat yang tepat.

Pertimbangan kedua: cakupan pengembangan masyarakat. Salah satu penyebab mengapa istilah ‘dana CSR’ tidaklah tepat adalah luasnya cakupan apa yang termaktub di dalam CSR. Merujuk pada ISO 26000 International Guidance on Social Responsibility, tanggung jawab sosial memiliki 7 subjek inti, yaitu tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat. Kalau kemudian perusahaan hendak menjumlahkan seluruh anggaran yang dipergunakan untuk mengelola seluruh subjek inti tersebut, sesungguhnya ‘dana CSR’ artinya sama dengan seluruh anggaran perusahaan.

Bagaimana dengan pengembangan masyarakat? Pertama, ISO 26000 menyebutkan pelibatan dan pengembangan masyarakat. Pelibatan masyarakat sendiri berarti memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat yang potensial terkena dampak operasi perusahaan akan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang bisa memengaruhi kehidupan mereka. Apakah hal ini masuk ke dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan? Kalau pelibatan masyarakat juga dimasukkan—dengan konsekuensi masuknya biaya penelitian dampak potensial, studi persepsi masyarakat atas dampak, konsultasi publik, negosiasi, dan bentuk-bentuk pembinaan hubungan lainnya—maka jumlah biaya pengembangan masyarakat akan meningkat drastis.

Saya sendiri menemukan bahwa ada 4 kategori aktivitas yang kini oleh para pakar disebut sebagai pengembangan masyarakat—di luar pelibatan masyarakat yang diuraikan sebelumnya—yaitu projek untuk masyarakat (community projects), peluang ketenagakerjaan lokal (local employment), pengembangan bisnis lokal (local business development), dan penciptaan produk yang bermanfaat untuk menjawab kebutuhan masyarakat (community product development). Tetapi, sebagian besar perusahaan sesungguhnya menyempitkan makna pengembangan masyarakat sekadar menjadi projek untuk masyarakat. Bagaimana dengan peluang ketenagakerjaan lokal? Itu kerap dinyatakan sebagai bagian kerja SDM. Sementara, pengembangan bisnis lokal kerap dimasukkan ke dalam ranah kerja pengadaan atau rantai pasokan. Pengembangan produk sendiri masih sedikit dilakukan. Kalau keempat kategori aktivitas itu dimasukkan, versus misalnya hanya yang pertama saja yang dianggap sebagai pengembangan masyarakat, tentu besaran anggarannya akan sangat berbeda.

Dalam buku mereka yang sangat terkenal, Corporate Community Involvement: The Definitive Guide to Maximizing Your Business’ Societal Engagement, Nick Lakin dan Veronica Scheubel menyatakan ada 9 mata anggaran yang masuk ke dalam anggaran pengembangan masyarakat. Kesembilan mata anggaran itu adalah biaya projek, donasi (termasuk donasi berupa barang), pelibatan karyawan, personel, konsultan, komunikasi, evaluasi, keanggotaan dalam organisasi pengembangan masyarakat, dan pengembangan kapasitas organisasi pengembangan masyarakat. Kalau mata anggaran tersebut diikuti—apalagi kalau dimasukkan biaya pemetaan pemangku kepentingan, penilaian aset dan kebutuhan masyarakat, dan pembuatan data dasar sosial, yang menjadi prasyarat pengetahuan, serta biaya pembuatan strategi pengembangan masyarakat jangka panjang, menengah dan setahunan— jelas akan membuat banyak sekali perbedaan besaran.

Apa yang menjadikan suatu kelompok masyarakat menjadi rentan? Menurut Sustainable Livelihoods Approach (SLA), kerentanan terjadi lantaran kurangnya satu atau lebih modal yang menjadi prasyarat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Ada lima jenis modal yang dibutuhkan masyarakat, yaitu modal insani (kesehatan, pendidikan, spiritual), modal finansial, modal fisikal (infrastruktur), modal sosial, dan modal natural (sumberdaya alam). Maka, pertimbangan ketiga: kekurangan modal yang mana saja yang hendak diatasi, akan menentukan besaran anggaran pengembangan masyarakat.

