Oleh:
Purnomo – Senior Advisor
Social Investment Indonesia
Pada 2024, di sebuah ruang pelatihan di Jakarta, saya duduk bersama enam belas penggerak ekosistem dampak lain dari berbagai lembaga di Indonesia. Kami mengikuti pelatihan tentang SDG Impact Standards, hasil kerja sama UNDP Indonesia, Social Value International, dan Indonesia Impact Alliance. Materinya padat dan istilahnya banyak. Tapi satu gagasan bertahan lama setelah pelatihan usai: “dampak” bukan benda yang bisa dipotret lalu dihitung begitu saja. Ia adalah hasil dari serangkaian keputusan tentang apa yang dianggap penting, siapa yang dianggap layak diperhitungkan, dan siapa yang berwenang membuat keputusan itu.
Dua tahun berlalu sejak pelatihan itu, dan kerangkanya masih kuat untuk memahami apa yang sebenarnya kita ukur ketika bicara dampak sosial. Saya merasa penting membagikannya di sini, khususnya bagi pembaca yang belum pernah mendengar soal SDG Impact Standards sama sekali. Tulisan ini bukan sekadar rangkuman materi pelatihan, melainkan ajakan membaca ulang lima dimensi dampak di baliknya, dari sudut yang jarang disentuh: mengukur dampak selalu, dalam kadar tertentu, adalah soal kuasa.
Standar yang Sering Disalahpahami
Di lapangan, “SDG Impact Standards” acap kali dipahami sebagai daftar centang. Sebuah program disebut “sejalan dengan SDGs” kalau bisa dikaitkan dengan salah satu dari 17 tujuan, lengkap dengan logo warna-warni di laporan tahunan. Pemahaman ini keliru, dan justru menjauhkan kita dari inti persoalan.
SDG Impact Standards, yang diterbitkan UNDP lewat inisiatif SDG Impact, menyebut dirinya sebagai standar pengambilan keputusan, bukan standar pelaporan kinerja. Bedanya penting. Standar pelaporan menilai apa yang sudah terjadi. Standar pengambilan keputusan membentuk cara sebuah organisasi berpikir sebelum bertindak. Empat pilarnya, yaitu Strategi, Pendekatan Manajemen, Transparansi, dan Tata Kelola, tidak memberi rumus untuk menghitung dampak. Yang diberikan adalah kerangka berpikir: apakah sumber daya organisasi benar diarahkan pada perubahan yang bermakna, apakah pengelolaan dampak menyatu dengan keputusan sehari-hari, apakah ada keterbukaan pada pemangku kepentingan, dan apakah semua itu bisa dipertanggungjawabkan.
Karena standar ini sengaja tidak menyediakan metrik sendiri, ia mengarahkan penggunanya pada norma pengukuran dampak yang lebih dulu disepakati luas di pasar global: lima dimensi dampak dari Impact Management Project, kini dikelola Impact Frontiers. Di sinilah kerja sesungguhnya berlangsung. Empat pilar SDG Impact Standards adalah rangka. Lima dimensi dampak adalah cara kita memeriksa apakah ada orang yang sungguh-sungguh hidup lebih baik karenanya.
Lima Pertanyaan yang Tak Pernah Selesai
Ada godaan memperlakukan lima dimensi ini sebagai formulir isian, lima kotak yang dicentang lalu ditutup rapat. Godaan itu perlu dilawan. Setiap dimensi adalah pertanyaan yang harus terus diajukan ulang sepanjang sebuah program berjalan, karena jawabannya bisa berubah seiring waktu.
What: Aktivitas Bukan Perubahan
What menanyakan outcome apa yang sebenarnya bergerak, seberapa penting perubahan itu bagi orang yang mengalaminya, dan apakah arahnya positif atau negatif. Di sinilah letak kekeliruan paling lazim dalam praktik CSR dan TJSL di Indonesia: mengukur aktivitas, bukan perubahan.
Sebuah tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, bisa melaporkan telah membangun sepuluh unit sumur bor di desa ring 1. Itu aktivitas. Outcome-nya adalah apakah rumah tangga di desa itu benar mengalami penurunan waktu mengambil air, penurunan angka diare pada anak, atau kenaikan waktu produktif perempuan yang sebelumnya berjalan berjam-jam ke sumber air. What menuntut kita berhenti melaporkan apa yang kita bangun, dan mulai melaporkan apa yang berubah pada kehidupan orang.
Who: Siapa yang Dianggap Ada
Inilah dimensi paling sering diperlakukan dangkal, padahal mengandung persoalan paling mendasar: siapa yang dianggap layak diperhitungkan sebagai penerima dampak.
