Oleh:
Jalal – Chairperson of Advisory Board
Wahyu Aris Darmono – Senior Advisor
Social Investment Indonesia

Kajian yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia pada akhir Juni 2026 menemukan bahwa regulasi ESG nasional untuk sektor mineral kritis hanya selaras 39 hingga 51% dengan standar internasional. Kesenjangan terbesar, yang mencapai 96%, justru berada pada pilar sosial: perlindungan masyarakat hukum adat, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC), akuisisi lahan, dan pemindahan tempat tinggal masyarakat. Dari 117 peraturan yang dikaji—meliputi 21 undang-undang, 20 peraturan pemerintah, dan 50 peraturan menteri—hampir seperempatnya ternyata sama sekali belum diatur.

Kesenjangan sebesar 96% tersebut bisa jadi merupakan dampak langsung dari pelonggaran regulasi yang pernah terjadi. Pada tahun 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Permen 41/2016 memiliki arsitektur regulasi yang cukup komprehensif, terdiri dari 32 pasal yang mengatur secara spesifik klasifikasi sasaran program, pemetaan sosial, indikator keberhasilan, hingga tata cara konsultasi publik yang partisipatif.

Namun, Permen 41/2016 tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Permen 25/2018, pengaturan mengenai PPM mengalami reduksi atau penyempitan substansi yang sangat signifikan, di mana seluruh ketentuan PPM dipadatkan hanya menjadi 1 pasal (Pasal 38 dengan 8 ayat). Konsiderans Permen 25/2018 secara terbuka menunjukkan bahwa penyederhanaan aturan ini didorong oleh pertimbangan keekonomian, percepatan investasi, dan kemudahan berusaha.

Meskipun Kementerian ESDM kemudian menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 sebagai pedoman teknis PPM, penurunan derajat pengaturan dalam tata urutan perundang-undangan membuat kepatuhan sosial kehilangan daya paksa hukumnya (legal enforceability). Akibatnya, pelaksanaan PPM di tingkat lapangan kerap terdegradasi menjadi sekadar pemenuhan kewajiban administratif, kegiatan seremoni kosmetik, atau pembagian dana hibah karitatif, alih-alih menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan penghidupan masyarakat terdampak.

Menurut kami, angka ini penting bukan hanya lantaran mengejutkan semua orang dalam industri pertambangan. Siapa pun yang pernah menangani hubungan masyarakat di sekitar tambang tahu betapa longgarnya area ini dibandingkan, katakanlah, pengelolaan limbah atau emisi. Angka ini penting karena mengonfirmasi, dari mulut pemerintah sendiri, sesuatu yang selama ini hanya menjadi keluhan kami yang telah beberapa dekade memerjuangkan keberlanjutan sosial di industri ini: kepatuhan terhadap hukum Indonesia saja tidak pernah cukup untuk mencapai dan membuktikan kinerja sosial yang baik. Perusahaan tambang yang hanya bersandar pada regulasi domestik sedang membangun rumah di atas fondasi yang, menurut pemerintah sendiri, luar biasa rapuh, dan hampir seluruh temboknya belum ada.

Dari 42 parameter ESG komprehensif yang dievaluasi dalam kajian tersebut—mulai dari pengelolaan air limbah, keanekaragaman hayati, dan keselamatan kerja hingga hak masyarakat adat dan transparansi rantai pasok—sebanyak 40 parameter masih menyisakan kesenjangan substansi teknis-operasional. Dengan kata lain, hampir seluruh arsitektur ESG pertambangan nasional, bukan hanya sebagian kecilnya, membutuhkan penguatan; dan di antara seluruh aspek itu, komponen sosiallah yang paling tertinggal.

Tetapi, menurut hemat kami, solusinya bukan menunggu regulator menutup ketertinggalan yang akhirnya diakui—lantaran itu bisa memakan bertahun-tahun, dan pasar global tidak akan menunggu. Solusinya adalah membangun, secara sukarela dan sistematis, apa yang disebut Sistem Pengelolaan Kinerja Sosial atau Social Performance Management System (SPMS): kerangka manajemen yang menyamakan level kedisiplinan penanganan dampak sosial dengan yang sudah lama dimiliki banyak perusahaan tambang untuk dampak lingkungan.

