Bukan Sembarang Isu: Catatan Metodologis tentang Pemetaan Pemangku Kepentingan

Back to Pos

Bukan Sembarang Isu: Catatan Metodologis tentang Pemetaan Pemangku Kepentingan

Oleh:
Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

 

Berbagai Isu tentang Isu

Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah email dari Fainta Soesilo Negoro, salah seorang kolega saya yang bekerja di Danone.  Kami sedang punya pekerjaan bersama di DAS Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur.  Email yang dia kirimkan itu terkait dengan hasil sementara pemetaan pemangku kepentingan yang diterimanya.  Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, dengan sejumlah usulan perbaikan.  Tetapi, yang paling menarik perhatian saya adalah catatannya tentang isu.

Pemetaan pemangku kepentingan, banyak di antara kita yang tahu, memetakan pemangku kepentingan—yaitu mereka yang bisa memengaruhi dan terpengaruh oleh tujuan, keputusan dan aktivitas organisasi atau projek tertentu—juga isu-isu yang mereka usung.  Masalahnya, mungkin lantaran namanya, kebanyakan di antara kita menaruh perhatian lebih kepada pemangku kepentingan dibandingkan isu.  Jadilah, perhatian kepada isu menjadi lebih rendah, dan ada kemungkinan peta isu yang dibuat kemudian menjadi kurang atau bahkan tidak memuaskan.

Saya teringat situasi yang sama sekitar satu dekade lampau, di mana banyak profesional di bidang pengembangan masyarakat terbata-bata dalam membedakan antara needs versus wants dalam penelitian needs assessment.  Bagaimana membedakan keduanya?  Apakah semua yang dinyatakan oleh masyarakat itu benar-benar kebutuhan ataukah sekadar keinginan mereka.  Bahkan, pada saat itu, wish juga kerap masuk dan membingungkan.  Kini, saya lihat masalah ini sudah sangat jarang muncul.  Yang masih kerap muncul: penilaian kebutuhan tidak dilakukan bersamaan dengan penilaian aset masyarakat.  Padahal, metodologinya sekarang sudah jadi community needs and assests assessment.  Mengapa?  Karena sudah seharusnya aset masyarakat itulah yang dipergunakan sebagai modal pembangunan yang utama.  Sementara sumberdaya eksternal itu adalah pelengkap—suplemen atau komplemen—dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Kembali ke soal isu dalam pemetaan pemangku kepentingan, saya menyaksikan bahwa  kita memang masih punya sejumlah pekerjaan rumah untuk memastikan keakuratan identifikasi dan analisisnya.  Dan menurut saya, hal pertama yang penting diiingat adalah bahwa isu bukanlah gosip, rumor atau hearsay.  Terus terang saja, sebagian besar orang Indonesia kalau mendengar kata ‘isu’ pikiran pertama yang terlintas adalah hal-hal yang tak jelas sumber maupun kebenarannya.  Kalau ini tertanam dalam psike mereka yang melakukan pemetaan pemangku kepentingan, celaka dua belas.  Mungkin tiga belas.

Dekat dengan hal pertama itu, isu sesungguhnya juga tidak sama dengan masalah.  Ini juga terkait dengan kecenderungan banyak orang Indonesia.  Kalau kita ditanyakan sesuatu dengan open ended question, yang kerap muncul adalah hal-hal negatif.  Isu dalam pemetaan pemangku kepentingan perusahaan, misalnya, akan banyak terkait dengan dampak perusahaan itu terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Cobalah tanyakan soal ‘dampak perusahaan’, maka yang keluar dari mulut para informan adalah deretan masalah.  Padahal, istilah dampak itu bermakna netral, mengandung baik yang negatif maupun positif.  Dengan demikian, sangat perlu juga diperhatikan oleh yang melakukan pemetaan pemangku kepentingan untuk tidak sekadar menampung negativitas yang cenderung dominan dalam pembicaraan.     

Kalau kita periksa AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) versi 2015, yang sangat ‘menarik’ adalah bahwa isu memang tidak didefinisikan.  Halaman 34 dokumen tersebut memuat 14 definisi, namun tidak termasuk definisi isu.  Padahal, salah satu prinsip akuntabilitas, yaitu materialitas didefinisikan sebagai berikut: “Materiality – Materiality is determining the relevance and significance of an issue to an organisation and its stakeholders. A material issue is an issue that will influence the decisions, actions and performance of an organisation or its stakeholders.”