Pada cukup banyak kasus, saya melihat kelompok masyarakat yang rentan hanya karena satu hal, misalnya kekurangan modal finansial berupa modal untuk memulai atau mengembangankan usaha. Mereka relatif sehat, punya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tinggal di tempat yang infrastrukturnya relatif memadai, dan sumberdaya alam mereka masih memadai untuk mendukung kehidupan mereka. Pada kelompok seperti ini, mengembangkan mereka sesungguhnya relatif murah. Tetapi, saya juga berkali-kali melihat bahwa kerentanan terjadi lantaran masyarakatnya kekurangan seluruh modal itu. Mereka sakit, berpendidikan rendah, secara spiritual hampa, duit mereka cekak atau bahkan minus, tinggal di wilayah yang infrastrukturnya tertinggal, dan alam merekapun sudah rusak. Maka, perusahaan, atau siapapun yang mau membantu mereka, perlu mengeluarkan sumberdaya ekstra agar kesejahteraan bisa ditingkatkan. Dan, untuk memandirikan mereka diperlukan nafas yang sangat panjang.

Terkait erat dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, pengembangan masyarakat juga sangat perlu memakai pertimbangan keempat: situasi khusus yang dihadapi masyarakat. Apa situasi khusus yang banyak membuat modal masyarakat itu terkikis habis? Yang saya saksikan di berbagai daerah ada dua. Pertama adalah daerah yang pernah terkena bencana. Kedua adalah daerah pascakonflik. Keduanya, dan terutama yang pertama, relatif banyak ditemukan di Indonesia, dan pengembangan masyarakat kemudian menjadi sangat memerlukan perhatian ekstra.

Build back better adalah paradigma yang mengemuka dalam urusan pengembangan masyarakat pascabencana. Perusahaan, atau pihak manapun, kebanyakan masih membatasi diri sekadar melakukan tindakan tanggap bencana. Mereka membawa bantuan obat-obatan, pakaian, makanan cepat saji, dan seterusnya. Kalau mereka berhenti di sini, sesungguhnya tak ada pengembangan masyarakat yang terjadi. Kalau mau benar-benar melakukan pengembangan masyarakat, maka seharusnya yang dilakukan adalah upaya memulihkan kondisi masyarakat, bukan saja agar bisa hidup seperti sebelum bencana, melainkan juga membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Ini berarti memastikan jumlah total modal yang dimiliki oleh masyarakat itu lebih besar dibandingkan sebelumnya, termasuk dan terutama modal naturalnya.

Pada situasi pascakonflik, logikanya pun sama. Namun yang kerap menjadi perhatian lebih adalah bagaimana modal sosial dipulihkan dan ditingkatkan. Bagaimanapun, dalam setiap konflik antarmasyarakat, modal sosial menjadi turun sangat jauh. Norma-norma yang menyatukan masyarakat pudar, dan kepercayaan menyusut jauh. Padahal, untuk bisa membangun kesejahteraan sangatlah diperlukan kondisi harmonis dan rasa saling percaya. Oleh karena itu, perusahaan yang hendak membantu masyarakat rentan di wilayah pascakonflik perlu berinvestasi besar di dalam peningkatan modal sosial, selain modal-modal lainnya juga.

Pertimbangan kelima: cakupan luas wilayah dan kepadatan penduduk. Ada perusahaan-perusahaan yang memiliki wilayah dampak relatif kecil; sebaliknya ada yang cakupan wilayahnya besar. Perusahaan yang wilayah dampaknya relatif kecil kemungkinan membutuhkan anggaran yang lebih kecil dibandingkan yang besar, walau tidak selalu demikian. Kepadatan penduduknya, dan keberadaan kelompok rentan di dalamnya perlu menjadi pertimbangan yang serius. Tentu saja, bila wilayahnya luas, lalu penduduknya padat, dan banyak di antara penduduk tersebut yang masuk ke dalam kelompok masyarakat rentan, maka perusahaan akan membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk bisa menolong mereka.

Dari mana keputusan soal cakupan wilayah dan kepadatan penduduk ini memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pengembangan masyarakat? Kalau dokumen AMDAL perusahaan dibuat dengan baik, sesungguhnya sudah bisa dilihat di situ. Ada banyak AMDAL perusahaan ekstraktif yang misalnya sudah memuat batasan tentang directly impacted villages atau membuat kategori mana wilayah yang masuk Ring 1, Ring 2 dan Ring 3. Tetapi, kebanyakan AMDAL tidaklah cukup baik komponen sosialnya, sehingga penjelasan tentang hal ini belum tentu ada. Oleh karenanya, saya cukup sering mendapati perusahaan melakukan studi khusus untuk sampai pada kesimpulan soal cakupan wilayah pengembangan masyarakatnya. Hasil studi khusus itu tidak jarang mengubah apa yang termaktub di dalam AMDAL.

Kapan perusahaan memutuskan perlunya studi yang lebih serius untuk memutuskan wilayah pengembangan masyarakat? Kebanyakan terkait dengen kepentingan perusahaan untuk meningkatkan kinerja sosialnya atas tuntutan pemangku kepentingan tertentu. Karenanya, pertimbangan keenam: kepentingan perusahaan untuk kinerja sosial yang lebih baik, sangat penting untuk masuk ke dalam perhitungan anggaran pengembangan masyarakat.

