Oleh:
Jalal – Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Laporan Rate the Raters 2025 dari ERM Sustainability Institute yang terbit 9 Desember 2025 lalu mengungkap sebuah ironi yang menarik: di tengah tekanan regulasi, skeptisisme publik, dan krisis identitas istilah ESG itu sendiri, perusahaan-perusahaan justru makin bergantung pada lembaga-lembaga pemeringkat yang mereka sendiri tidak sepenuhnya percayai. Dengan skor kepercayaan rerata hanya 3,12 dalam skala 5—meningkat tipis dari 2,86 di 2023—kita menyaksikan sebuah hubungan yang lebih mirip perjodohan paksa daripada kemitraan strategis.
Bagi saya, yang paling menonjol dari survei terhadap 386 profesional keberlanjutan perusahaan ini adalah kenaikan EcoVadis sebagai raja baru dalam hal kegunaan pemeringkatan. Platform yang berfokus pada rantai pasokan ini melompat dari posisi ketujuh di 2023 langsung ke puncak tahta, menyalip nama-nama besar seperti CDP dan S&P Global. Tapi apakah ini benar-benar tentang kualitas yang superior, atau justru lebih mencerminkan pergeseran fundamental terkait siapa yang sebenarnya menjadi audiens dan memanfaatkan pemeringkatan ESG?
Ketika Pelanggan Mengejar Investor
Selama bertahun-tahun, dogma industri keberlanjutan adalah bahwa investor institusional merupakan pendorong utama agenda ESG perusahaan. Begitu sejak istilah ESG dilahirkan lewat laporan Who Cares Wins 21 tahun lampau. Laporan ini jelas masih menempatkan tuntutan investor sebagai motivasi nomor wahid perusahaan untuk terlibat dengan lembaga pemeringkat. Tapi dengan penurunan dramatis dari 57% menjadi 46% dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, tuntutan pelanggan meroket dari angka marginal 7% menjadi 23%, yang menyamai pentingnya penilaian kinerja.
Bagi saya, ini bukan sekadar pergeseran angka statistik yang mudah diabaikan. Ini adalah pengakuan implisit bahwa narasi Kapitalisme Pemangku Kepentingan yang dipromosikan Wall Street mungkin tidak sekuat yang diklaim. Ketika dana pensiun dan manajer aset mulai goyah di bawah tekanan politik anti-ESG di Amerika Serikat perusahaan-perusahaan kini menemukan bahwa pelanggan mereka, bukan pemegang saham, yang sesungguhnya semakin peduli tentang bagaimana produk mereka dibuat.
Dan, meroketnya peringkat EcoVadis adalah bukti dari transformasi ini. Dengan database mencakup 150.000 perusahaan—jauh melampaui pesaing manapun—platform ini memang bukan sekadar alat penilaian, melainkan sistem manajemen rantai pasokan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengalihdayakan audit keberlanjutan mereka. Skor EcoVadis yang baik bisa memuaskan tuntutan dari puluhan atau mungkin ratusan pelanggan korporat sekaligus. Ini adalah efisiensi birokratis yang luar biasa, selain transformasi etis terkait transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi yang Dipaksakan
Laporan ini mengajak pembacanya merayakan peningkatan transparansi dalam metodologi pemeringkatan ESG, mengaitkannya dengan kode etik dan beragam regulasi baru yang muncul di Jepang, Singapura, Inggris, Hong Kong, dan terutama peraturan Uni Eropa yang mulai berlaku 2025. Tapi kalau kita mau jujur, transparansi yang lahir dari tekanan regulasi sebetulnya adalah bentuk terendah dari akuntabilitas. Jadi, lembaga-lembaga penilai ini, sama dengan perusahaan-perusahaan yang mereka nilai, tidaklah tetiba mengalami pencerahan moral, melainkan sekadar mematuhi hukum.
Fakta berikut ini mengganggu benak saya: beberapa pemain besar justru mundur dari pasar yang terlalu diatur. Ketika Securities and Exchange Board of India (SEBI) memerkenalkan persyaratan yang dianggap terlalu memberatkan, S&P Global, Sustainalytics, dan LSEG memilih untuk keluar. Ini mengungkap kebenaran yang membuat sebagian profesional ESG tidak merasa nyaman: industri penilaian dan pemeringkatan ESG sesungguhnya beroperasi berdasarkan model bisnis yang bergantung pada regulasi dan standar yang cukup longgar untuk memertahankan margin keuntungan, namun cukup ketat untuk menjustifikasi biaya yang mereka kenakan kepada pelanggannya.
