Bogor — SOCIALINVESTMENT.ID – Social Investment Indonesia kembali menyelenggarakan Social Investment Roundtable Discussion (SIRD) seri ke-97 pada Jumat, 8 Mei 2026 secara daring dengan mengangkat tema “Beyond ESG Scores: Sebetulnya Apa Manfaat Perusahaan Melakukan Shadow Rating?”. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yang membedah praktik ESG rating, shadow rating, hingga tantangan kredibilitas penilaian keberlanjutan di tingkat global. Acara berlangsung hangat dan reflektif, terlebih karena pada pembukaan kegiatan keluarga besar Social Investment Indonesia juga menyampaikan penghormatan dan doa bersama atas wafatnya salah satu host tetap SIRD, almarhumah Ibu Arnolia Febrianti (Mbak Pegi), yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan forum diskusi SIRD.
Dalam sesi pertama, Rozikin Busro selaku Senior Project Manager Sustainability & Clean Ammonia PT Pupuk Indonesia menjelaskan bahwa ESG saat ini telah berkembang menjadi new license to operate bagi perusahaan. ESG tidak lagi dipandang sekadar pelengkap CSR, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan yang memengaruhi reputasi, akses pembiayaan, hingga daya saing perusahaan di masa depan. Menurutnya, banyak perusahaan sebenarnya telah menjalankan praktik keberlanjutan yang baik, namun belum memperoleh skor ESG optimal karena lemahnya dokumentasi dan disclosure. Ia menekankan prinsip “not disclosed equals not managed”, di mana data dan eviden yang tidak dipublikasikan akan dianggap tidak ada oleh lembaga rating maupun investor. Karena itu, perusahaan perlu membangun sistem disclosure yang kredibel, konsisten, dan dapat diverifikasi. Rozikin juga mengingatkan bahwa kredibilitas jauh lebih penting daripada sekadar visibilitas, sebab klaim keberlanjutan yang tidak terbukti dapat memicu risiko greenwashing dan merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wahyu Aris Darmono selaku Senior Advisor Social Investment Indonesia menyoroti meningkatnya urgensi ESG di Indonesia, khususnya di kalangan BUMN dan perusahaan besar. Menurutnya, banyak perusahaan mulai menyusun ESG roadmap dan melakukan shadow rating bukan hanya karena kebutuhan investasi, tetapi juga karena adanya dorongan regulasi dan tuntutan agar perusahaan dipandang layak sebagai portofolio investasi global. Ia menjelaskan bahwa shadow rating seharusnya digunakan sebagai gap assessment atau ESG readiness assessment untuk memahami kesenjangan kondisi internal perusahaan dengan standar ESG global. Namun, Aris juga mengingatkan adanya risiko pragmatisme dalam implementasi ESG, di mana perusahaan cenderung hanya fokus pada aspek administratif yang dapat meningkatkan skor secara cepat, misalnya membuat kebijakan tanpa implementasi yang mendalam. Jika tidak diimbangi transformasi fundamental dalam tata kelola dan praktik bisnis, kondisi tersebut berpotensi melahirkan praktik selective disclosure hingga greenwashing.
Pada sesi bedah buku, Jalal selaku Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia membedah buku Environmental, Social and Governance Ratings karya Patrycja Chodnicka-Jaworska. Jalal mengkritisi penggunaan ESG rating tunggal sebagai representasi kondisi keberlanjutan perusahaan. Menurutnya, sering kali terdapat kesenjangan antara rating resmi dengan realitas performa di lapangan karena masing-masing lembaga rating memiliki metodologi, indikator, dan pembobotan yang berbeda. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data alternatif dan kemampuan perusahaan dalam memahami perbedaan skor antar lembaga rating, terutama bagi tim Investor Relations (IR). Jalal menegaskan bahwa shadow rating seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan fundamental perusahaan, memperkuat kualitas disclosure, dan meningkatkan tata kelola data keberlanjutan, bukan digunakan untuk memanipulasi persepsi pasar atau mengejar skor semata yang justru dapat mengarah pada praktik ESG washing.
Melalui SIRD #97 ini, peserta diajak memahami bahwa ESG bukan lagi sekadar persoalan skor dan kepatuhan administratif, tetapi berkaitan erat dengan integritas, tata kelola, transparansi data, dan kesiapan perusahaan menghadapi tuntutan keberlanjutan global. Shadow rating pun diposisikan bukan sebagai alat kosmetik pencitraan, melainkan sebagai instrumen refleksi dan perbaikan internal agar perusahaan mampu membangun praktik keberlanjutan yang lebih kredibel, akuntabel, dan berdampak nyata. [PAI]
📥 Download Materi SIRD #97