Kebanyakan perusahaan di Indonesia mungkin sudah puas dengan apa yang dinyatakan sebagai kewajiban pengelolaan sosial di dalam AMDAL, dan berusaha memenuhinya. Bahkan, ada banyak perusahaan yang memerlakukan AMDAL sebagai dokumen pelengkap perizinan yang tak dianggap serius. Tetapi, perusahaan yang bertanggung jawab sosial tidak akan demikian. Mereka akan mencari tahu apa yang sesungguhnya bisa dilakukan di luar yang diwajibkan oleh regulasi dan AMDAL yang mereka miliki. Sikap beyond compliance ini melekat pada perusahaan-perusahaan yang mau ber-CSR dengan sungguh-sungguh.

Apa saja yang mereka timbang? Banyak perusahaan di Indonesia menjadi lebih baik pengelolaan sosialnya, termasuk dan terutama pengembangan masyarakat, lantaran ingin mendapatkan peringkat PROPER yang tinggi, yaitu Hijau dan Emas. Kedua peringkat itu memang menekankan proses dan kinerja pengelolaan sosial di samping ketaatan terhadap regulasi lingkungan. Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi tertentu, terlebih sertifikasi internasional, juga kerap memerbaiki kinerja sosialnya agar menjadi sesuai dengan tuntutan sertifikasi. Atau, sekadar sesuai dengan standar tertentu seperti IFC Performance Standards (yang banyak diminta pemberi kredit) atau GRI Sustainability Reporting Standards. Dalam waktu dekat, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang progresif juga akan menimbang kontribusi terhadap SDGs sebagai hal yang sangat penting, dan akan membuat kinerja sosialnya lebih tinggi lagi.

Pertimbangan ketujuh: fase operasi. Hal ini sangat terkait dengan sifat perusahaan ekstraktif yang masanya di setiap tempat terbatas. Perusahaan tambang dan migas mengikuti fase eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, penutupan, dan pasca-operasi. Saya sudah menjelaskan di tulisan lain bahwa tujuan sosial dari penutupan dan pasca-operasi adalah memastika kesejahteraan dan kemandirian masyarakat setelah perusahaan tidak lagi beroperasi. Dengan tujuan seperti itu, maka pada setiap fase operasi, sifat pengembangan masyarakatnya berbeda-beda.

Ketika perusahaan sedang eksplorasi, pengembangan masyarakat dilakukan secara terbatas, karena belum tentu perusahaan akan mendapatkan sumberdaya alam yang dicarinya. Rendahnya peluang menemukan sumberdaya yang dicari dan bisa dieksplotasi pada tingkat yang ekonomis membuat perusahaan melakukan pengembangan masyarakat yang tujuannya lebih pada pembinaan hubungan baik. Kalau perusaahaan mendapatkan yang dicarinya, dan lanjut ke fase konstruksi, biasanya pengembangan masyarakat lebih terfokus pada peluang ketenagakerjaan lokal dan pengembangan bisnis lokal yang terkait dengan konstruksi. Jumlah tenaga kerja yang banyak dibutuhkan biasanya membuat masyarakat tidak banyak menuntut pengembangan masyarakat dalam bentuk projek komunitas.

Tetapi, ketika kemudian masuk fase eksploitasi dan kebutuhan ketenagakerja menurun, masyarakat mulai menuntut projek komunitas untuk dilaksanakan, dan bentuk-bentuk ketenagakerjaan dan bisnis baru mulai dijajaki. Sifat pengembangan masyarakat pun relatif ajeg sepanjang fase ini. Menjelang penutupan, baik masyarakat maupun perusahaan mulai menimbang apakah masyarakat sudah siap untuk disapih. Apabila belum, perusahaan akan membutuhkan anggaran besar untuk memastikan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang akan ditinggal. Pada fase pasca-operasi seharusnya sumberdaya perusahaan sudah jauh lebih sedikit yang dikeluarkan, kecuali pekerjaan rumah sosialnya masih besar. Oleh karena itu, besaran anggaran pengembangan masyarakat juga akan sangat tergantung dari fase operasi perusahaan.