Dari Kumpulan Kegiatan Baik ke Sistem

Sebagian besar perusahaan tambang, termasuk yang taat hukum, masih mengelola kinerja sosial seperti industri ini mengelola keselamatan kerja pada dekade 1990-an: melalui niat baik, staf yang berdedikasi, dan serangkaian program yang nyata dan bernilai, namun belum terorganisasi menjadi satu sistem yang menghasilkan hasil konsisten, terukur, dan terus membaik. Sistem Pengelolaan Kinerja Sosial mengubah empat kegagalan umum yang berulang di sektor ini—keterlibatan masyarakat yang reaktif dan baru dimulai setelah keluhan berubah menjadi blokade; investasi sosial yang ditentukan oleh preferensi internal alih-alih kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi; penanganan keluhan yang bergantung pada siapa kebetulan menerimanya; dan pelaporan yang menceritakan kegiatan, bukan hasil—menjadi satu arsitektur manajemen yang koheren dan mengikuti siklus rencanakan-laksanakan-periksa-tindak lanjuti, persis seperti sistem manajemen lingkungan.

Lima kerangka global termutakhir berkonvergensi pada arsitektur yang sama: IRMA Standard for Responsible Mining (draf konsultasi kedua, 2025), GRI:12 Coal Sector 2022 (efektif 1 Januari 2024), GRI 14: Mining Sector 2024 (efektif 1 Januari 2026), Consolidated Mining Standard Initiative (draf konsultasi akhir 2025, target pemberlakuan 2029), dan ICMM Mining Principles and Performance Expectations (2024). Konvergensi ini punya konsekuensi praktis yang menguntungkan: membangun satu sistem yang solid dapat memenuhi keempat standar tersebut sekaligus, alih-alih memaksa perusahaan menjalani empat jenis kepatuhan yang terpisah. Ini juga berarti perusahaan tidak perlu menunggu salah satu standar ‘dipilih’ oleh pasar sebagai pemenang, lantaran keempatnya sudah cukup selaras satu sama lain sehingga investasi membangun SPMS hari ini tidak akan sia-sia meski standar mana yang akhirnya menjadi rujukan wajib di pasar tertentu berubah di kemudian hari.

Sebelas Pilar yang Membentuk Sistem

Diringkas dari kelima kerangka tersebut, sebuah SPMS yang layak disebut sistem—bukan sekadar niat baik yang terdokumentasi—bertumpu pada sebelas komponen inti, mulai dari komitmen kepemimpinan di tingkat Dewan hingga tata kelola dan anggaran yang memadai di tingkat tapak. Setiap komponen memerlukan pemilik yang jelas, anggaran yang dapat diprediksi, dan siklus tinjauan tahunan; tanpa ketiganya, komponen itu tetap menjadi baris dalam dokumen kebijakan, bukan praktik yang berjalan. Yang membedakan sebelas komponen ini dari daftar praktik baik yang umum beredar di industri adalah sifatnya yang saling mengunci: pemetaan sosial tanpa mekanisme keluhan hanya menghasilkan data tanpa saluran tindak lanjut; mekanisme keluhan tanpa uji tuntas hak asasi manusia hanya menyelesaikan gejala tanpa mengenali polanya; dan investasi masyarakat tanpa pemantauan dampak hanya menjadi pengeluaran yang tidak pernah bisa dibuktikan hasilnya. Tabel 1 merangkum kesebelas komponen tersebut beserta fungsi utamanya.

Perlu ditegaskan: sebelas komponen ini bukan resep tunggal yang berlaku identik di semua tambang. Bobot dan urutan prioritas implementasinya akan berbeda tergantung tahap siklus hidup tambang—eksplorasi, konstruksi, operasi, penutupan, dan pascatambang—serta konteks sosial spesifik di sekitarnya. Yang tidak boleh berbeda adalah keberadaan seluruh sebelas komponen itu sebagai satu sistem yang saling terhubung, bukan sebagai menu yang bisa dipilih sebagian.

