Catatan Hari Bumi, 22 April 2026
Oleh:
Jalal – Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Tahun ini, Hari Bumi ke-56 hadir dengan seruan yang lebih mendesak dari sebelumnya. EARTHDAY.ORG menetapkan tema global Our Power, Our Planet sebagai penegasan bahwa kemajuan lingkungan tidak bergantung pada tindakan pemerintah saja, melainkan pada tindakan harian jutaan komunitas, pendidik, pekerja, dan keluarga di seluruh penjuru dunia. Tema ini bukan sekadar slogan inspiratif. Ia adalah diagnosis yang tepat atas krisis tata kelola global yang kita hadapi sekarang: ketika institusi-institusi besar gagal atau bahkan berbalik arah, maka kekuatan sejati harus berakar di tanah—di tangan masyarakat biasa. Pertanyaannya adalah: seberapa mendesak kebutuhan itu? Jawabannya: sangat mendesak, bahkan lebih dari yang kita bayangkan.
Dunia di Tengah Polikrisis
Para ilmuwan dan analis risiko global kini sepakat memakai satu kata untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini: polikrisis. Istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog Prancis Edgar Morin sejak 1993 dan kini digunakan luas oleh World Economic Forum merujuk pada situasi di mana berbagai krisis yang berbeda-beda terjadi secara bersamaan dan saling memerkuat satu sama lain, menghasilkan dampak yang jauh lebih buruk daripada jumlah masing-masing krisis secara terpisah.
Kajian sistematis yang diterbitkan dalam Annual Review of Environment and Resources (2025) mendefinisikan polikrisis sebagai “beberapa krisis yang terjadi bersamaan, saling terkait secara kausal, dengan efek sinergis dan bertingkat yang merusak prospek kemanusiaan.” Krisis-krisis yang saling bertautan itu mencakup: perubahan iklim yang makin ekstrem, pandemi yang tidak terduga, konflik bersenjata yang meluas, ketidakstabilan ekonomi, keamanan pangan yang rapuh, serta erosi institusi demokrasi dan tatanan hukum internasional.
Laporan risiko global WEF untuk 2026 menemukan bahwa dari semua kategori risiko yang disurvei—yaitu sosial, teknologi, ekonomi, dan geopolitik—risiko lingkungan dipandang dengan pesimisme paling besar, dengan hampir tiga perempat responden memilih prospek yang ‘bergejolak’ atau ‘badai’ untuk menggambarkan risiko lingkungan itu pada dekade mendatang. Sementara itu, laporan Top Ten Global Risks for 2026 dari Stimson Center mencatat bahwa negara-negara berkembang di Global South menghadapi tekanan berlapis: kesenjangan ekonomi-teknologi yang melebar, bantuan internasional yang menyusut, krisis utang yang mendalam, ketidakamanan pangan, dan ancaman lapangan kerja dari Kecerdasan Buatan. Semuanya sekaligus, tanpa jeda.
Dimensi geopolitik dan geoekonomi memerparah semuanya. Persaingan antara blok-blok kekuatan besar—Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dengan sekutu masing-masing—telah mengikis arsitektur kerjasama multilateral yang selama ini menjadi fondasi perjanjian lingkungan global. Sumberdaya yang seharusnya mengalir ke transisi energi bersih justru terserap oleh belanja militer yang terus membengkak, subsidi industri fosil, dan proteksionisme ekonomi. Lebih jauh lagi, konflik bersenjata secara langsung merusak lingkungan: polusi dan emisi karbon dari industri perang skala besar menghancurkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah selama bertahun-tahun negosiasi iklim.
Dalam konteks ini, kemunduran kebijakan lingkungan juga terjadi di level nasional. Hanya dalam 2025, lebih dari 400 tindakan regulasi di berbagai negara memangkas perlindungan lingkungan yang dibangun selama bergenerasi. Perlindungan udara bersih, standar kualitas air, kawasan konservasi—semuanya dirongrong. Seperti dikatakan oleh Denis Hayes, orang yang menjadi penyelenggara Hari Bumi pertama: “Kepercayaan bahwa kemajuan dapat dicapai melalui negosiasi berdasar itikad baik semata, bukanlah lagi cerminan realitas.”
