Oleh:
Jalal – Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Industri tekstil dan busana global tengah berada dalam sebuah momen kritis yang akan menentukan arah perkembangannya selama beberapa dekade ke depan. Di satu sisi, sektor ini merupakan salah satu mesin ekonomi terbesar dunia—menyerap puluhan juta tenaga kerja, menopang rantai pasok lintas benua, dan membentuk budaya konsumsi modern. Di sisi lain, industri ini juga menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap krisis iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial global.
Ketegangan inilah yang kini memaksa dunia untuk mendefinisikan ulang makna kemajuan industri. Tidak lagi cukup mengukur keberhasilan dari volume produksi atau nilai ekspor semata. Ke depan, legitimasi industri tekstil akan ditentukan oleh kemampuannya menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan yang dihasilkan masih mungkin dicapai tanpa menghancurkan fondasi ekologis dan sosialnya sendiri?
Bagi Indonesia, pertanyaan ini memiliki bobot strategis. Sebagai salah satu produsen tekstil terbesar dunia, sekaligus negara berkembang dengan ambisi industrialisasi berkelanjutan, Indonesia berada di persimpangan jalan yang menentukan. Pilihannya tegas: menjadi korban dari perubahan global, atau menjadi salah satu aktor yang membentuk arah perubahan itu sendiri. Dan ini menjadi bahan diskusi di antara kami—saya dan Rantai Tekstil Lestari (RTL)—pada siang hingga sore 17 Januari 2026 akhir minggu lalu.
Krisis yang Bersifat Sistemik
Selama bertahun-tahun, persoalan keberlanjutan dalam industri tekstil kerap direduksi menjadi isu pencemaran atau limbah. Padahal, problem sesungguhnya jauh lebih dalam: ia menyangkut kegagalan sistemik dari model ekonomi linear yang mendasari industri ini sejak revolusi industri. Model “ambil–produksi—pakai–buang” bukan hanya menciptakan tekanan lingkungan yang masif, tetapi juga menghasilkan inefisiensi ekonomi yang luar biasa. Sekitar USD500 miliar nilai ekonomi tekstil hilang setiap tahun akibat rendahnya tingkat pemanfaatan pakaian dan minimnya daur ulang. Pakaian kini dipakai lebih singkat dari sebelumnya, sementara volume produksi terus meningkat tanpa korelasi dengan kebutuhan nyata manusia.
Dalam konteks iklim, kontribusi industri tekstil—sekitar 8–10 persen emisi global—menempatkannya sejajar dengan sektor energi berat. Namun berbeda dengan sektor energi atau transportasi, industri tekstil selama ini relatif luput dari tekanan regulasi yang keras. Inilah sebabnya mengapa lonjakan produksi fast fashion dalam dua dekade terakhir berlangsung nyaris tanpa rem.
Kini situasinya berubah. Krisis iklim, tekanan fiskal negara-negara maju, dan tuntutan transparansi publik telah memicu gelombang regulasi baru yang jauh lebih agresif. Dunia memasuki era di mana keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai nilai moral, tetapi sebagai prasyarat legal dan ekonomi.
Situasi Mutakhir Regulasi Global
Perubahan paling signifikan datang dari Eropa. Melalui European Green Deal, Uni Eropa secara sistematis mengubah aturan main industri tekstil global. Regulasi seperti Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) dan Digital Product Passport mengharuskan setiap produk memiliki jejak digital yang mencatat asal bahan, proses produksi, emisi karbon, hingga potensi daur ulangnya.
Bagi produsen di negara berkembang, implikasinya sangat besar. Transparansi tidak lagi bisa dihindari. Setiap kelemahan dalam rantai pasok—energi kotor, limbah cair, praktik ketenagakerjaan—akan terlihat dan berdampak langsung pada akses pasar.
Lebih jauh, skema Extended Producer Responsibility (EPR) menggeser tanggung jawab pengelolaan limbah dari pemerintah ke produsen. Artinya, biaya lingkungan yang selama ini tersembunyi kini harus diperhitungkan dalam struktur biaya bisnis.
Inilah titik balik yang sering kali tidak disadari oleh pelaku industri di Indonesia: keberlanjutan bukan lagi isu reputasi, melainkan isu kepatuhan terhadap permintaan pasar. Perusahaan yang gagal beradaptasi tidak hanya akan kehilangan konsumen, tetapi juga akses pembiayaan, asuransi, dan kemitraan global.
Bagaimana dengan Indonesia?
Jika ditilik secara jujur, keberlanjutan memang belum menjadi “DNA” industri tekstil Indonesia. Ketergantungan pada batubara, keterbatasan beragam teknologi bersih, serta lemahnya tata kelola limbah masih menjadi realitas sehari-hari. Kasus pencemaran Sungai Citarum adalah simbol dari problem struktural yang lebih luas: pertumbuhan industri yang tidak diiringi investasi lingkungan.