Topik Material

Standar-standar global yang sama juga memetakan topik material yang wajib mendapat perhatian eksplisit dan terdokumentasi—bukan sekadar diasumsikan tidak relevan. GRI 14: Mining Sector, misalnya, mengidentifikasi 25 topik material sektor pertambangan, sebagiannya berdimensi sosial langsung. Materialitas topik-topik ini berbeda dari satu lokasi tambang ke lokasi lain: isu masyarakat hukum adat dan pertambangan rakyat mungkin dominan di satu wilayah, sementara praktik keamanan dan hubungan ketenagakerjaan lebih relevan di wilayah lain. Yang tidak boleh terjadi adalah tanpa penilaian kemudian sebuah topik hilang.  Standar internasional kini mensyaratkan alasan terdokumentasi mengapa sebuah topik dianggap tidak material bagi suatu lokasi, bukan sekadar tidak disebutkan sama sekali.

Inilah persisnya area yang menurut kajian Kemenko Perekonomian, DEN, dan WRI Indonesia paling lemah dalam regulasi domestik: perlindungan masyarakat adat, FPIC, akuisisi lahan, dan pemindahan tempat tinggal masyarakat justru menjadi episentrum dari kesenjangan 96%  yang ditemukan pemerintah sendiri. Jika ada satu alasan mengapa perusahaan tambang tidak bisa hanya mengandalkan regulasi nasional untuk menentukan apa yang material, inilah alasannya. Tabel 2 meringkas topik-topik material utama tersebut, dikelompokkan agar memudahkan pemetaan terhadap konteks masing-masing lokasi tambang.

Menerjemahkan Komitmen menjadi Kebijakan

Komponen sistem dan topik material di atas baru menjadi nyata ketika dituangkan ke dalam kebijakan yang disetujui Dewan, bersifat publik, dan dapat dirujuk balik ke komponen spesifik yang ia operasionalkan. Kebijakan yang hanya hidup sebagai salinan solid dalam presentasi internal tidak memenuhi persyaratan satu pun dari keempat standar yang dibahas di atas. Perusahaan yang sudah memiliki kebijakan setara di bawah nama lain — misalnya kebijakan sumberdaya manusia yang sebagian mencakup konten lokal—tidak perlu menulis ulang dari nol; yang diperlukan adalah meninjau, memperluas, dan menerbitkan kembali kebijakan tersebut secara resmi dengan persetujuan Dewan, sehingga secara eksplisit menutup kesenjangan yang teridentifikasi. Tabel 3 merangkum 14 kebijakan inti yang perlu dimiliki perusahaan tambang.

Dari Kebijakan ke Praktik Harian: Prosedur Operasi Standar

Kebijakan menetapkan arah; prosedur operasi standar (SOP) di tingkat tapaklah yang membuatnya dapat diaudit. SOP menjawab pertanyaan yang selalu ditanyakan auditor eksternal: siapa melakukan apa, dipicu oleh apa, dengan dokumentasi apa, dan ditinjau pada siklus berapa. Sebagian dari SOP ini mungkin sudah berjalan secara informal di lapangan; tugas yang tersisa bukanlah menciptakan lima belas manual baru, melainkan mendokumentasikan, menstandardisasi lintas lokasi tambang, dan menempatkannya dalam satu siklus tinjauan yang sama, sehingga praktik di satu lokasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai representasi keseluruhan perusahaan. Tabel 4 merangkum 15 SOP prioritas yang perlu disusun.

Rekomendasi: Berhenti Menunggu Regulasi

Kembali ke angka yang kami kutip di bagian pembuka, Kemenko Perekonomian, DEN, dan WRI Indonesia sendiri telah mengonfirmasi bahwa fondasi regulasi ESG nasional, betapa pun luas cakupannya lintas-sektor, masih terfragmentasi dan belum menyentuh detail teknis-operasional yang dibutuhkan pasar global, dengan kesenjangan paling parah justru pada pilar sosial. Bagi perusahaan tambang yang menunggu kepastian hukum domestik sebelum bertindak, kajian ini adalah sinyal yang jelas: kepastian itu belum akan datang dalam waktu dekat, dan menunggu berarti membiarkan lisensi sosial, akses pembiayaan, dan hubungan rantai pasok globalnya bergantung pada standar yang, menurut pemerintah sendiri, baru separuh jalan. Kajian yang sama juga merekomendasikan mekanisme pengakuan kesetaraan (equivalency recognition) agar dokumen hukum Indonesia suatu hari dapat diakui langsung oleh standar internasional—tetapi mekanisme semacam itu, sebagus apa pun rancangannya, baru bisa dibangun di atas praktik perusahaan yang sudah lebih dulu setara dengan standar global, bukan sebaliknya.

