Bisnis Sosial dan BoP – Bagian Kedua

Oleh: Jalal
Pimpinan Dewan Penasihat – Social Investment Indonesia

Poverty alleviation will become a business development task.”  Demikian ramalan profesor manajemen terkemuka, C.K. Prahalad, ketika merumuskan pendekatan The Fortune at the Bottom of the Pyramid 16 tahun lampau.  Tak banyak orang yang setuju ketika itu.  Sebagian besar orang berpikir bahwa pengentasan kelompok miskin adalah tanggung jawab pemerintah, lembaga donor, atas organisasi masyarakat sipil.  Bisnis bisa membantu, tetapi dianggap hanya bisa melakukannya dengan filantropi.

Tetapi, sebagaimana yang dicatat dalam sejarah, pemikiran Prahalad kemudian menjadi sangat popular.  Memang hingga sekarang sebagian besar perusahaan masih membatasi diri dalam berkontribusi mengatasi kemiskinan dengan upaya filantropis serta investasi sosial.  Namun, tidak sedikit yang kemudian sangat terinspirasi dengan pemikiran Prahalad—yaitu menggunakan kekuatan model bisnis untuk mengatasi kemiskinan.

Kebanyakan perusahaan yang terinspirasi itu melihat bahwa ternyata kelompok-kelompok miskin bila dimasukkan ke dalam rantai pasok bisnis dan ketenagakerjaan kemudian bisa diangkat keluar dari kubangan kemiskinan.  Tetapi hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah, lantaran ada banyak kondisi yang melingkupi kelompok-kelompok miskin yang menjadikan kendala masuknya mereka ke dalam rantai pasokan perusahaan.  Baik perusahaan komersial maupun perusahaan sosial mendapati kendala ini.

Namun, tentu saja, perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk memanfaatkan model bisnis BoP ini tak lalu menyerah.  Mereka yakin bahwa profitabilitas perusahaan bisa tetap dicapai bersama-sama dengan tujuan mengentaskan kelompok miskin.  Jordis Grimm, dalam artikelnya yang berjudul  Cognitive Frames of Poverty and Tension Handling in Base-of-the-Pyramid Business Models—yang akan terbit pada jurnal terkemuka, Business & Society—menemukan adanya empat cara pandang yang dianut perusahaan dalam meredakan ketegangan dalam pencapaian tujuan profitabilitas dan pengentasan kelompok miskin itu.

Cara pandang pertama melihat bahwa kemiskinan adalah deprivasi kapabilitas yang bersifat multidimensional.  Kondisi kemiskinan tidaklah dipandang semata-mata sebagai kekurangan secara ekonomi belaka.  Dimensi kemiskinan itu kompleks, dan sangat kontekstual di setiap kelompok miskin yang hendak dibantu, sehingga perusahaan tidak bersifat gebyah uyah dalam pendekatan memasukkan kelompok miskin ke dalam rantai pasoknya.  Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan cara pandang ini juga melihat bahwa kapabilitas manusia adalah kebutuhan dasar, sehingga mereka akan memanfaatkan beragam cara—bukan saja mekanisme pasar dalam rantai pasok bisnis dan ketenagakerjaan—untuk membantu kelompok miskin.

Kedua, kemiskinan dipandang sebagai deprivasi kapabilitas ekonomi—terutama dalam sumber-sumber pendapatan, konsumsi dan kemampuan akumulasi aset.  Perusahaan yang meyakini kemiskinan dalam cara pandang ini melihat kelompok miskin bukanlah mereka yang kekurangan dalam karakteristik individu tertentu, melainkan sebagai kelompok yang tidak diuntungkan karena sumberdaya ekonominya menyulitkan mereka mengubah keadaan yang sesungguhnya mereka inginkan.  Karenanya, perusahaan kemudian melihat dirinya sebagai pemungkin (enabler) kelompok miskin untuk mendapatkan peluang ekonomi seperti pendapatan dan peluang bisnis yang lebih tinggi.  Memasukkan kelompok miskin ke dalam rantai pasok diharapkan secara ‘otomatis’ akan menyelesaikan masalah kemiskinan.

Ketiga, terdapat juga perusahaan yang melihat kemiskinan sebagai persoalan mindset kultural.  Cara pandang ini melihat kelompok miskin itu memiliki kekurangan intelektualitas, rendah diri, dan memiliki sangat sedikit ide untuk mengeluarkan diri sendiri dari kubangan kemiskinan.  Perusahaan yang melihat kemiskinan secara demikian lalu membantu dengan cara terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok miskin, juga meningkatkan kepercayaan diri mereka, baru memasukkan ke dalam rantai pasok.

Terakhir, terdapat juga cara pandang bahwa kemiskinan adalah benar-benar kondisi individu, yang terutama ditandai dengan sikap pasif, ignoransi, dan kekurangan motivasi.  Perusahaan yang memiliki keyakinan ini yakin bahwa sebetulnya kelompok miskin bisa dibantu dengan mengatasi kekurangan-kekurangan individu itu, terutama dengan membuat mereka mau bekerja lebih keras dan mengambil keputusan dengan lebih cerdas.  Perusahaan biasanya memilih untuk membantu individu-individu miskin yang terlihat mau bekerja lebih keras dibandingkan yang lain, meningkatkan pengetahuan mereka, dan menjadikan mereka contoh untuk yang lain.

Tulisan berikut akan membahas bagaimana perusahaan memanfaatkan model bisnis berkelanjutan untuk memastikan penciptaan nilai bersama dengan kelompok-kelompok miskin yang masuk ke dalam rantai pasoknya.

–##–

Artikel ini dirilis juga pada epaper Kontan pada tanggal 20 Mei 2021

2021-06-14T13:23:46+07:00

About the Author:

Social Investment Indonesia (SII) merupakan perusahaan konsultan CSR yang mempunyai dedikasi untuk mengembangkan dan menyebarkan peran penting & strategis serta manfaat investasi sosial, baik bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Melalui pendekatan yang kami miliki dan telah teruji secara empiris, kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya

Tinggalkan Balasan

Go to Top