Oleh:
Jalal – Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Beberapa minggu lalu, saya mendapatkan undangan dan kerangka acuan untuk berbicara pada sesi Legal Gaps and Community Legitimacy in Indonesian Land Investment. Sesi itu bagian dari lokakarya tertutup yang temanya Community Engagement for Sustainable Land Investment in ASEAN yang diselenggarakan Give to Nature bersama para mitra pada 5 Oktober 2026 di Bangkok, bertepatan dengan Bangkok Climate Action Week. Kerangka acuan itu meminta tiga hal: mengapa konsesi negara sering tak cukup bagi keamanan operasi, bagaimana memetakan hak adat dan menavigasi sistem hukum paralel, dan bagaimana legitimasi dibangun lewat keterlibatan yang berkesinambungan. Tulisan ini adalah versi esai dari jawaban yang saya berikan lewat paparan di sesi tersebut.

Saya hendak merujuk pada sebuah peristiwa yang relevan dan sangat penting. Pada 4 November 2025, Mahkamah Agung di Jakarta menolak dua permohonan peninjauan kembali dalam satu perkara: satu dari sebuah perusahaan nikel, satu dari kementerian yang telah mencabut izin kawasan hutannya di sebuah pulau kecil. Izin itu terbit lewat prosedur resmi dan berdiri di atas peta yang sah. Yang menjatuhkannya adalah pasal yang melarang tambang di pulau kecil, ditemukan dan dibawa ke pengadilan oleh warga setelah bertahun-tahun menggugat.

Izin itu tentu saja sah di mata satu lembaga negara. Namun, ia tak pernah diuji di mata orang yang tinggal di sana, dan ketika pengujian datang ia ternyata tidak lolos.  Dan, kisah semacam ini kian lazim, dan penting bagi investor Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan—mereka yang menjadi audiens utama sesi saya—yang menanamkan puluhan miliar dolar di tambang, perkebunan, dan kehutanan Asia Tenggara. Argumen saya sederhana: di Indonesia, konsesi hanyalah awal dari pertanyaan soal legitimasi, bukan jawabannya. Perusahaan yang memerlakukan persetujuan warga sebagai biaya berbisnis, bukan aset yang benar-benar penting dipertahankan, akan terus membayarnya, dalam bentuk penundaan, sengketa, hilangnya akses pasar, dan penderitaan manusia.

Konsesi di Atas Tanah yang Sudah Berpenghuni

Konsesi komersial diperkirakan menutupi sekitar 30 persen wilayah Indonesia. Angka itu paling sering dikutip, tetapi berasal dari estimasi 2014. Bukti yang lebih segar datang dari warga sendiri. Hingga Agustus 2026, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat 36,6 juta hektare wilayah adat yang dipetakan komunitas. Hanya 20,6 persen di antaranya diakui pemerintah daerah, dan hutan adat yang ditetapkan negara baru sekitar 0,35 juta hektare. Sekitar 8,37 juta hektare beririsan dengan izin tambang, kehutanan, atau perkebunan.

Akibatnya terukur. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria pada 2025, tertinggi dalam enam tahun dan naik sekitar 15 persen, seluas 914.575 hektare dengan 123.612 rumah tangga terdampak. Perkebunan menyumbang 135 kasus, sekitar 40 persen, dan pertambangan 46. Tahun itu pula, 736 orang menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi, dan satpam perusahaan menjadi pelaku kekerasan yang paling sering. Ketika penjaga dan aparat harus menahan lahan, perusahaan sesungguhnya sudah mengakui bahwa warga belum setuju.

Di sini penting untuk disadari bahwa konsesi hanya memberi tahu perusahaan apa yang bersedia diberikan negara kepada mereka. Ia tidak memberi tahu apa yang bersedia dilepaskan oleh masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar wilayah konsesi itu. Konsesi adalah keputusan satu lembaga tentang satu lapis hak saja. Padahal, setidaknya enam lapis hak lain tak diselesaikan oleh pemberian konsesi.  Tabel berikut meringkasnya.