Ketegangan antara standardisasi global dan kustomisasi lokal—yang disebutkan laporan saat membahas eksodus lembaga-lembaga itu dari India—sebenarnya adalah bentuk eufemisme dalam rangka menolak kewajiban yang semakin mengikat. Lembaga-lembaga ini, mungkin, ingin otoritas untuk menilai perusahaan tanpa diaudit melawan aturan negara yang ketat. Saya membayangkan kritikus ESG yang keras bakal bilang mereka ingin kekuasaan, tapi tanpa disertai tanggung jawab. “Ini kan cuma opini kami, tak seharusnya diatur kelewat ketat.” Begitu dalih yang biasanya diajukan.
Paradoks Metodologi Pemeringkatan
Salah satu temuan yang menarik perhatian saya adalah bahwa lembaga pemeringkat aktif—seperti CDP, S&P Global, dan EcoVadis yang meminta perusahaan mengisi kuesioner panjang dan menyediakan data pendukung yang substansial—justru mendapat penilaian kualitas tertinggi, meskipun mereka sesungguhnya membebani perusahaan-perusahaan dengan kerja administratif yang paling berat.
Ini jelas bisa diinterpretasikan sebagai kontradiksi dalam ekosistem ESG. Perusahaan terus saja mengeluh tentang beban pelaporan di satu sisi, namun menganggap pemeringkatan berbasis data pasif—yang hanya mengumpulkan informasi publik—kurang kredibel di sisi lainnya. Perudahaan ingin didengar, tapi juga ingin proses itu tidak terlalu menyita waktu. Perusahaan menuntut metodologi yang ketat, namun mengeluh ketika ketelitian itu memerlukan tambahan pekerjaan.
Fenomena ini mencerminkan ambivalensi lebih dalam tentang akuntabilitas sejati. Pemeringkatan yang dianggap berkualitas tinggi bukanlah yang mengungkap kebenaran paling tidak nyaman, tapi yang menciptakan semacam ilusi keterlibatan sambil memvalidasi apa yang sudah ingin dipercayai perusahaan tentang diri mereka sendiri. CDP dan S&P Global dipuji perusahaan bukan karena mereka mengungkap skandal tersembunyi, tapi karena mereka menyediakan proses yang terasa substantif sehingga membuat perusahaan merasa mereka telah bekerja untuk skor atau peringkat akhir yang mereka terima.
Kelelahan Menghadapi Pemeringkatan
Penurunan yang dramatis terjadi dalam jumlah lembaga pemeringkat rerata yang di-engage oleh perusahaan. Tahun ini perusahaan yang merespons permintaan lebih dari 10 lembaga pemeringkat turun lebih dari separuhnya. Fenomena ini diinterpretasikan dalam laporan sebagai strategi perusahaan yang makin selektif. Tapi, mungkin penjelasan yang lebih jujur adalah bahwa tim keberlanjutan perusahaan kini semakin kewalahan. Saya kerap mendengar soal ini dari mereka yang benar-benar terlibat di dalam merespons permintaan lembaga-lembaga pemeringkat. Email dari mereka kerap tak dijawab.
Dengan meledaknya persyaratan pengungkapan wajib—terutama Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Uni Eropa dan kerangka International Sustainability Standards Board (ISSB)—profesional keberlanjutan agaknya kini harus memrioritaskan kepatuhan atas regulasi di atas keterlibatan ‘sukarela’ dengan lembaga pemeringkat. Ini bukan optimisasi strategis, melainkan keterpaksaan ketika sumberdaya memang terbatas.
Regulasi pengungkapan yang makin komprehensif bisa jadi akan membuat pemeringkatan menjadi usang, bila pemerintah negara-negara kemudian menyediakan data publik yang terstandarisasi. Namun laporan ini mengungkapkan bahwa 77% perusahaan ingin lembaga pemeringkat lebih selaras dengan standar pelaporan yang mandatori. Dengan kata lain, perusahaan menginginkan pemeringkatan ESG yang hanya menambah sedikit, atau tidak menambah beban sama sekali, tetapi mengemas ulang apa yang sudah mereka produksi untuk pemenuhan kepatuhan kepada regulator.