Namun membaca Indonesia semata dari sisi kekurangan ini adalah kekeliruan strategis.
Justru karena industri tekstil Indonesia belum terkunci dalam infrastruktur lama yang mahal dan kaku, peluang untuk melakukan lompatan teknologi (leapfrogging) masih terbuka lebar. Indonesia memiliki beberapa keunggulan struktural yang jarang dimiliki negara lain:
Pertama, skala dan integrasi rantai pasok. Dari hulu ke hilir, Indonesia memiliki kapasitas produksi yang relatif lengkap, memungkinkan pengembangan sistem sirkular domestik tanpa ketergantungan tinggi pada impor. Kedua, ketersediaan bahan baku sekunder. Dengan lebih dari 2,3 juta ton limbah tekstil per tahun, Indonesia memiliki “tambang urban” yang luar biasa besar. Masalahnya bukan ketiadaan bahan, melainkan absennya sistem pengumpulan, pemilahan, dan standardisasi kualitas.
Ketiga, arah kebijakan nasional yang mulai selaras. Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025–2045 menunjukkan perubahan paradigma yang penting: dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi regeneratif. Keempat, munculnya aktor-aktor pionir. Perusahaan seperti Asia Pacific Rayon, Pable, dan sejumlah produsen tekstil besar mulai berinvestasi pada daur ulang, energi terbarukan, dan efisiensi air. Meski skalanya belum masif, mereka membuktikan bahwa transformasi bukan utopia.
Bertentangan dengan persepsi umum, tantangan terbesar transisi sirkular bukanlah teknologi. Solusi teknis—mulai dari daur ulang kimia hingga digital traceability—sebetulnya sudah tersedia. Tantangan sesungguhnya terletak pada tata kelola dan koordinasi. Saat ini, limbah tekstil di Indonesia tersebar, tidak terstandarisasi, dan sulit dilacak. Akibatnya, industri daur ulang kesulitan memperoleh bahan baku berkualitas, sementara limbah terus menumpuk di TPA atau lingkungan terbuka.
Masalah lain adalah pembiayaan. UMKM tekstil, yang merupakan tulang punggung industri nasional, menghadapi kesenjangan pembiayaan hingga ribuan triliun rupiah. Tanpa skema pembiayaan hijau yang terjangkau, transisi hanya akan dinikmati oleh segelintir perusahaan besar. Dan, menurut hemat saya, di sinilah peran negara, lembaga keuangan, dan platform kolaboratif menjadi krusial.
Dalam konteks ini, kehadiran Rantai Tekstil Lestari (RTL) menjadi sangat strategis. RTL bukan sekadar forum diskusi, melainkan mekanisme kolektif untuk menyatukan aktor yang selama ini bekerja sendiri-sendiri: industri, pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.
Keunggulan utama RTL terletak pada kemampuannya menerjemahkan tuntutan global ke dalam konteks lokal. Melalui inisiatif seperti Circular Fashion Partnership, pengembangan circularity hub, dan advokasi kebijakan, RTL membangun jembatan antara regulasi internasional dan realitas industri nasional. Lebih penting lagi, RTL membantu menggeser narasi keberlanjutan dari beban biaya menjadi sumber nilai tambah. Dalam dunia yang semakin transparan, reputasi keberlanjutan bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan faktor penentu daya saing jangka panjang.
Momentum yang Tidak Boleh Hilang
Indonesia jelas sedang berada pada momen yang menentukan. Di satu sisi, tekanan global akan semakin keras. Di sisi lain, peluang untuk menjadi pusat ekonomi sirkular regional terbuka lebar. Keberlanjutan, karenanya, tidak lagi bisa diposisikan sebagai projek sosial belaka, apalagi sekadar kepatuhan administratif terhadap regulasi. Ia harus menjadi fondasi strategi industri nasional—menyatu dengan kebijakan energi, perdagangan, investasi, dan pengembangan SDM.
Jika Indonesia berhasil menjadikan keberlanjutan sebagai DNA industri tekstilnya, maka negara ini tidak hanya akan memertahankan posisinya di pasar global, tetapi juga membentuk standar baru bagi negara berkembang lainnya. Sebaliknya, jika momentum ini dilewatkan, Indonesia berisiko terjebak sebagai pemasok murah dalam sistem global yang semakin selektif—tanpa daya tawar, tanpa nilai tambah, dan tanpa masa depan yang berkelanjutan.
Pilihan itu kini agaknya ada di tangan kita semua. Dan seperti halnya kain yang baik, masa depan industri tekstil Indonesia akan sangat ditentukan oleh kualitas desain yang kita buat hari ini.
Bogor, 20 Januari 2025