Hukum sendiri bergerak ke dua arah. Putusan Mahkamah Konstitusi Oktober 2025 melindungi masyarakat turun-temurun di kawasan hutan dari sanksi perkebunan, DPR mengesahkan UU Reforma Agraria pada 22 September 2026, dan RUU Masyarakat Adat masih dibahas. Di sisi lain, satuan tugas penertiban kawasan hutan telah mengambil alih 5,88 juta hektare, dan 4,12 juta di antaranya diserahkan kepada perusahaan negara dengan klaim warga yang belum selesai. Mulai 30 Desember 2026, regulasi deforestasi Uni Eropa berlaku, dengan uji legalitas yang mencakup hak lahan. Perusahaan yang bersandar pada tafsir hukum hari ini bersandar pada target yang bergerak.

Di sinilah investor Asia Timur menghadapi paradoks. Pedoman investasi pertambangan luar negeri dari kamar dagang pertambangan Tiongkok sudah meminta free, prior, and informed consent (FPIC). Jepang menerbitkan pedoman hak asasi manusia dalam rantai pasok pada 2022, dan pemberi pinjaman menerapkan Standar Kinerja IFC. Batas minimal hukum Indonesia, dengan kata lain, lebih rendah daripada standar pemberi dana, pembeli, dan negara asal investor sendiri. Perusahaan dapat patuh pada hukum Indonesia dan tetap gagal pada semua hal lain yang diminta para pemangku kepentingan.

Siklus yang Berulang

Di tambang maupun kebun, ceritanya nyaris sama. Izin terbit lebih dulu. “Sosialisasi” digelar sementara pembukaan lahan dimulai. Satu tanda tangan kepala desa atau perantara dalam sesi tersebut dianggap mewakili banyak orang. Kompensasi dibayarkan kepada individu, dan komunitas terbelah. Janji pekerjaan, plasma, dan perlindungan air tersendat. Protes dihadapi satpam, polisi, dan pasal pidana. Barulah pengadilan, lembaga sertifikasi, pemberi pinjaman, atau pembeli turun tangan, dan pemulihan datang bertahun-tahun kemudian dengan harga lebih mahal.

Di pertambangan, konsesi kerap menimpa wilayah yang mustahil dimintai persetujuannya, seperti kelompok yang memilih hidup terisolasi, atau pulau kecil yang dilindungi undang-undang. Kawasan industri menumpuk banyak penyewa tanpa satu pun pemilik sistem pengaduan. Di perkebunan, sertifikat HGU bisa sah sementara prosesnya cacat: lembaga sertifikasi pernah menemukan peralihan tanah ulayat tanpa persetujuan komunitas, dan seorang produsen yang diskors kehilangan 27 pembeli dalam hitungan minggu.

Akar masalahnya tiga. Informasi: perusahaan tak tahu siapa memegang apa di lahan yang diberikan kepadanya. Urutan: keterlibatan dimulai setelah komitmen yang membuatnya tak bermakna. Insentif: staf dihargai atas akses, kecepatan, dan biaya murah yang dibayarkan di awal, sementara tim hubungan masyarakat diperlakukan sebagai fungsi pendukung.

Peta Milik Orang yang Tinggal di Sana

Jalan keluarnya dimulai dari pemetaan. Sebelum uang disediakan, cari tahu siapa memegang hak apa menurut aturan apa. Tumpuk peta konsesi dengan registri komunitas, peraturan adat, dan batas desa, lalu telusuri lahan bersama komunitas, termasuk perempuan, pemuda, dan penggarap. Catat hak yang berlapis: siapa memutuskan, siapa memakai, siapa mewarisi. Selesaikan sengketa batas antarkomunitas lebih dulu. Hasilnya peta enklave, yakni area yang tak boleh dibuka, seperti situs sakral, makam, dan tangkapan air. Data dimiliki komunitas, dan pemetaan didanai tersendiri tanpa janji akuisisi.