Di banyak laporan dampak sektor ekstraktif, “masyarakat” ditulis sebagai satu kategori tunggal, seolah semua orang di sebuah desa mengalami dampak yang sama besar, dengan cara yang sama. Praktik pukul rata ini selalu menyembunyikan sesuatu. Di sebuah wilayah tambang batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, perempuan kepala keluarga yang terkena relokasi lahan mengalami dampak berbeda dari kepala keluarga laki-laki yang punya akses lebih besar ke kompensasi. Ketika sebuah program pemberdayaan ekonomi hanya menjangkau kelompok paling dekat dengan akses ke perusahaan, laporan bisa tetap terlihat sukses secara agregat, sementara kelompok paling rentan justru tertinggal makin jauh.
Di sinilah dampak dan kuasa kelindan erat. Siapa yang mendefinisikan kategori “penerima manfaat” dalam sebuah laporan, pada dasarnya sedang mendefinisikan siapa yang dianggap ada. Pendekatan pengembangan masyarakat yang baik selalu dimulai dengan pertanyaan lebih tajam dari sekadar “siapa yang menerima manfaat”, yaitu “siapa yang selama ini tidak pernah ditanya pendapatnya soal apa yang disebut manfaat”.
How Much: Angka Besar Bisa Menipu
How Much bicara soal skala: berapa banyak orang terdampak, seberapa besar perubahan yang mereka alami, dan berapa lama perubahan itu bertahan. Ini dimensi paling nyaman bagi banyak organisasi, karena hasilnya berupa angka yang bisa dipajang di laporan tahunan.
Tapi angka besar bisa menyembunyikan hal renik yang justru menentukan makna sebenarnya. Program penguatan petani kakao di Kolaka, Sulawesi Tenggara, bisa melaporkan seribu petani terlibat dan kenaikan pendapatan rata-rata 20 persen. Angka itu tampak meyakinkan. Tapi apakah kenaikan itu merata, atau ditopang segelintir petani besar yang menarik rata-rata ke atas sementara mayoritas nyaris tak bergerak? Apakah kenaikan itu bertahan setelah program pendampingan berakhir, atau menyusut begitu pendamping lapangan ditarik? How Much yang jujur tidak berhenti pada total, ia memeriksa distribusi dan durasi, bukan hanya rata-rata sekali hitung.
Contribution: Klaim yang Tak Pernah Mutlak
Contribution menguji apakah perubahan yang terjadi benar disebabkan oleh intervensi kita, atau kemungkinan besar akan terjadi juga tanpa kita. Praktisi SROI di Indonesia sudah mengenal versi teknisnya lewat konsep deadweight/counterfactual dan attribution, dan prinsipnya sama di sini: setiap klaim dampak selalu nisbi, tidak pernah mutlak.
Bayangkan sebuah PLTS komunal di sebuah desa di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, diklaim menaikkan jumlah usaha mikro di wilayah itu tiga kali lipat dalam dua tahun. Klaim itu perlu diuji dengan pertanyaan sederhana namun tidak nyaman: apakah kenaikan itu terjadi karena listrik yang masuk, atau karena jalan kabupaten yang baru selesai diaspal tahun yang sama, yang membuka akses pasar terlepas dari ada tidaknya listrik? Contribution memaksa kita jujur pada diri sendiri soal batas kontribusi kita, sesuatu yang secara alami sulit dilakukan organisasi mana pun yang ingin terlihat baik di mata investor atau publik.
Risk: Berani Mengaku Bisa Gagal
Risk menilai kemungkinan dampak yang terjadi meleset dari rencana, termasuk risiko dampak berhenti begitu program selesai. Banyak organisasi merasa segan mengakui risiko ini secara terbuka, karena terasa seperti mengaku gagal sebelum mencoba.
Padahal justru sebaliknya. Program diversifikasi mata pencaharian di kawasan pertambangan yang izin usahanya akan berakhir dalam sepuluh tahun punya risiko struktural yang nyata: begitu pendampingan dihentikan, apakah mata pencaharian baru yang dibangun cukup berakar untuk bertahan sendiri, atau runtuh persis seperti ketergantungan lama pada tambang itu sendiri? Mengakui risiko ini sejak awal, dan merancang program dengan kesadaran penuh atasnya, adalah tanda kematangan pengelolaan dampak. Menyembunyikannya hanya menunda kekecewaan ke masa depan, dan biasanya kekecewaan itu jatuh pada masyarakat, bukan pada organisasi yang merancang programnya.
Level A, B, C: Di Mana Kita Sebenarnya Berdiri
Kelima dimensi di atas menjadi dasar satu kerangka lagi yang tak kalah penting: klasifikasi ABC dari Impact Frontiers, cara menilai level ambisi dampak sebuah organisasi terhadap SDGs.
Level A, Act to Avoid Harm, sekadar berarti mengurangi dampak buruk dari operasi yang berjalan. Level B, Benefit Stakeholders, berarti aktif memberi manfaat pada pemangku kepentingan, meski bukan tujuan utama bisnis. Level C, Contribute to Solutions, berarti dampak positif memang menjadi tujuan yang disengaja dan terukur sejak dirancang, bukan efek samping yang kebetulan baik.
