Bogor — SOCIALINVESTMENT.ID — Forum TJSL BUMN bekerja sama dengan Social Investment Indonesia (SII) menyelenggarakan Ngabuburit Talks Seri-1 pada Rabu (4/3/2026) pukul 15.00–17.00 WIB secara daring dengan tema “BUMN Indonesia dan Transisi Energi yang Berkeadilan: Tidak Meninggalkan Siapapun dalam Navigasi Transisi Energi.” Momentum Ramadan menjadikan forum ini bukan sekadar diskusi teknis, tetapi juga ruang refleksi tentang peran BUMN sebagai perusahaan milik rakyat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.
Acara ini dipandu oleh Fajar Kurniawan, Managing Director Social Investment Indonesia (SII). Diskusi menghadirkan tiga narasumber yaitu Tiza Mafira (Direktur Climate Policy Initiative Indonesia), Jalal (Chairperson Advisory Board Social Investment Indonesia), serta Anindita Satria Surya (VP Transisi Energi dan Perubahan Iklim PT PLN Persero).
Transisi Energi sebagai Agenda Strategis Nasional
Dalam pengantarnya, Fajar Kurniawan menekankan bahwa transisi energi merupakan agenda strategis yang tidak hanya menyangkut perubahan teknologi energi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Kebijakan pemerintah melalui Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan menuju net zero emission membawa implikasi bagi pekerja sektor energi fosil, masyarakat di daerah penghasil batubara, serta keberlanjutan ekonomi lokal.
Perspektif Pembiayaan Transisi Energi Berkeadilan
Tiza Mafira memaparkan perspektif pembiayaan transisi energi berkeadilan yang dikembangkan oleh Climate Policy Initiative. Ia menegaskan bahwa transisi energi perlu dilihat sebagai investasi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar biaya yang harus ditanggung.
“Sering kali diskusi berhenti pada berapa mahal biaya transisi energi. Padahal kita juga harus menghitung manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan,” ujarnya.
Ia memperkenalkan kerangka just energy transition financing yang menekankan empat dimensi keadilan, yaitu pengakuan terhadap dampak sosial, pemulihan bagi pihak terdampak, distribusi manfaat yang adil, serta proses pengambilan keputusan yang inklusif. Dalam studi lapangan di Maluku, misalnya, pemanfaatan energi surya untuk mendukung rantai dingin perikanan terbukti dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan membuka peluang ekonomi baru.
Transisi Energi sebagai Agenda Keadilan Sosial
Sementara itu, Jalal menekankan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami semata sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai agenda keadilan sosial dan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada dalam posisi sebagai kontributor sekaligus korban perubahan iklim.
“Jika kita tidak melakukan apa-apa terhadap perubahan iklim, kerugian ekonominya justru jauh lebih besar dibandingkan biaya melakukan transisi energi,” ujar Jalal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tanpa mitigasi yang memadai, Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 13 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir abad ini akibat dampak perubahan iklim.
Ia juga menegaskan bahwa proses transisi energi harus memastikan adanya perlindungan bagi pekerja, komunitas lokal, serta daerah penghasil batubara yang selama ini bergantung pada industri ekstraktif.
Strategi PLN Menuju Net Zero Emission 2060
Dari perspektif sektor energi, Anindita Satria Surya menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan PLN dalam menjalankan peta jalan menuju net zero emission 2060. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit yang didominasi energi terbarukan hingga sekitar 76 persen sampai tahun 2034.
Ia juga memaparkan sejumlah inisiatif yang sedang dikembangkan PLN, antara lain pembangunan PLTS Terapung Cirata, penguatan sistem penyimpanan energi berbasis baterai, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hingga kajian pengembangan pembangkit nuklir sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi jangka panjang.
Kolaborasi Multi-Pihak Menjadi Kunci
Diskusi ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi di Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, BUMN, sektor swasta, lembaga keuangan, hingga masyarakat sipil.
Sebagai kelanjutan dari seri pertama ini, Ngabuburit Talks Seri-2 akan diselenggarakan pada Rabu (11/3/2026) pukul 15.00–17.00 WIB dengan tema “Persiapan BUMN dalam Menghadapi Pewajiban Pelaporan IFRS S1 dan S2.” Diskusi tersebut akan membahas kesiapan perusahaan BUMN dalam menghadapi standar pelaporan keberlanjutan global yang semakin menuntut transparansi terkait risiko iklim dan kinerja keberlanjutan perusahaan. [PAI]