Lalu datang soal dua sistem hukum. Hukum negara mengatur izin, persetujuan lingkungan, dan pendaftaran tanah. Hukum adat menentukan siapa boleh berbicara, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Standar internasional menetapkan ambang persetujuan. Ketiganya harus dipenuhi dan dituliskan. Sepakati protokol keterlibatan lebih dulu, catat hasilnya dalam akta notaris yang memuat ketentuan adat, dan sepakati tata cara penyelesaian sengketa adat untuk kedua pihak, sebab denda adat sepihak dapat menjadi bukti melawan komunitas. Jangan pula menciptakan ‘lembaga adat’ tandingan yang penurut; lantaran pengambil keputusan sebenarnya akan muncul kembali.

Enam langkah berikut, masing-masing dengan uji yang bisa ditanyakan direksi atau pemberi pinjaman, saya ringkas dalam tabel.

Persetujuan sejati mencakup hak berkata tidak. Bila menyatakan ‘tidak’ itu dianggap mustahil, yang berlangsung adalah konsultasi, dan sebaiknya disebut demikian saja.

Soal manfaat, di sinilah perusahaan paling sering gagal. Kompensasi mengganti yang hilang; pembagian manfaat membangun sesuatu yang bertahan. Rancanglah bersama komunitas: wadah kepemilikan atau bagi hasil kolektif, plasma di lahan layak yang diserahkan sejak awal, akademi keterampilan yang dibuka bertahun-tahun sebelum operasi agar posisi terampil tak otomatis diisi pendatang, dan pemantauan lingkungan bersama dengan ambang jeda operasi yang disepakati sejak awal. Tinjaulah pula klaim warisan secara aktif, sebab sengketa yang dianggap selesai sering kembali; sebuah studi kecil menemukan 57 persen perusahaan mengalami konflik berulang.

Diagnosislah per desa, bukan per projek. Tangga legitimasi bergerak dari penolakan, ke legitimasi ekonomi, sosial-politik, dan kredibilitas kelembagaan, hingga kepemilikan bersama.

Hitungan yang Jujur

Bukti terkuat ada pada kerugian yang dihindari. Studi peneliti Harvard Kennedy School atas 50 kasus menemukan bahwa projek tambang bernilai US$3 sampai 5 miliar dapat kehilangan sekitar US$20 juta per minggu nilai bersih bila produksi tertunda akibat konflik. Studi kecil di perkebunan sawit, hanya lima kasus, menaksir biaya berwujud US$70.000 sampai US$2,5 juta per konflik.

Contoh hipotetis: jika probabilitas gangguan pada projek US$4 miliar turun dari 30 menjadi 10 persen, dan gangguan berlangsung delapan minggu, kerugian yang dihindari sekitar US$32 juta. Program keterlibatan US$5 juta pun kembali lebih dari enam kali lipat.

Namun jujurlah soal batasnya. Hubungan langsung antara kualitas hubungan masyarakat dan peringkat ESG atau biaya pinjaman masuk akal, tetapi belum terbukti. Nilai keduanya dengan SROI dan ROSI: yang pertama menunjukkan kepada komunitas apa yang mereka peroleh, yang kedua menunjukkan kepada direksi mengapa berinvestasi dalam hubungan baik dengan masyarakat memanng menguntungkan.

Tiga pertanyaan

Sebelum menandatangani term sheet berikutnya, para pemimpin perusahaan perlu mengajukan tiga pertanyaan. Lahan ini milik siapa, dan dapatkah perusahaan menunjukkan peta milik komunitas? Siapa yang memutuskan, dan dapatkah perusahaan menunjukkan catatannya? Siapa yang bisa berkata tidak, dan siapa yang mendengar keluhannya?

Dari pertanyaan itu lahir tiga komitmen yang bisa diambil dalam dua belas bulan ke depan: pasang gerbang persetujuan sebelum akses lahan, danai verifikasi independen yang dengan tata cara yang disetujui komunitas, dan satukan data tenurial dan pengaduan lintas perusahaan, pemberi pinjaman, dan masyarakat sipil agar pesan yang sampai ke lapangan koheren. Pemerintah negara asal dapat menjadikan FPIC syarat pembiayaan keluar.

Konsesi, pada akhirnya, hanya memberi perusahaan izin dari pemerintah (legal license to operate) untuk memulai berunding dengan masyarakat. Dan hanya masyarakatlah yang dapat memberi restu kepada perusahaan untuk beroperasi (social license to operate) dan bertumbuh bersama mereka.