Oleh:

Jalal – Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Setelah saya meninggalkan lokasi diskusi tentang perkebunan sawit dan keuangan berkelanjutan Selasa 7 Juli 2026 lalu, saya teringat peristiwa sekitar dua setengah tahun lalu. Di sebuah pagi di Kalimantan Barat, saya bercakap-cakap dengan seorang petani swadaya sambil berjalan menemani ia memeriksa pohon-pohon sawitnya yang mulai menua. Ia tidak tahu bahwa lahannya adalah objek kalkulasi rumit di ruang rapat bank-bank di Jakarta, Singapura, dan di pusat-pusat keuangan dunia lain. Ia hanya tahu bahwa biaya meremajakan kebunnya mencapai lebih dari seratus juta rupiah, sementara bantuan pemerintah menutup sekitar separuhnya, tanpa ada topangan atas biaya hidup yang harus ditanggung sambil menunggu berbuah, dan bank terdekat tak pernah menawarkan bunga lebih ringan meski ia bersedia menanam ulang tanpa membakar sejengkal pun lahan.

Jarak antara petani dan pendanaan itu adalah jarak yang sesungguhnya sedang coba dijembatani oleh serangkaian dialog multipihak yang di antaranya digagas oleh Auriga. Dan, jarak itulah yang menentukan apakah industri sawit Indonesia, penopang hidup 16,5 juta pekerja dan penyumbang surplus dagang lebih dari USD22 miliar setahun, akan menjadi model transisi hijau yang meyakinkan dunia, atau tetap menjadi kisah lama tentang niat baik yang terjebak dalam birokrasi dan ketidakpercayaan lintas-negara.

Kabar baiknya, dan ini layak dikatakan dengan jujur: masalahnya bukan lagi kelangkaan gagasan. Deforestasi yang disebabkan sawit telah menurun tajam sejak puncaknya pada 2012, seiring produksi minyak sawit mentah justru terus naik.  Ini mungkin bisa dibaca sebagai sebuah pemisahan (decoupling) antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang jarang dicapai komoditas pertanian mana pun di dunia tropis. Badan-badan konservasi internasional seperti IUCN kini menilai skema sertifikasi RSPO cukup kokoh untuk menjadi basis kebijakan sourcing perusahaan global.

Kerangka keuangan berkelanjutan Indonesia sendiri telah melahirkan Komite Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang generasi ketiganya kini secara eksplisit menyertakan sektor pertanian. Bank Indonesia sudah memberi insentif rasio pinjaman-nilai bagi kendaraan listrik dan bangunan hijau, sinyal bahwa arsitektur insentif serupa bisa diperluas ke sawit. Bahkan Tiongkok, yang selama ini dipandang sebagai pasar yang menyerap tanpa syarat, baru saja memasukkan ‘perdagangan hijau’ dan ‘perdagangan produk pertanian hijau’ ke dalam katalog projek yang didukung keuangan hijaunya untuk pertama kali.

Kredibilitas, Bukan Sekadar Kepatuhan

Selama bertahun-tahun, perdebatan tentang keberlanjutan sawit berkutat pada pertanyaan apakah standar seperti RSPO, ISPO, atau MSPO cukup ketat? Pertanyaan yang agaknya lebih mendesak sekarang adalah apakah verifikasi di lapangan benar-benar dilakukan dengan jujur, apakah auditor benar-benar mengunjungi kebun, apakah data traceability yang dilaporkan korporasi besar mencerminkan jaringan pemasok tingkat kedua dan ketiga yang sesungguhnya rumit, atau hanya angka agregat yang terlihat meyakinkan di laporan tahunan namun menyembunyikan risiko yang tak pernah ditelusuri. Kerangka Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ingin menghindari jebakan agregasi: perusahaan yang melaporkan ‘95% pasokannya tertelusur’ bisa jadi tidak pernah benar-benar memeriksa siapa pemasok di balik 5% sisanya, dan justru mungkin di situlah risiko sesungguhnya bersembunyi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tampaknya memahami hal ini ketika merancang Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia: operasionalisasinya bergantung pada justifikasi di tingkat tapak, bukan sekadar klaim administratif. Ini prinsip yang benar, tetapi memerlukan infrastruktur verifikasi independen yang menurut saya sampai hari ini masih sangat compang-camping. Tanpa infrastruktur verifikasi itu, ‘keuangan hijau’ berisiko menjadi sekadar label baru untuk praktik lama—persis kekhawatiran yang membuat kata greenwashing kini begitu akrab di telinga investor global.