Sebagian besar program TJSL di sektor ekstraktif Indonesia masih berhenti di level A atau B. Perusahaan menjalankan program reklamasi lahan pascatambang karena diwajibkan regulasi, atau membangun sekolah dan puskesmas sebagai bentuk kompensasi sosial. Keduanya penting, tidak perlu diremehkan. Tapi keduanya juga belum tentu berarti perusahaan sedang berkontribusi pada solusi atas persoalan pembangunan yang lebih besar. Bergerak ke level C berarti mendesain ulang cara berpikir, dari “bagaimana kita mengurangi kerusakan yang kita timbulkan” menjadi “masalah pembangunan apa yang bisa kita bantu selesaikan lewat cara kita berbisnis”. Pergeseran itu tidak otomatis terjadi hanya karena sebuah perusahaan rajin menyebut SDGs di laporan tahunannya.
Dampak Itu Soal Kuasa
Sampai di sini, ada argumen utama yang perlu saya tegaskan. Lima dimensi dampak lebih sering diajarkan sebagai perangkat teknis, semacam formulir lanjutan dari logical framework yang sudah akrab bagi praktisi pembangunan. Cara pandang itu tidak salah, tapi tidak cukup.
Dari kacamata sosiologi, setiap kali sebuah organisasi memutuskan siapa yang masuk kategori Who, indikator mana yang dipilih untuk How Much, dan metode apa yang dipakai untuk menghitung Contribution, organisasi itu sedang melakukan tindakan yang jauh dari netral. Ia sedang menentukan realitas mana yang dianggap terhitung, dan realitas mana yang dianggap tak relevan untuk dicatat. Robert Chambers, salah satu pemikir penting dalam tradisi pengembangan masyarakat partisipatif, pernah mengajukan pertanyaan yang menurut saya lebih tajam dari lima dimensi itu sendiri: realitas siapa yang dianggap terhitung. Lima dimensi dampak akan tetap menjadi alat kepatuhan kosong kalau jawaban atas pertanyaan itu terus diambil dari kantor pusat perusahaan atau lembaga donor, tanpa pernah benar melibatkan suara masyarakat yang diklaim sebagai penerima manfaatnya.
Ini bukan ajakan membuang kerangka pengukuran dan kembali pada niat baik yang tidak terukur. Justru sebaliknya. Pendekatan regeneratif dalam pembangunan berkelanjutan, yang melampaui sekadar meminimalkan kerusakan menuju memulihkan sistem sosial dan ekologis, membutuhkan pengukuran yang lebih ketat, bukan lebih longgar. Bedanya terletak pada siapa yang duduk di meja ketika lima dimensi itu didefinisikan. Pengukuran yang melibatkan masyarakat terdampak sejak menentukan apa yang disebut outcome penting, hingga bagaimana keberhasilan diukur, akan menghasilkan potret jauh lebih jujur dibanding pengukuran yang dirancang dari atas lalu divalidasi di lapangan sekadar formalitas.
Taruhannya makin besar seiring pasar dampak di Indonesia tumbuh. Sepanjang 2020 hingga 2022, Indonesia menyumbang sekitar 20 persen dari total modal investasi dampak di Asia Tenggara, setara 1,44 miliar dolar AS lewat 131 transaksi, menurut data yang dikutip Global Impact Investing Network. UNDP Indonesia bahkan menyusun peta investor SDG untuk memetakan peluang investasi yang selaras dengan tujuan pembangunan. Makin banyak dana mengalir dengan embel-embel dampak, makin besar pula godaan memoles laporan tanpa membenahi substansi di baliknya, sebuah fenomena yang sudah punya nama sendiri di kalangan praktisi: impact washing. Lima dimensi dampak, kalau dipakai sungguh-sungguh dan bukan sekadar formalitas kepatuhan, sebenarnya salah satu pertahanan paling kuat terhadap godaan itu. Persoalannya, alat sekuat apa pun tidak akan berguna kalau yang memegangnya tidak pernah berniat jujur menggunakannya.
Pertanyaan yang Tak Boleh Berhenti
Tak ada satu pun dari lima dimensi ini yang selesai sekali diukur lalu boleh dilupakan. What bisa berubah maknanya begitu konteks sosial bergeser. Who harus terus diperiksa ulang, karena kelompok yang dulu terabaikan bisa jadi baru terlihat setelah kita mengganti cara bertanya. How Much butuh pembacaan berulang seiring waktu, bukan potret sekali jepret. Contribution akan selalu diperdebatkan, karena dunia nyata tidak pernah menyediakan kelompok kontrol yang bersih seperti di laboratorium. Dan Risk, kalau jujur diakui, berarti kita harus rela mengakui bahwa sebagian dari apa yang kita bangun hari ini mungkin tidak akan bertahan.
Bagi siapa pun yang bekerja di ranah CSR, TJSL, atau pengukuran dampak sosial di Indonesia, tantangan sebenarnya bukan menghafal lima dimensi ini seperti daftar belanja. Tantangannya adalah keberanian mengajukan lima pertanyaan itu berulang kali, terutama pada saat jawabannya kemungkinan besar tidak nyaman didengar.