Jadi, bahkan AA1000SES sendiri tidak memiliki definisi atasnya.  Ketika menjelaskan apa itu isu yang material (material issues), ia membuat kesalahan yang seharusnya dihindari dalam membuat definisi, yaitu bahwa definiens (yang mendefinisikan) yang boleh mengandung definiandum (yang didefinisikan).  Karena kata isu kembali digunakan, maka kita tak tahu pasti apa yang dimaksud sebagai isu menurut AA1000SES.  Namun, supaya kita tak terus menerus dalam kebingungan, saya hendak mengajukan definisi saya sendiri: isu adalah perihal yang menjadi objek perhatian organisasi dan pemangku kepentingannya.

Sebagai objek perhatian, isu seharusnya melekat pada pemikiran orang-orang yang berada di dalam organisasi serta pemangku kepentingannya.  Tetapi, yang saya amati dari melakukan maupun mengawal beragam—mungkin sudah lebih dari 30—pemetaan pemangku kepentingan, jelas isu bisa lolos dari pemikiran atau artikulasi organisasi maupun pemangku kepentingannya.  Mengapa?  Banyak faktor.  Wawancara biasanya dilakukan pada periode yang pendek, sehingga bisa saja tidak semua objek perhatian disampaikan.  Artikulasi juga faktor yang lain, mengingat tidak semua orang memiliki derajat kefasihan yang tinggi dalam menyatakan pemikirannya.  Ada juga kasus yang dikenal sebagai engagement fatigue, di mana orang tertentu menjadi malas menyampaikan apa yang menjadi perhatiannya lantaran sudah terlampau sering ditanyai.  Makin popular pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu, kemungkinan engagement fatigue ini makin besar pula.  Daftarnya mungkin bisa dibuat lebih panjang lagi, manakala penelitian serius atas masalah ini dilakukan.

Kemungkinan lainnya, bisa pula sebuah atau beberapa isu sekaligus lolos dari perhatian karena pihak yang diwawancarai belum lengkap.  Apapun metode penentuan informan yang dipergunakan, kelemahan selalu membayanginya.  Apalagi, pemetaan pemangku kepentingan selalu dibatasi oleh waktu dan sumberdaya finansial.  Terkadang, batasan-batasan yang ada kemudian membuat sumber informasi penting malahan tidak diwawancarai.  Saya kerap mendapati bahwa sumber informasi paling penting itu adalah yang paling sibuk, sehingga mendapatkan waktu untuk mewawancarai mereka tidaklah menjadi urusan yang mudah.  Ketika batas waktu pengumpulan data habis, maka mungkin mereka tak diwawancarai.  Konsekuensinya jelas, para peneliti kemudian kehilangan perspektif yang penting, dan bisa saja kemudian satu atau lebih isu menjadi tak muncul di dalam laporan.

Terakhir, berbagai informan yang memberikan gambaran mengenai isu bisa menjelaskannya sekadar sebagai event atau yang lebih dalam lagi.  Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para peneliti kemungkinan bisa direspons dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam systems thinking.  Terkait isu, sangat mungkin jawabannya diformulasikan sebagai event (apa yang terjadi?), patterns/trends (apakah ini merupakan hal yang berulang?), systemic structures (apa saja yang berkontribusi dalam menciptakan pola?), dan mental models (apa pemikiran yang membuat situasi ini terus terjadi?).  Kalau peneliti kesulitan untuk menangkap bahwa jawaban para informan tidaklah berada pada tingkat systems thinking yang sama, kekacauan formulasi isu akan sangat mungkin terjadi.
Sepuluh Rekomendasi

Kalau kini kita menyadari bahwa memetakan isu ternyata memiliki kompleksitasnya tersendiri, mulai dari pencarian datanya, analisis, formulasi hingga deskripsinya, maka apa yang bisa kita lakukan untuk semakin baik dalam melakukannya?  Pemikiran mendalam soal ini diperlukan, dan mungkin saja hasilnya bisa dimanfaatkan bukan saja secara praktis, namun juga untuk memerbaikinya secara teoretis.  Mungkin juga, bisa kita manfaatkan untuk memberikan masukan bagi formulasi metode yang lebih baik dalam AA1000SES versi berikutnya.

Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan penelitian mendalam atas laporan-laporan pemetaan pemangku kepentingan  dan mewawancarai para peneliti.  Mungkin juga sebuah diskusi kelompok terpumpun (FGD) di antara peneliti-peneliti yang kerap melakukan pemetaan pemangku kepentingan bisa mengungkap seluruh masalah dan jalan keluarnya.  Saya sangat berminat untuk melakukannya.  Namun, sebelum itu bisa terlaksana, saya membayangkan—berdasarkan pengalaman selama ini—apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pemetaan isu menjadi lebih baik.

Rekomendasi  pertama adalah agar seluruh peneliti memelajari secara saksama tujuan dari projek/organisasi yang membutuhkan pemetaan pemangku kepentingan itu.  Penting diingat bahwa Edward Freeman membuat Teori Pemangku Kepentingan sebagai alat manajemen strategik.  Artinya, manajemen pemangku kepentingan adalah ‘alat’ untuk mencapai tujuan organisasi.  Saya menggunakan tanda kutip di situ karena pada perkembangan berikutnya, kita tahu, manajemen pemangku kepentingan jelas melampaui sekadar alat, melainkan sudah ada pada tingkatan paradigma manajemen.  Yang jelas, sangat penting bagi peneliti untuk menggenggam erat tujuan tersebut, sehingga pemangku kepentingan dan isu yan dicari benar-benar menjadi terfokus.  Ketika tak ada deskripsi yang tegas tentang apa yang menjadi tujuan, maka keberlanjutan bisa dinyatakan sebagai tujuan.  Belakangan, para pemanfaat Teori Pemangku Kepentingan memang dengan tegas menyatakan bahwa tujuan manajemen pemangku kepentingan memang tak boleh bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi kedua adalah untuk memelajari pustaka yang relevan.  Kajian pustaka tentang projek-projek atau organisasi sejenis, berada pada sektor yang sama, sangat mungkin bisa bermanfaat untuk mendapatkan gambaran tentang apa sebetulnya tujuan dari organisasi, seperti apa proses ‘bisnis’-nya, juga pemangku kepentingan dan isu yang mereka hadapi.  Kalau organisasi yang meminta pemetaan pemangku kepentingan adalah perusahaan, maka rantai nilainya perlu dilihat, lantaran sepanjang rantai itulah isu dan pemangku kepentingan melekat.  Demikian juga ekuivalennya, ketika yang meminta adalah lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.

Rekomendasi ketiga, para peneliti perlu juga melajari kasus-kasus yang kontekstual.  Ini bisa dilakukan melalui kajian pustaka, penelusuran berita yang kini sangat mudah diperoleh di dunia maya, namun juga lewat jalur lain seperti mewawancarai berbagai pihak.  Konteks paling penting boleh jadi adalah kasus-kasus terbaru di mana organisasi yang akan dipetakan pemangku kepentingan dan isunya beroperasi.  Konteks lainnya, misalnya adalah pemilihan kepada daerah, kondisi regulasi, dan kondisi sosial budaya.  Ini semua memang akan ditangkap ketika peneliti terjun ke lapangan.  Namun, akan sangat baik pula kalau gambaran awal terlebih dahulu.

Kalau ketiga rekomendasi di atas dilakukan, semacam hipotesis atas apa saja isu yang ada, serta siapa saja yang mungkin menjadi pemangku kepentingan sudah bisa dibuat sebelum ke lapangan.  Dari analisis sementara atas tujuan dan rantai nilai, bahkan bisa juga dipikirkan mana yang masih hampa atau sangat sedikit informasinya.  Mungkin ketiadaan atau sedikitnya informasi itu bisa menuntun ke mana perhatian perlu diberikan selama di lapangan.  Kerap, di situlah ditemukan blindspot dan mereka yang voiceless. Sebaliknya, informasi tentang isu yang ‘panas’ dengan pihak-pihak yang mengusungnya juga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam.

Berikutnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan di tahap penelitian lapangan.  Rekomendasi keempat,  para peneliti perlu memastikan tidak ada pemangku kepentingan yang lolos dari wawancara.  Mereka yang menjadi sumber informasi atau informan pemetaan pemangku kepentingan adalah para pemangku kepentingan sendiri, selain pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang mereka dan isu-isu yang diusung.  Jadi, siapa yang diwawancarai sebetulnya tergantung dari hipotesis yang dibuat sebelum ke lapangan, plus pengembangan di lapangan dengan teknik-teknik seperti snowballing maupun informant’s rating.  Penting pula disadari bahwa nantinya mereka yang diwawancarai dan pihak-pihak lainnya yang diduga sebagai pemangku kepentingan akan ditapis lagi dengan atribut pemangku kepentingan.  Manakala skor atributnya menunjukkan bahwa mereka adalah benar pihak yang bisa memengaruhi dan/atau terpengaruh oleh operasi dan pencapaian tujuan organisasi, maka mereka akan masuk ke dalam daftar pemangku kepentingan yang teridentifikasi.  Ini berarti secara normatif pihak yang seharusnya diwawancarai jumlahnya melampaui mereka yang disebut sebagai pemangku kepentingan, dengan seluruh pemangku kepentingan masuk ke dalam daftar informan.  Bila tidak, maka ada kemungkinan hilangnya perspektif mereka terhadap isu-isu tertentu, dan itu akan membuat hasil pemetaan menjadi tidak optimal.

Rekomendasi kelima adalah untuk memergunakan teknik-teknik Appreciative Inquiry (AI) dengan para informan.  Ini jelas lantaran dalam pengalaman di lapangan, tergambar jelas kecenderungan untuk mengungkapkan hal-hal negatif walaupun pertanyaannya bersifat netral.  Karenanya, cara penggalian data yang menyengaja untuk membuat perhatian menjadi positif itu diperlukan. AI, sebagaimana yang didefinisikan oleh penemunya, David Cooperrider dan Diana Whitney adalah “…about the coevolutionary search for the best in people, their organizations, and the relevant world around them. In its broadest focus, it involves systematic discovery of what gives ‘life’ to a living system when it is most alive, most effective, and most constructively capable in economic, ecological, and human terms.”  Lantaran tujuannya demikian, maka “AI involves, in a central way, the art and practice of asking questions that strengthen a system’s capacity to apprehend, anticipate, and heighten positive potential.”  Dengan AI, maka perhatian para pemangku kepentingan akan diseimbangkan ke arah yang juga positif, dan penemuan ide-ide perbaikan dari mereka.  Kalau ide-ide perbaikan kondisi datang dari pemikiran para pemangku kepentingan, bukan semata-mata dari peneliti, maka pembinaan hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingannya jelas akan lebih mudah.

Rekomendasi keenam, memerhatikan dan memberi suara kepada mereka yang selama ini voiceless.  Dalam AA1000SES dinyatakan bahwa mereka yang memiliki pandangan yang berbeda dengan arus utama sangatlah penting untuk diperhatikan.  Itu adalah petunjuk untuk memasukkan mereka ke dalam pengujian sebagai pemangku kepentingan.  Tentu, bila demikian, sangat penting untuk benar-benar mendengar apa yang menjadi perhatian mereka.  Tetapi, para peneliti juga sangat penting untuk bertindak lebih jauh, yaitu memikirkan mana pihak-pihak yang selama ini suaranya tak terdengar, lantaran tidak menonjol sebagai pemangku kepentingan.  Mereka biasanya adalah jenis pemangku kepentingan yang terkena dampak dari tindakan dan keputusan organisasi namun lantaran jumlahnya yang sedikit atau posisi sosialnya yang terpencil.  Karenanya, sangat penting untuk menyengaja memikirkan apakah ada pihak-pihak yang voiceless itu, lalu, bila ditemukan, para peneliti perlu mendatangi mereka untuk memastikan adanya hal-hal yang menjadi perhatian mereka.

Berikutnya, rekomendasi ketujuh, adalah mengajukan semacam hipotesis menjelang akhir periode pengambilan data. Ketika sebagian data sudah terkumpul, para peneliti perlu untuk rehat sejenak dari rutinitas mewawancarai mereka yang diduga sebagai pemangku kepentingan serta informan lainnya.  Mungkin  saat yang tepat adalah sekitar sepertiga waktu terakhir, untuk memeriksa lagi apakah pengetahuan yang diperoleh sejak studi pustaka hingga saat itu tampaknya memang sudah lengkap.  Dalam penelitian kualitatif ada kondisi saturasi data, di mana data yang masuk tampaknya sudah konsisten atau terus mengulang apa yang sudah diketahui, dan godaan untuk berhenti sangat dirasakan.  Para peneliti perlu berhati-hati dalam kondisi ini dengan memeriksa apakah ada masalah dalam teknik pengalian datanya.  Dengan menghentikan kegiatan sejenak lalu memeriksa seluruh pengetahuan yang sudah dikumpulkan, boleh jadi akan muncul wawasan tentang isu-isu yang masih belum terjawab sepenuhnya, atau bahkan akan muncul hipotesis tentang isu yang ‘seharusnya’ ada namun belum muncul.  Kalau wawasan itu muncul, maka energi di sepertiga masa pengumpulan data itu perlu difokuskan untuk mengejarnya.

