Artikel ini membahas evolusi pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia yang saat ini berada di persimpangan antara sekadar pemenuhan kepatuhan dan pembangunan kredibilitas strategis. Walaupun 87 persen emiten Bursa Efek Indonesia telah merilis laporan keberlanjutan, tingkat kepercayaan pasar masih rendah karena baru 13 persen laporan yang diverifikasi oleh pihak ketiga secara independen. Menjelang pemberlakuan standar pengungkapan berbasis IFRS S1 dan S2 pada 1 Januari 2027, perusahaan dituntut untuk menyajikan data yang terukur dan terhubung dengan laporan keuangan, bukan sekadar narasi kehumasan. Penulis menyoroti pentingnya memitigasi greenwashing dengan membedakan antara manipulasi yang disengaja dan kekeliruan akibat kurangnya kapasitas (honest mistake). Selain itu, efektivitas peran Chief Sustainability Officer (CSO) masih terhambat oleh struktur tata kelola yang berfokus pada maksimisasi keuntungan pemegang saham, sehingga mandatnya kerap terbatas pada pelaporan belaka. Untuk meraih kepercayaan audiens secara organik, perusahaan harus beralih pada tata kelola pemangku kepentingan yang transparan, di mana komunikasi keberlanjutan dibangun di atas jejak bukti faktual dan asurans independen, bukan sekadar strategi pengemasan cerita.