Apakah ini akan jadi lonceng kematian untuk proposisi nilai pemeringkatan ESG? Entahlah. Tetapi, jika pemeringkatan hanya menjadi agregator data yang sudah dipublikasikan, apa yang mereka tawarkan selain interpretasi proprietary atau opini spesifik atas seluruh informasi yang sudah tersedia? Dan, jika metodologi mereka menjadi terlalu selaras dengan kerangka regulasi, bukankah mereka kehilangan independensi kritis yang seharusnya menjadi sumber legitimasi lembaga-lembaga itu?
Skeptisisme yang Tersembunyi
Mungkin pengakuan paling jujur dalam laporan ini tersembunyi di data berikut: 46% perusahaan setuju bahwa relevansi pemeringkatan ESG akan menurun seiring waktu. Namun 84% mengatakan bahwa mereka bakal terus terlibat dengan lembaga pemeringkatan tertentu lantaran menganggapnya penting untuk strategi keberlanjutan mereka.
Menurut saya, ini adalah pertanda ketergantungan institusional. Sekitar separuh perusahaan yang disurvei tidak percaya pada masa depan pemeringkatan ESG, tapi terlalu terbelit dalam ekosistem untuk dapat keluar dengan mudah. Mereka telah membangun sistem internal, mengalokasikan anggaran, melatih staf, dan menyatakan komitmen kepada publik. Mundur sekarang akan mengirim sinyal yang salah kepada para pemangku kepentingan, bahkan jika melanjutkan terasa seperti membuang uang untuk validasi yang makin berkurang nilainya. Mungkin semacam sunk cost fallacy, tapi saya belum sepenuhnya berani memastikan interpretasi ini.
Inilah yang terjadi ketika ekosistem industri pemeringkatan ESG—ratusan lembaga pemeringkat, ribuan konsultan, platform perangkat lunak, dan penyedia data yang saling berkelindan—menjadi terlalu besar untuk dibiarkan gagal. Pemeringkatan ESG telah berkembang dari alat evaluasi menjadi infrastruktur yang merasa perlu memertahankan dirinya sendiri, di mana partisipasi perusahaan menjadi sinyal yang penting, terlepas dari apakah penilaian yang dihasilkan benar-benar berarti bagi perusahaan, investor, bank, serta konsumen.
Melongok Masa Depan Pemeringkatan ESG
Rekomendasi laporan ini untuk lembaga-lembaga pemeringkat adalah untuk memercepat penyelarasan dengan kerangka pengungkapan keberlanjutan, menyediakan akses yang mudah terkait hasil benchmarking, serta mengomunikasikan keuntungan finansial yang sudah terbukti. Pada dasarnya itu adalah seruan untuk menjadi kurang ambisius. Jadilah penyedia data yang bermanfaat, bukan hakim yang memutuskan status keberlanjutan perusahaan. Berfokuslah pada kemudahan penggunaan bagi semua pihak, tapi jangan masuk ke wilayah kebenaran yang mengganggu.
Ini jelas pragmatisme, yang dihasilkan lewat kalkulasi yang matang atas segala konteks yang sekarang dirasakan. Padahal, saya ingat, janji awal pemeringkatan ESG adalah bahwa mereka akan membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat, mengungkap eksternalitas yang biasanya diabaikan dalam laporan keuangan, memberikan suara kepada para pemangku kepentingan yang tidak terdengar, dan memaksa perusahaan untuk menghadapi konsekuensi penuh dari model bisnis mereka. Namun dalam evolusinya mereka mengurangi ambisi.
Dengan begitu, masa depan mungkin bukan milik lembaga pemeringkat yang lebih canggih dalam mengungkap keberlanjutan, tapi milik mereka yang paling efisien mengemas kembali data yang memang wajib diungkapkan perusahaan—sampai ketika, tentu saja, investor dan perusahaan menyadari mereka tidak lagi membutuhkan perantara sama sekali. Kecuali, tentu saja, bila lembaga-lembaga pemeringkat ESG mau bekerja lebih keras untuk tidak sekadar memenuhi rekomendasi laporan ini.
