Artikel ini menyoroti urgensi pengakuan alam sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) nyata bagi perusahaan, yang dipicu oleh tragedi runtuhnya gletser mematikan di Himalaya pada Agustus 2026. Meskipun alam terbukti memiliki kekuatan fisik yang mampu menghancurkan operasi bisnis seketika, banyak perusahaan masih memandangnya sebatas sumber daya untuk dimanfaatkan atau sekadar risiko yang harus dimitigasi.
Dengan merujuk pada evolusi teori manajemen dari Mark Starik (1995) hingga argumen Nardia Haigh dan Andrew Griffiths (2009), penulis menegaskan bahwa alam memenuhi kriteria sebagai pemangku kepentingan primer yang memiliki kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Artikel ini juga menggunakan kerangka mutakhir dari Hannula, Kujala, dan Sachs (2026) yang memetakan posisi alam ke dalam empat kategori: tidak diakui, sumber daya, dilindungi, dan mitra.
Sebagai kesimpulan, penulis berargumen bahwa memposisikan entitas alam—seperti gunung, sungai, dan hutan—sebagai mitra strategis bukanlah sekadar perdebatan akademis atau filosofis, melainkan kebutuhan krusial dalam manajemen risiko. Hal ini sangat relevan untuk diterapkan pada berbagai proyek industri dan ekstraktif, termasuk di Indonesia, di mana pengakuan alam sebagai pemangku kepentingan menuntut keputusan manajemen yang mendesak.