Beban yang Tidak Merata dan Uang yang Belum Bergerak

Soal keadilan adalah hal yang jarang dibicarakan secara terus terang dalam forum-forum kebijakan internasional.  Akibatnya, regulasi anti-deforestasi Uni Eropa, yang mewajibkan penelusuran hingga level bidang lahan, saya percaya dirancang dengan niat mulia, tetapi berdampak ketimpangan yang mungkin memburuk. Korporasi besar dengan sistem pemetaan satelit dan staf kepatuhan tentu bisa menyerap kewajiban itu sebagai biaya operasional rutin. Tetapi, petani swadaya, yang justru menyumbang porsi kerusakan hutan jauh lebih kecil dibanding ekspansi korporasi skala besar, menanggung beban administratif yang sama secara proporsional jauh lebih berat terhadap penghasilan mereka.

Bagi saya ini bukanlah sekadar soal efisiensi birokrasi, melainkan soal siapa yang akhirnya membayar harga transisi hijau dunia, dan jawabannya, jika dibiarkan begitu saja, akan selalu jatuh pada pihak yang paling sedikit punya daya tawar.  Kalau kita ingin memerjuangkan keadilan, desain kebijakan yang sengaja berpihak haruslah dibuat: fasilitas pemetaan geospasial bersama yang dibiayai kolektif sehingga para petani tidak perlu membeli teknologi pembuktian ketertelusuran sendiri-sendiri; skema dukungan uji tuntas berjenjang yang mengakui bahwa beban satu ukuran untuk semua pihak justru memerbesar kesenjangan yang sudah ada.

 Namun di balik semua persoalan teknis itu, saya juga mendengar dari para peserta diskusi bahwa uang belum benar-benar mengikuti apalagi sejalan dengan niat baik. Premi harga untuk sawit bersertifikasi segregated di pasar internasional hanya berkisar 3-4%; untuk skema mass balance bahkan hanya sekitar 1%. Bank-bank besar Indonesia telah menyalurkan pembiayaan setara sepertiga anggaran negara ke sektor kelapa sawit dalam dekade terakhir, namun dengan skor kebijakan ESG di kisaran dua hingga tiga dari skala sepuluh, pertimbangan keberlanjutan belum benar-benar dipergunakan. Di sisi lain Laut Cina Selatan, para pelaku usaha Tiongkok mengeluh biaya sertifikasi terlalu tinggi untuk sekadar menutup ongkosnya sendiri, sementara bank-bank mereka agaknya masih lebih nyaman membiayai projek energi terbarukan jangka panjang ketimbang instrumen dagang jangka pendek yang sesungguhnya dibutuhkan rantai pasok sawit.

Ini semua agaknya adalah kegagalan arsitektur finansial yang belum menemukan cara menerjemahkan kinerja lingkungan menjadi angka yang bisa dihargai pasar. Dan di sinilah preseden yang sudah ada layak diperbesar, bukan diulang sebagai eksperimen kecil selamanya: pinjaman terkait keberlanjutan yang pernah disusun HSBC dan Rabobank bersama Musim Mas menunjukkan model semacam itu bisa berjalan secara komersial. Uji coba pembiayaan campuran antara Bank Mandiri dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup membuktikan hal serupa bisa dicoba di dalam negeri. Jadi yang kurang bukanlah bukti konsep, melainkan jalur projek berskala cukup besar untuk menarik minat perbankan arus utama—dan kesediaan untuk belajar dari sektor kopi, yang lebih dulu mengembangkan sertifikasi kelompok dan fasilitas penjaminan risiko pertanian yang bisa diadaptasi tanpa harus menciptakan segalanya dari nol lagi.

Manusia di Balik Angka

Ada satu elemen yang sering terlewat dalam pembicaraan tentang instrumen dan taksonomi: manusia yang duduk di meja kredit.  Dan diskusi yang saya moderasi dengan tepat mengidentifikasi hal ini. Selincah apa pun rancangan pinjaman terkait keberlanjutan, secanggih apa pun kalkulator emisi gas rumah kaca yang dikembangkan otoritas keuangan, semua itu akan berhenti di atas kertas jika analis kredit di cabang-cabang bank tidak memiliki kapasitas untuk membaca risiko lingkungan sebagai bagian dari risiko kredit yang sesungguhnya.

Selama ini, agaknya sertifikasi keberlanjutan diperlakukan sebagai pelengkap dokumen administratif, bukan variabel yang memengaruhi keputusan pemberian pinjaman. Sama dengan perlakuan terhadap AMDAL atau UKL/UPL yang dinilai ‘asal ada’ bukan dengan pemeriksaan kualitas informasinya.  Akibatnya, importir yang membayar lebih mahal untuk sawit bersertifikasi tidak pernah menikmati suku bunga yang lebih ringan. Dan ini adalah struktur insentif yang secara diam-diam justru menghukum pelaku usaha yang berbuat benar.