Bagaimanapun, dalam pengembangan masyarakat oleh perusahaan, anggaran perusahaan tidak bisa tidak memerhatikan pertimbangan kedelapan: kondisi keuangan perusahaan. Pertimbangan ini tak bisa disederhanakan dengan pernyataan sederhana bahwa anggaran pengembangan masyarakat akan mengikuti besaran pendapatan atau keuntungan perusahaan semata. Memang benar bahwa sebuah perusahaan yang memiliki sumberdaya finansial besar bisa mengalokasikan anggaran pengembangan masyarakat yang lebih besar. Hal ini dikenal sebagai slack resources, yang merupakan faktor pemungkin, namun bukan penentu kinerja CSR termasuk kinerja pengembangan masyarakat.

Sebaliknya, ketika perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja berupa keuntungan yang menipis bahkan kerugian, sesungguhnya itu juga bukan dalih untuk menurunkan atau menghilangkan anggaran pengembangan masyarakat. Penurunan atau bahkan penghilangan anggaran malahan bisa membuat kondisi hubungan dengan masyarakat memburuk, sehingga perusahaan berisiko kehilangan social license to operate. Kalau dukungan masyarakat kemudian menurun, kemungkinan ketidakpuasan masyarakat bahkan konflik akan meningkat. Pada akhirnya, perusahaan malahan akan mengalami kesulitan dalam operasinya, dan keuntungan semakin sulit diperoleh.

Banyak perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja keuangan kemudian mengambil jalan yang lebih cerdas, yaitu mengkompensasi turunnya anggaran dengan pertimbangan kesembilan: pemanfaatan sumberdaya perusahaan yang lain. Sebagai misal, perusahaan memberikan bantuan berupa pinjaman bangunan atau kendaraan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Ketika keuangan sedang baik, biasanya berbagi sumberdaya lain seperti ini tidak terpikirkan oleh perusaahaan. Perusahaan juga bisa memberikan lebih banyak peluang bagi pekerjanya untuk melakukan employee volunteering (kesukarelawanan pekerja), yang membuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat juga semakin kokoh. Sesungguhnya banyak sumberdaya lain yang bisa dikerahkan perusahaan selain anggaran.

Yang saya amati, perusahaan yang sudah melawati kondisi keuangan yang menurun tersebut, biasanya tidak semata-mata kembali jorjoran dengan anggaran. Sepanjang periode keuangan yang ketat mereka belajar tentang bagaimana membuat projek dan program yang lebih efisien secara sumberdaya, dan efisiensi tersebut biasanya dipertahankan. Demikian juga pemanfaatan donasi berupa barang, termasuk yang dipinjamkan atau dimanfaatkan bersama. Kesukarelawanan pekerja juga biasanya dipertahankan. Pada kondisi yang demikian, perusahaan bisa saja kembali ke jumlah anggaran yang semula, dan dampaknya atas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menjadi jauh lebih baik lagi.

Pertimbangan kesepuluh: ketersediaan sumberdaya pihak lain. Kembali ke definisi pengembangan masyarakat, sesungguhnya sumberdaya utama dari pengembangan masyarakat seharusnya adalah aset yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Mungkin bukan milik kelompok masyarakat rentan yang hendak ditingkatkan kesejahteraan dan kemandiriaannya, namun milik masyarakat umum, yang secara rerata kondisi kehidupannya lebih baik dibandingkan mereka yang rentan. Indonesia, bagaimanapun dikenal sebagai salah satu negara yang penduduknya paling pemurah dalam hal menolong mereka yang membutuhkan. Maka, apabila perusahaan ada di tempat yang masyarakatnya terbiasa bergotong royong meringankan beban saudaranya, seharusnya tidak menggerus solidaritas itu dengan anggaran pengembangan masyarakat yang jorjoran.

Raghuram Rajan, profesor ekonomi dari Universitas Chicago, menuliskan dalam The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind yang terbit awal tahun ini, bahwa perhatian yang berlebihan pada sumberdaya milik perusahaan dan negara telah menggerus kemandirian masyarakat dan rasa solidaritas. Dia menekankan, dalam semangat yang benar-benar sesuai dengan pengembangan masyarakat, bahwa seharusnya perusahaan dan pemerintah berhati-hati dalam meluncurkan projek dan program agar efeknya adalah penguatan, dan bukan pelemahan. Pengembangan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat (community development is community empowerment) adalah kredo yang harus dipegang erat. Jangan sampai perusahaan malah membuat masyarakat yang tadinya bisa menolong dirinya sendiri menjadi bergantung pada sumberdaya perusahaan.