Peringatan bagi Indonesia
Di tengah krisis global ini, Indonesia menjadi salah satu studi kasus paling dramatis sekaligus paling mengkhawatirkan. Negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa ini menyimpan sekitar 10% hutan hujan tropis dunia, sebuah ekosistem yang tak tergantikan bagi kestabilan iklim Bumi dan keanekaragaman hayati global. Namun data terbaru yang dirilis oleh NGO Auriga Nusantara pada Maret 2026 menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia melonjak 66% dalam tahun 2025, mencapai 433.751 hektare. Ini adalah angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Tiga provinsi di Sumatera Utara mencatat angka yang mengerikan: Aceh naik 426%, Sumatera Utara 281%, dan Sumatera Barat tidak kurang dari 1.034% dibandingkan tahun sebelumnya.
Konsekuensinya langsung terasa. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada akhir 2025 menewaskan lebih dari 1.200 orang, merusak sekitar 30.000 rumah, dan berdampak pada 52 kabupaten/kota. Leonard Simanjuntak, Direktur Greenpeace Indonesia, menyebutnya sebagai peringatan keras bahwa daya dukung lingkungan Indonesia telah mencapai titik kritis. “Peringatan seperti apa lagi yang kita butuhkan setelah ini?” tanyanya.
Para pengamat lingkungan mengaitkan bencana ini langsung dengan kegagalan tata kelola hutan: kombinasi antara Undang-Undang Cipta Kerja yang melemahkan kewajiban perlindungan hutan, projek-projek Food Estate berskala raksasa yang membabat jutaan hektare lahan di Papua dan Kalimantan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap konsesi-konsesi bermasalah. Indonesia yang berada di peringkat ke-6 pengemisi gas rumah kaca terbesar di dunia sedang bergerak berlawanan arah dengan komitmen iklimnya sendiri. Target menjadikan sektor kehutanan sebagai penyerap karbon bersih pada 2030 kini tampak semakin jauh dari jangkauan.
Dan ini bukan sekadar tragedi ekologis. Ini adalah krisis keadilan. Komunitas adat dan lokal yang telah menjaga hutan selama berabad-abad kini kehilangan tanah dan penghidupan mereka. Petani kecil yang bergantung pada tangkapan air hutan menghadapi kekeringan dan banjir secara bergantian. Generasi muda Indonesia mewarisi Bumi yang lebih rapuh dari yang seharusnya mereka terima.
Ketika Atas Gagal, Akar Harus Tumbuh
Di sinilah tema Hari Bumi 2026 menemukan relevansinya yang sesungguhnya. Bila institusi-institusi besar—pemerintah nasional, perusahaan multinasional, bahkan lembaga-lembaga internasional—telah gagal atau bergerak terlalu lambat, maka perubahan perlu datang dari bawah. Sejarah membuktikan ini bisa berhasil. Pada 22 April 1970, 20 juta warga Amerika yang pada saat itu adalah 10% dari seluruh populasi turun ke jalan dalam apa yang menjadi demonstrasi sipil terbesar dalam sejarah AS. Hasilnya bukan sekadar simbolis: undang-undang Udara Bersih, Undang-Undang Air Bersih, dan berdirinya Badan Perlindungan Lingkungan lahir langsung dari tekanan gerakan akar rumput itu. Kekuatan rakyat, ketika diorganisir dengan tekad, mampu memaksa perubahan struktural.
Hari ini, di seluruh dunia, benih-benih gerakan serupa sedang tumbuh. Di Kenya, gerakan pemuda berhasil memaksa pemerintah membatalkan kenaikan pajak yang tidak adil. Di Bangladesh, gelombang protes mahasiswa mengubah lanskap politik. Di Brasil, komunitas adat Amazonia berhasil memertahankan wilayah mereka melalui litigasi hukum dan tekanan internasional yang terkoordinasi.
Di Indonesia sendiri, ada teladan nyata yang layak dirayakan. Komunitas Suku Anak Dalam di Jambi telah lama memraktikkan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem hutan gambut. Di Nusa Tenggara Timur, kelompok-kelompok perempuan membangun sistem pertanian regeneratif yang memulihkan tanah yang terdegradasi sambil meningkatkan ketahanan pangan. WALHI, sebagai jaringan lingkungan terbesar di negeri ini, terus mengadvokasi hak-hak komunitas adat dan transparansi tata kelola lingkungan meski menghadapi tekanan. Di Yogyakarta, gerakan Sekolah Sungai memberdayakan warga sepanjang DAS Code untuk memantau kualitas air dan mengadvokasi perubahan kebijakan berbasis data. Ini adalah bukti bahwa sains warga (citizen science) bisa menjadi instrumen demokrasi lingkungan yang efektif.