Perhimpunan Bank Nasional telah menyelenggarakan serangkaian diskusi peningkatan kapasitas seputar isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) bagi kalangan perbankan, dengan seri kelima yang akan datang di antaranya akan membahas pembiayaan sawit berkelanjutan. Ini langkah yang tepat, tetapi menurut saya perlu dinaikkan dari sekadar forum diskusi menjadi sertifikasi kompetensi yang mengikat—setara dengan pelatihan yang lazim diberikan kepada analis kredit projek infrastruktur. Tanpa investasi serius pada kapasitas manusia ini, setiap taksonomi hijau secanggih apa pun akan tetap menjadi dokumen yang indah dibaca namun sunyi dari implementasi.

Mengapa Tiongkok dan India adalah Sekutu Penting

Selama ini, narasi keberlanjutan sawit terlalu sering ditulis seolah hanya melibatkan Indonesia dan Eropa. Padahal, pasar domestik Indonesia, Tiongkok, dan India bersama-sama menyerap tiga perempat produksi, dan itu berarti juga proporsi yang sama dari seluruh risiko deforestasi yang menempel pada sektor sawit negeri ini.  Ini jauh lebih besar dari eksposur Eropa yang justru mendapat sorotan regulasi paling ramai. India tetap menjadi importir sawit terbesar dunia; Tiongkok, meski volumenya menyusut karena harga tinggi dan pergeseran penggunaan ke bahan bakar hayati serta industri oleokimia, tetap menempati posisi kedua dengan konsentrasi eksposur deforestasi yang tajam, yang lebih dari separuhnya berasal dari hanya belasan kabupaten di Kalimantan.

Konsentrasi risiko yang presisi ini semestinya menjadi kabar baik, bukan buruk: ia memberi peta jalan yang jelas tentang di mana intervensi keuangan dan kebijakan paling perlu difokuskan, alih-alih dianggap menyebar ke seluruh penjuru Nusantara secara tidak efisien. Namun peta itu hanya berguna jika ketiga negara duduk bersama untuk membangun satu bahasa pengakuan yang sama—memastikan sertifikasi Indonesia bisa ‘dibaca’ oleh sistem kepabeanan dan perbankan Tiongkok, memastikan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia interoperabel dengan taksonomi ASEAN dan taksonomi Tiongkok, dan memastikan India, sebagai pembeli terbesar, turut dilibatkan dalam arsitektur pengakuan itu, bukan dibiarkan berjalan dengan standarnya sendiri yang terpisah.

 Jelas ada godaan untuk memerlakukan semua ini sebagai projek jangka panjang yang bisa dicicil pelan-pelan selama satu-dua dekade. Tapi menurut saya godaan itu harus ditolak. Data terbaru menunjukkan deforestasi nasional Indonesia justru tengah melonjak lagi, dengan lonjakan tercepat justru terjadi di wilayah-wilayah baru seperti Papua.  Ini bukti bahwa risiko terus berpindah dan bermutasi, sementara kelembagaan kita masih sibuk merancang kerangka untuk risiko lama. Periode transisi apa pun yang disepakati dalam kebijakan mendatang harus memiliki batas waktu dan tolok ukur yang terukur secara kuantitatif—bukan dibiarkan menjadi kata sakti yang dipergunakan untuk membenarkan penundaan tanpa akhir.

Jendela kebijakan yang terbuka saat ini, dalam wujud katalog keuangan hijau baru Tiongkok, taksonomi generasi ketiga Indonesia, momentum dialog multipihak yang memertemukan lembaga riset, bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan asosiasi kepabeanan dari kedua negara jarang terjadi bersamaan. Jendela semacam ini historisnya sempit dan bisa tertutup begitu prioritas politik dan ekonomi bergeser ke tempat lain. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia  dan Tiongkok, juga India, bersedia mengubah pengetahuan yang sudah cukup matang itu menjadi mekanisme transaksi yang konkret, dengan verifikasi yang jujur, insentif yang menjangkau petani terkecil sekalipun, dan keberanian untuk menaikkan skala apa yang sudah terbukti berhasil, sebelum jendela ini menutup kembali, dan sebelum petani di Kalimantan Barat yang saya ceritakan di bagian awal tulisan ini kembali harus menunggu lagi tanpa ada kepastian pembiayaan.