Di luar itu, perusahaan bisa memainkan peran yang lebih luas. Selain memastikan berbagi sumberdaya dengan kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah, pencarian dan penggabungan sumberdaya lainnya sangat perlu dilakukan. Dengan adanya dana desa, misalnya, sudah seharusnya pemerintahan desa berbagi sumberdaya untuk pengembangan masyarakat—bukan sekadar memercantik bangunan kantor desa atau infrastuktur lainnya yang tak esensial bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Perusahaan juga bisa mengajak perusahaan-perusahaan lain yang ada di wilayah yang sama, termasuk mereka yang ada di dalam rantai pasokannya, untuk berbagi sumberdaya. Pengerahan sumberdaya dari universitas, ormas, LSM, serta donor juga penting untuk dilakukan, agar semakin banyak kelompok masyarakat rentan yang bisa dibantu, dan kesejahteraan dan kemandirian lebih cepat terwujud.

 

Sebuah Formula: Mungkinkah?

Sumberdaya finansial atau anggaran adalah sebuah keniscayaan bagi berjalannya pengembangan masyarakat oleh perusahaan. Namun jelas itu bukanlah satu-satunya sumberdaya yang harus disediakan oleh perusahaan. Sumberdaya manusia, sumberdaya organisasi, dan lainnya perlu dicurahkan perusahaan agar tujuannya bisa dicapai. Sebagai bagian dari CSR, pengembangan masyarakat oleh perusahaan tidak bisa lepas dari perkembangan CSR yang kini sudah dipandang sebagai investasi yang menguntungkan kelompok sasaran serta perusahaan, bahkan sampai batas- batas tertentu sudah mendisrupsi bisnis itu sendiri. Cara pandang investasi dan disrupsi sesungguhnya secara diametrikal bertentangan dengan sekadar mengeluarkan anggaran, yang perhitungannya disandarkan pada besaran penerimaan atau keuntungan perusahaan.

Sependek pengetahuan saya, tak ada publikasi ilmiah maupun profesional dalam bidang CSR, termasuk pengembangan masyarakat, yang mengajukan formula tertentu bagi anggaran yang seharusnya dikeluarkan. Perusahaan memiliki tujuan jangka panjangnya, tujuan itu hendak dicapai dengan strategi tertentu, dan strategi dijabarkan menjadi prosedur, program, dan projek. Di bawah projek ada kegiatan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sumberdaya yang diperlukan—termasuk anggaran. Jadi, yang jauh lebih penting adalah menanyakan kinerja keberlanjutan seperti apa yang menjadi target perusahaan di masa mendatang, bagaimana kinerja itu hendak diraih, dan sumberdaya apa saja yang harus disediakan. Anggaran hanyalah konsekuensi paling akhir dari kinerja yang hendak dicapai perusahaan, bukan sebaliknya, anggaran ditentukan terlebih dahulu baru kemudian dibuat kegiatannya.

Dari pengalaman yang merentang lebih dari dua dekade berurusan dengan pengembangan masyarakat, saya menemukan adanya sepuluh pertimbangan yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menimbang anggaran pengembangan masyarakat. Sepuluh pertimbangan itu bukanlah daftar yang lengkap, namun agaknya menggambarkan kondisi yang bermanfaat bagi perusahaan yang mau menimbang dengan lebih sesuai dengan definis, konsep dan teori pengembangan masyarakat, daripada sekadar mencari formula anggaran yang sesungguhnya tak sesuai dengan perkembangan pemikiran CSR.

Kalau perusahaan tak seharusnya berhitung anggaran sebagai proporsi dari pendapatan atau keuntungan, demikian juga regulasi tentangnya. Saya sudah menghadapi berbagai percobaan dari bermacam kementerian dan lembaga pemerintahan, juga dari parlemen, yang ingin meregulasi ‘dana CSR’.

Tetapi, sebagaimana yang sudah saya uraikan, hal tersebut bukan saja keterlaluan jadul dan salahnya di mata para pakar, namun sesungguhnya juga membahayakan. Kutipan yang saya taruh di bagian awal tulisan ini saya ambil dari buku terbaik tentang pengembangan masyarakat oleh perusahaan, Getting it Right: Making Corporate-Community Relations Work. Tahun ini, buku yang disandarkan dari riset dan pengalaman kedua penulisnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah berumur 10 tahun. Pesan keduanya sangat jelas: jangan menganggap bahwa anggaran adalah penentu kinerja hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Mereka bahkan mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, semakin banyak uang dicurahkan perusahaan, hubungan dengan masyarakat malahan bisa memburuk.

Ada banyak hal lain yang perlu diatur dalam regulasi tentang pengembangan masyarakat. Tetapi itu seharusnya terkait dengan kinerja minimum yang harus dicapai perusahaan, juga transparensi dan akuntabilitasnya. Soal anggaran, lebih baik diberikan panduan untuk menimbangnya saja, agar masing-masing perusahaan bisa mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan seluruh konteks yang dihadapinya.