Lima Langkah Nyata untuk Setiap Orang
Menyadari skala polikrisis yang kita hadapi, mudah untuk jatuh dalam kelelahan atau nihilisme. Tapi justru di sinilah tema Hari Bumi 2026 menantang kita. Kekuatan ada di tangan kita, dan ia dimulai dari tindakan yang bisa kita ambil hari ini.
Pertama, jadilah konsumen yang sadar. Setiap keputusan pembelian adalah suara yang sangat penting. Kurangi konsumsi produk yang sumber dan proses produksinya berbahaya bagi alam, dan dukung produk-produk yang diproduksi secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, ini berarti secara aktif meminta transparansi rantai pasok dari merek-merek yang kita gunakan sehari-hari.
Kedua, bergabunglah dengan atau bangun komunitas lokal—termasuk lewat program investasi sosial yang dilakukan perusahaan. Kelompok peduli lingkungan di tingkat RT, sekolah, kampus, serta komunitas keagamaan memiliki kekuatan yang sering diremehkan padahal memiliki kekuatan luar biasa. Mulai dari hal kecil: bank sampah, kebun komunitas, atau kelompok pemantau sungai. Tindakan kolektif kecil yang konsisten, bagaimanapun, lebih berdampak daripada heroisme individual yang sesaat.
Ketiga, gunakan hak suara dan hak advokasi. Di setiap pilkada hingga pemilu nasional isu lingkungan harus menjadi pertimbangan utama. Tuntut calon-calon pejabat untuk memberikan komitmen konkret tentang perlindungan hutan, pengelolaan air, dan transisi energi. Surat kepada wakil rakyat, petisi yang terverifikasi, dan kehadiran di forum konsultasi publik adalah instrumen demokrasi yang sah dan efektif.
Keempat, dukung jurnalisme dan sains lingkungan. Berlangganan dan bagikan laporan-laporan dari lembaga seperti Auriga Nusantara dan Mongabay Indonesia. Informasi yang akurat adalah prasyarat gerakan yang efektif. Lawan disinformasi lingkungan dengan berbagi data dan fakta yang terverifikasi.
Kelima, praktikkan dan ajarkan regenerasi. Tanam pohon bukan sekadar sebagai aksis simbolis, tapi dengan spesies asli lokal di tempat yang tepat. Buat kompos dari sisa makanan. Hemat energi dan air. Ajarkan anak-anak bukan hanya tentang bahaya kerusakan lingkungan, tetapi juga tentang keindahan dan keberlanjutan hidup bersama alam. Buat regenerasi sebagai panduan hidup bagi semua orang, sebagai satu-satunya kondisi masa depan yang kita inginkan bersama.
Menolak untuk Diam
Bumi jelas tidak membutuhkan penyelamat. Tapi ia membutuhkan mitra, dan kemitraan itu harus dimulai dari kesadaran bahwa krisis yang kita hadapi bukan hanya krisis ekologi, melainkan krisis makna, krisis tata nilai, dan krisis keberanian kolektif. Polikrisis mengancam kita di banyak front sekaligus, sehingga terasa mustahil untuk ditangani oleh siapapun sendirian. Tapi inilah tepatnya alasan mengapa gerakan akar rumput yang berjejaring, yang beragam, yang berakar dalam komunitas lokal dan terhubung secara global menjadi satu-satunya kekuatan yang cukup luwes dan cukup tangguh untuk meresponsnya.
Indonesia, dengan kekayaan biologis dan kulturalnya adalah kekuatan luar biasa. Pilihan yang dibuat dalam tahun-tahun ini—oleh pemerintah, oleh perusahaan, oleh organisasi masyarakat sipil dan oleh setiap warga—akan menentukan apakah hutan-hutan yang tersisa bisa kita tambah dan wariskan kepada anak cucu, atau apakah kita menjadi generasi yang menyaksikan keruntuhannya. Hari Bumi 2026 mengingatkan kita: kita bukan sekadar penonton. Kita adalah pelaku. Dan sejarah, berulang kali, telah membuktikan bahwa rakyat yang terorganisasi dan teguh adalah kekuatan luar biasa untuk perubahan.
Selamat Hari Bumi 2026!
Jakarta, 22 April 2026