Rekomendasi kedelapan berlaku untuk para peneliti senior yang kebetulan juga sudah memiliki pengetahuan yang banyak mengenai pemangku kepentingan dan isu yang sedang ditelitinya.  Rekomendasinya adalah untuk memertimbangkan membuat judgement peneliti tentang isu.  Judgement ini bisa dilakukan bila hingga akhir para informan dan pemangku kepentingan tidak juga menyebutkan isu-isu tertentu, namun lantaran pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki, maka dinyatakanlah isu itu secara eksplisit.  Apa bedanya dengan rekoemndasi ketujuh?  Kalau pada rekomendasi ketujuh sifatnya masih hipostesis, kemudian keberadaannya diselidiki; rekomendasi ke delapan ini perlu langsung dinyatakan oleh peneliti kepada informan yang dianggap paling memiliki kualifikasi untuk menjelaskannya.  Pertanyaannya akan seperti “Kalau dalam pengalaman kami di lokasi lainnya ada isu x, apakah di sini juga ada?”

Selanjutnya adalah rekomendasi kesembilan, yaitu untuk selalu menyatakan isu dalam tingkatan yang sama dalam systems thinking. Ini dilakukan pada tahapan analisis.  Seperti yang dinyatakan pada bagian terdahulu, systems thinking mengenali empat tingkatan untuk setiap hal, yaitu event, pattern, systemic structure dan mental model.  Isu jelas seharusnya tidak dinyatakan dalam tingkatan event (mis. banjir di minggu pertama Februari), karena akan terlampau banyak isu yang disebutkan.  Namun, sebaiknya juga bukan dinyatakan dalam mental model, yang jumlahnya terlampau sedikit (mis. kurangnya penghargaan terhadap alam).  Pilihannya terbaiknya ada dua, yaitu menyebutkan pattern (mis. banjir di musim hujan) atau systemic structure (mis. kerusakan daerah hulu).  Namun demikian, yang paling penting adalah menyebutkannya secara konsisten pada satu level, sehingga intervensi tindakan untuk issues management bisa dibuat dengan jelas.

Terakhir, rekomendasi kesepuluh, adalah untuk memerlakukan peta dan strategi stakeholder engagement sebagai dokumen hidup.  Ini adalah pesan yang perlu disampaikan peneliti kepada organisasi yang memanfaatkan dokumen hasil pemetaan pemangku kepentingan—yang biasanya terdiri dari catatan metodologis, konteks, deskripsi isu dan pemangku kepentingan, analisis, profil, rekomendasi manajemen isu, dan rekomendasi pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan—ketika memberikan dokumen finalnya.  Ini sangat penting untuk disampaikan, lantaran organisasi pemanfaatnya perlu untuk membuat catatan-catatan perubahan setiap kali ada pengetahuan baru tentang isu dan pemangku kepentingan yang mereka hadapi.  Sebaiknya pula, ada lokakarya atau pelatihan khusus yang diberikan kepada organisasi pemanfaat untuk memastikan mereka memahami logika pengujian materialitas isu serta penilaian atribut pemangku kepentingan.  Ini menjadi penting agar isu maupun pemangku kepentingannya tetap relevan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Demikianlah sepuluh rekomendasi yang bisa saya pikirkan atas masalah terkait bagaimana isu dicari datanya, dianalisa, dan dituliskan.  Saya tahu ini bukanlah daftar yang ekshaustif, namun mungkin bermanfaat untuk direnungkan lebih lanjut.  Saya mengundang seluruh peneliti yang telah mengerjakan pemetaan pemangku kepentingan, khususnya yang telah mencoba memanfaatkan Teori Identifikasi Pemangku Kepentingan dan AA1000SES, baik versi 2015 atau versi-versi yang sebelumnya, untuk mendiskusikan lebih lanjut demi perbaikan metodologi dan peningkatan manfaat manajemen pemangku kepentingan.

 

Download materi ini:  <<Klik di sini>>

Share this post

Tinggalkan Balasan

Back to Pos
%d blogger menyukai ini: