Ngabuburit Talks Seri-2: Menyiapkan BUMN Menjawab Tantangan Pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2

Bogor — SOCIALINVESTMENT.ID —

Social Investment Indonesia (SII) Bersama Forum TJSL BUMN kembali menyelenggarakan Ngabuburit Talks Seri-2 (Rabu, 11/03/2026), dengan tema “Persiapan BUMN dalam Menghadapi Pewajiban Pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2”. Mengusung tagline “Dari Kepatuhan menuju Keunggulan Kompetitif: Menguasai Standar Pengungkapan Keberlanjutan”, forum ini menjadi ruang diskusi penting bagi anggota Forum TJSL BUMN untuk memahami arah baru pelaporan keberlanjutan yang semakin menuntut kualitas, presisi, dan relevansi strategis. Berikut Key Take aways masing-masing narasumber.

Ibu Elvia R. Shauki, Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, anggota DSK IAI)

1. Pergeseran besar terjadi dari pelaporan berbasis kepatuhan ke pelaporan berbasis nilai.
   BUMN tidak cukup lagi hanya melihat keberlanjutan sebagai kewajiban regulatif atau cost center. IFRS S1 dan S2 mendorong perusahaan melihat isu keberlanjutan sebagai faktor yang memengaruhi nilai, strategi bisnis, dan kinerja keuangan.
2. Perusahaan harus memahami dua arah materialitas: inside-out dan outside-in.
   Selama ini banyak perusahaan fokus pada dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ke depan, BUMN juga harus mampu menjelaskan bagaimana isu eksternal—terutama iklim—mempengaruhi bottom line, arus kas, neraca, dan prospek usaha.
3. TJSL perlu dihubungkan dengan penciptaan shared value.
   Program sosial tidak semata dinilai dari besarnya biaya atau aktivitas, tetapi juga dari sejauh mana ia berkontribusi pada penciptaan nilai bersama, memperkuat model bisnis, membuka peluang, dan meningkatkan ketahanan perusahaan.

Mas Jalal (Chairperson Advisory Board Social Investment Indonesia)

1. Materialitas ganda harus dijalankan secara serius, bukan sekadar formalitas laporan.
   Banyak laporan keberlanjutan masih lemah secara substansi: terlalu menonjolkan citra positif, minim isu negatif, dan belum benar-benar terhubung dengan strategi bisnis. Karena itu, double materiality assessment harus dilakukan secara mendalam dan kredibel.
2. Selain materialitas dampak dan finansial, perusahaan juga perlu memahami materialitas yang dinamis.
   Isu yang hari ini tampak kecil bisa menjadi sangat material di masa depan. Karena itu, perusahaan harus membaca perubahan risiko dan peluang secara jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk isu HAM, biodiversitas, dan iklim.
3. Pelaporan keberlanjutan harus terintegrasi dengan manajemen risiko, strategi, dan assurance.
   Hasil asesmen materialitas tidak boleh berhenti sebagai matriks di atas kertas. Ia harus masuk ke enterprise risk management, pengambilan keputusan, alokasi modal, KPI pimpinan, dan diperkuat melalui assurance agar laporan benar-benar akuntabel.

Rudi Ariffianto (VP CSR & SMEPP Pertamina)

1. Persiapan implementasi IFRS S1 dan S2 harus dimulai dari penguatan internal.
   Pertamina menekankan pentingnya membangun awareness internal, melakukan gap analysis, dan menyiapkan proses lintas fungsi agar perusahaan siap memenuhi tuntutan pelaporan baru secara bertahap dan sistematis.
2. Program keberlanjutan harus menunjukkan dampak nyata, bukan hanya narasi yang baik di laporan.
   Dari pengalaman Pertamina, kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat perlu dirancang agar benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, menciptakan manfaat ekonomi, dan sekaligus relevan dengan kebutuhan bisnis perusahaan.
3. Tantangan terbesar ada pada integrasi data, validasi, dan perubahan pola pikir.
   Implementasi PSPK 1 dan 2 tidak hanya soal menyusun laporan, tetapi juga memastikan data valid, fungsi-fungsi perusahaan terhubung, dan organisasi bergeser dari sekadar melaporkan dampak menuju pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan yang bernilai strategis. [PAI]