Karena itu, rekomendasi dari kajian menyeluruh atas standar internasional dan regulasi Indonesia ini tegas dan sederhana: perusahaan-perusahaan tambang harus benar-benar membangun dan menegakkan Sistem Pengelolaan Kinerja Sosial berdasarkan standar internasional sebagai rujukan utama, bukan sekadar regulasi nasional sebagai batas bawah kepatuhan. Regulasi nasional tetap wajib dipatuhi, tetapi ia jelas sangat jauh dari memadai sebagai bukti kinerja sosial yang baik di mata investor, penyalur pembiayaan, pembeli komoditas, dan masyarakat yang menjadi tuan rumah operasi tambang. ‘Menegakkan’ di sini juga berarti lebih dari sekadar menerbitkan dokumen: ia berarti mengalokasikan anggaran yang dapat diprediksi, menugaskan akuntabilitas pada tingkat Direksi dan Dewan Komisaris, dan bersedia menjalani verifikasi pihak ketiga. Tiga syarat ini, membedakan perusahaan yang benar-benar memiliki sistem dari perusahaan yang hanya memiliki dokumen kebijakan. Tidak satu pun dari ketiga syarat ini memerlukan investasi yang eksotis atau teknologi baru; yang diperlukan adalah keputusan untuk memperlakukan kinerja sosial dengan keseriusan manajerial yang sama seperti yang selama ini diberikan pada kinerja produksi, keselamatan kerja, dan kepatuhan lingkungan.

Perusahaan yang membangun sistemnya berdasarkan standar internasional sekarang akan menjadi perusahaan yang dapat mengklaim keunggulan, bukan menjelaskan kekurangan, ketika kesenjangan regulasi ini pada akhirnya tertutup. Dengan sebelas komponen, topik material, kebijakan, dan SOP di atas benar-benar dibangun dan ditegakkan sebagai satu sistem yang utuh, komponen Sosial dalam ESG pertambangan Indonesia akan terkelola sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan global—bukan lagi menjadi titik paling lemah dalam tata kelola keberlanjutan sektor ini, melainkan bukti bahwa industri ekstraktif dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.

Diskursus Selanjutnya:

1. Siklus P-D-C-A dalam SPMS

Para pembaca dapat melakukan latihan menggunakan Tabel 1, 3, dan 4 untuk menyusun tabel seperti di bawah ini. Mungkin akan lebih menarik lagi bila isi Tabel 2 dapat dimasukkan ke dalamnya.

2. Tahapan Penerapan SPMS

Penerapan SPMS dapat dilakukan melalui pendekatan bertahap selama jangka waktu tiga tahun, yang terbagi dalam empat fase utama:

1. Fase 1: Diagnostik dan Analisis Kesenjangan (Bulan 1 – 6): Perusahaan melakukan pemetaan kesenjangan (gap analysis) antara praktik sosial yang berjalan di tapak dengan standar GRI 14, IRMA, dan CMSI. Aktivitas ini mencakup pemutakhiran data dasar sosio-ekonomi, analisis materialitas isu sosial, dan pemetaan ulang seluruh klaim tumpang tindih lahan.
2. Fase 2: Peletakan Fondasi Tata Kelola (Bulan 7 – 12): Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris mengesahkan 14 Kebijakan Inti SPMS. Pada fase ini, manajemen merumuskan 15 SOP Operasional Tapak, membentuk struktur organisasi Pengelolaan Kinerja Sosial yang independen, dan menetapkan alokasi anggaran tahunan yang terprediksi.
3. Fase 3: Operasionalisasi dan Digitalisasi Sistem (Bulan 13 – 24): SOP diimplementasikan secara penuh di lapangan. Langkah ini mencakup pelatihan interaksi keamanan berbasis HAM, pembukaan saluran mekanisme keluhan bereputasi, pelaksanaan kesepakatan FPIC, serta peluncuran sistem pencatatan keluhan berbasis digital secara real-time.

Fase 4: Verifikasi Pihak Ketiga dan Pengungkapan Publik (Bulan 25 – 36): Perusahaan mengukur dampak investasi sosial menggunakan metode Social Return on Investment (SROI), menjalani verifikasi atau audit independen pihak ketiga, serta menerbitkan laporan kinerja sosial terbuka sesuai standar GRI 14.